Banyak Korban Meninggal Terlindas Kontainer, Aliansi Jakarta Utara Menggugat PT Pelindo Bartanggung Jawab

MJ, Jakarta –Aliansi Jakarta Utara Menggugat (JUM) sebagai proponen civil society, yang terdiri dari kelompok-kelompok, lembaga dan organisasi masyarakat di Jakarta Utara, melakukan aksi demonstrasi menggugat PT Pelindo yang dinilai bertanggung jawab atas kematian warga Jakarta Utara setiap harinya karena terlindas Kontainer. Aksi ini digelar pada Rabu (6/3/2024) di depan Kantor Pelindo Jl Yos Sudarso Jakarta Utara.

“Menurut data yang dirilis. Dari seluruh wilayah di Jakarta Utara, sedikitnya 1 orang meninggal setiap hari dengan kondisi tubuh terburai hancur atau kepalanya pecah. Dan ini sudah berlangsung selama lebih dari 30 tahun. Jika satu tahun 365 hari. Berarti dalam setahun sudah 365 orang meninggal dunia. Kalau 10 tahun atau 30 tahun. Berarti sudah ribuan nyawa melayang sia-sia akibat ulah PT PELINDO,” jelas Anung MHD koordinator aksi.

Bacaan Lainnya
BACA JUGA:  Nurhadi Himbau Masyarakat Agar Lebih Selektif Pilih Caleg

Menurut Anung Aliansi Jakarta Utara Menggugat dibangun berdasarkan persoalan diatas yang berkomitmen untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam proses pembuatan kebijakan publik khususnya di wilayah Jakarta Utara.

Perjuangan dalam rangka menyelesaikan dan mengurai kemacetan serta dampaknya terhadap keselamatan lalu lintas masyarakat khususnya melalui penataan pull truk trailer/kontainer sesuai zona, tampaknya belum menunjukkan tanda-tanda ke arah penyelesaian yang positif.

“Tim yang pernah dibentuk dan
diberikan tugas oleh Walikota Administrasi Jakarta Utara melalui Surat Tugas Nomor : 804/-1.011.2 tentang Tim Penanggulangan Kemacetan Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2021, mengalami stagnasi dan buntu serta tidak ada tindak lanjut pada tingkatan ‘Kesepakatan Bersama antara Walikota Administrasi Jakarta Utara yang bertindak mewakili Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai dan PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) dan PT. Kawasan Berikat Nusantara,” tambah Anung.

Lelaki berusia 40 tahunan ini juga menyatakan, bahwa penyelesaian dan penanggulangan kemacetan di
Jakarta Utara haruslah menjadi tanggung jawab bersama khususnya stake holder yang memiliki kontribusi besar atas dampak yang diterima oleh masyarakat salah satunya adalah PT Pelabuhan Indonesia (PT. Pelindo), yang dalam berbagai kesempatan musyawarah dan rapat dalam rangka penyelesaian terkait kemacetan yang terjadi dan banyak merugikan masyarakat ini, tidak pernah hadir dan tidak beritikad baik untuk berkontribusi dalam penyelesaian masalah, terutama dalam menindaklanjuti Draft Kesepakatan Bersama yang sudah lama diagendakan dalam rangka penyelesaian masalah yang menjadi tuntutan ‘Aliansi JUM.

BACA JUGA:  PELATARAN, Solusi bagi Masyarakat untuk Urus Administrasi Pertanahan di Akhir Pekan

“Mewakili kepentingan masyarakat khususnya Jakarta Utara. Kami merasa sangat kecewa dengan buruknya sensitifitas PT Pelindo terhadap
persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat Jakarta Utara yang harusnya menunjukkan rasa tanggung jawabnya dan kooperatif dalam proses penyelesaiaan masalah yang setiap hari dirasakan oleh khususnya masyarakat Jakarta dan para pihak yang berkepentingan secara umum di wilayah JakartaUtara,” tandasnya.

lembaga dan organisasi masyarakat di Jakarta Utara, melakukan aksi demonstrasi menggugat PT Pelindo 

Untuk itu kami mendesak dan menyampaikan tuntutan kepada PT. Pelabuhan Indonesia (PT. PELINDO) antara lain :

1. Mendesak pihak Pelindo untuk akomodatif dan kooperatif dalam
menyelesaikan Kesepakatan Bersama (MoU) atas rekomendasi program
penyelesaian kemacetan melalui kebijakan-kebijakan yang sudah seharusnya bisa diselaraskan di program Internal Pelindo bersama pihak￾pihak yang terkait, khususnya Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara dan masyarakat yang diwakili oleh Aliansi Jakarta Utara Menggugat (JUM).

BACA JUGA:  Wamen Nezar Patria Dorong Lembaga Pendidikan Kembangkan Inovasi IoT

2. Mendukung ditertibkannya pull truk trailer/kontainer sesuai zona melalui
integrasi pada system Single Truck Identification Data (STID) dan
kerjasama pelayanan serta pengawasan antrian angkutan bongkar muat peti kemas pelabuhan laut pada penggunaan lahan dan zona serta arus moda transportasi angkutan, sehingga realisasi penataan dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien.

3. Mendukung penataan jalur truk/trailer kontainer melalui jalur khusus dan jam tertentu dalam rangka menekan potensi kemacetan, angka kecelakaan dan korban jiwa pada masyarakat pengguna jalan.

4. Dibukanya jalur akses tol truk kontainer yang langsung masuk ke Pelabuhan. Demikian siaran pers ‘Aliansi Jakarta Utara Menggugat’ dan berharap agar segenap elemen maupun stake holder dapat memahami serta mendukung perjuangan civil society dalam berkontribusi atas kebijakan publik.

Hingga berita ini ditayangkan pihak PT. Pelabuhan Indonesia (PT. PELINDO) belum dapat dimintai keterangan.

Pos terkait