Amankan TPS Luar Negeri, Kabaharkam Polri Lepas 111 Personel

MJ, Jakarta – Sebanyak 111 personel kepolisian telah diberangkatkan ke luar negeri pada Senin (29/1/2024) untuk mengamankan Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPSLN). Kabaharkam Polri Komjen Mohammad Fadil Imran memberikan pesan kepada para anggota untuk menjalankan tugas dengan baik, sesuai amanat Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Fadil, yang kini menjabat sebagai Kepala Operasi Mantap Brata 2024, menekankan pentingnya menjalankan tugas dengan baik serta berkoordinasi dengan petugas TPSLN dan KBRI.

BACA JUGA:  KPU Menerima Surat PDI Perjuangan Terkait Audit Forensik Digital Sirekap

Dalam Pre Departure Briefing (PDB) dan Apel Pemberangkatan Satgas PAM TPSLN Operasi Mantap Brata 2024 di Pusat Misi Internasional Polri Serpong, Banten, Fadil mengungkapkan bahwa 111 personel akan diberangkatkan ke berbagai negara, termasuk Malaysia, Singapura, Taiwan, Hongkong, Australia, Belanda, dan Arab Saudi.

Fadil menyoroti bahwa lokasi TPSLN tidak hanya terbatas di KBRI dan Konsulat Jenderal, melainkan juga dilaksanakan di luar kedutaan. Oleh karena itu, koordinasi dengan Kedubes dan pihak berwenang negara setempat menjadi hal penting.

BACA JUGA:  Waspadai Polarisasi, Wamenkominfo Dorong Pengelola Platform Digital Tingkatkan Moderasi Konten

Dengan 2.3 juta WNI yang akan mencoblos di luar negeri, diharapkan proses Pemilu 2024 dapat berjalan lancar meski dihadapkan pada keterbatasan di lokasi pemungutan suara.

Fadil menjelaskan bahwa personel telah disiapkan dengan baik untuk menghadapi segala kemungkinan kontijensi. Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri, bersama KPU, Bawaslu, dan Kementerian Luar Negeri, memberikan bimbingan teknis. Penempatan personel pada masing-masing TPSLN disesuaikan dengan karakteristik wilayah, jumlah pemilih, dan jarak dari kedutaan.

BACA JUGA:  Sat Reskrim Polres Pematangsiantar Gerak Cepat Langsung Tangkap Pelaku Penganiayaan

Polri, kata Fadil, mematuhi aturan baik dari KPU maupun regulasi negara-negara tetangga. Sebagai contoh, dalam proses pengamanan pemungutan suara, anggota tidak menggunakan seragam dinas, hanya seragam sipil biasa dengan tambahan rompi. Fadil berharap tidak ada kendala seperti pada Pemilu 2019, dengan memastikan antisipasi terhadap masalah seperti kekurangan surat suara dan antrean panjang masyarakat yang ingin mencoblos.

Pos terkait