Dr. Julius Umpel. M.Th, M.Pd : Menekan Angka Kemiskinan Namun Kesiapan dan Keseriusan Para Pemangku Kebijakan Tidak Sungguh-Sungguh

MJ, Jakarta – Komitmen mewujudkan Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) yang lebih hebat terus kedepan dan juga hal mengentaskan masalah kemiskinan daerah menjadi salah satu prioritas bagi para pemangku kebijakan pemimpin di daerah.

Bahwa, ciri-ciri yang melekat pada penduduk miskin yaitu pertama, pendapatan masih rendah atau tidak berpendapatan. Kedua, tidak memiliki pekerjaan tetap. Ketiga, pendidikan rendah bahkan tidak berpendidikan. Keempat, tidak memiliki tempat tinggal. Kelima, tidak terpenuhinya standar gizi minimal, bagaimana pandangan anda mengenai hal ini.

BACA JUGA:  Polsek Perdagangan Simalungun Berhasil Amankan Empat Pemakai dan Satu Pengedar Narkoba

Hal ini pun sependapat dikatakan Dr. Julius Umpel.M.Th, M.Pd mengatakan, ” memang yang diharapkan oleh Presiden Jokowi kalau boleh semaksimal mungkin menekan angka kemiskinan namun kesiapan dan keseriusan para pemangku kebijakan tidak sungguh-sungguh hingga saat ini,” ujarnya kepada MJ.id dalam keterangannya. Senin (4/12/2023).

Sementara berbicara tentang penanggulangan Kemiskinan kata Julius menerangkan, “perlu ditinjau dari beberapa foktor, diantarnya :
1.Penyiapan fasilitas Pendidikan,
2.Pemberdayaan Ekonomi diantaranya, ciptakan lapker (UKM), Akses Modal Usaha.
3.Pelayanan Kesehatan, terjangkau dan bermutu juga posko pencegah penyakit.
4.Jaringan sosial, bangun sistem jaringan, keselamatan sosial dan bansos dan subsidi,” urai Caleg DPRD Kab. Minahasa Selatan Dapil I: Kec. Amurang Timur-Amurang-Amurang Barat ini.

BACA JUGA:  Wartawan di Medan Jadi Korban Penganiayaan Terkait Meliput Dugaan Mafia Narkoba

Disisi lain Juliuspun mengutarakan bicara nilai-nilai Anti Korupsi yaitu: Jujur, Peduli, Mandiri, Disiplin, Tanggung Jawab, Kerja Keras, Sederhana, Berani dan Adil akan menjadi Budaya dan melekat pada diri kita dalam melaksanakan tanggung jawab kita setiap hari. Namun masalah korupsi ini masih saja terus terjadi.

BACA JUGA:  Diduga Polsek Rawa Pitu Kurang Responsif dalam Penanganan Kasus Penimbunan Pupuk Subsidi

Banyak Kepala Daerah tertangkap OTT oleh KPK, Julius meminta untuk melawan Korupsi perlu adanya, Transparan dan Akuntabel, Penguatan sistem Hukum, berdayakan partisipasi masyarakat, Teknologi dan Inovasi, Pendidikan Antikorupsi dan Kerjasama Internasional.

“Mengenai pelaku korupsi yang sudah berakar sejak Orde Lama hingga saat ini Indonesia butuh pemimpin-pemimpin yang komitmen tidak pada korupsi serta di barengi dengan ketegasan Hukum bagi Pejabat yang Korupsi harus dimiskinkan (perampasan Aset) maksimal hukuman mati, pungkasnya.

Pos terkait