Bertugas Sesuai Kaidah Hukum, Malah Ditangkap Polres Pasangkayu: Kelompok Masyarakat Mendorong Penegakan Etika dan Moral dalam Hukum

MJ, Pasangkayu – Kejadian dramatis pada 16 November 2023 mengguncang Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat, ketika Hairil Anwar, seorang pegawai negara terhormat yang menjabat sebagai Kasi Perlindungan Hutan, dan Pemberdayaan Masyarakat KPH Pasangkayu, ditahan oleh Polres Pasangkayu dengan tuduhan yang belum jelas. Tindakan kontroversial tersebut terjadi setelah Hairil Anwar berani mengamankan truk yang diduga terlibat dalam penebangan ilegal di kawasan hutan. (1/3/2024)

Matahari pagi pada Kamis itu menjadi saksi ketegasan Hairil Anwar, yang dengan penuh keberanian menghentikan mobil dum-truck yang diduga terlibat dalam pemanenan kelapa sawit ilegal di dekat Pos Kehutanan KPH Pasangkayu. Langkahnya bukan hanya merupakan pelaksanaan tugas rutin, tetapi juga menjadi bukti nyata integritas dan keberanian dalam menjaga kelestarian hutan dan lingkungan.

Namun, ironisnya, saat ini Hairil Anwar berada di balik jeruji besi Polres Pasangkayu dengan tuduhan yang tidak jelas, yang dilaporkan oleh pihak PT Pasangkayu. Kelompok masyarakat merasa tuduhan tersebut tidak beralasan dan diduga hanya upaya rekayasa dari pihak tertentu.

BACA JUGA:  Menpora Dito Dukung NOC Indonesia Matangkan Persiapan Jelang Olimpiade 2024 Paris

Menurut pernyataan kelompok masyarakat, seharusnya Polres Pasangkayu mengundang Hairil Anwar untuk berdiskusi tentang peran polisi dalam menjaga kawasan hutan, serta bekerja sama dalam melindungi sisa-sisa hutan yang masih ada. Mereka menduga adanya sindikat illegal logging di Kabupaten Pasangkayu, yang mungkin memiliki keterkaitan dengan oknum-oknum tertentu.

Di tengah sorotan ini, masyarakat menekankan perlunya hukum yang tidak hanya mematuhi aturan, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai etika dan moral. Mereka menyerukan kepada Kapolri, Polda Sulawesi Barat, dan Polres Pasangkayu untuk membebaskan Hairil Anwar serta membuka kembali diskusi terkait peristiwa 16 November 2023.

Sebuah pernyataan dari kelompok masyarakat menekankan, “Hukum haruslah mencerminkan etika dan moral, karena hukum itu lahir dari perilaku yang benar dan falsafah yang benar pula.”

Masyarakat Kabupaten Pasangkayu berharap kejelasan segera diperoleh dalam kasus ini, serta langkah-langkah yang diambil oleh penegak hukum haruslah sesuai dengan prinsip keadilan dan kebenaran yang sejati.

BACA JUGA:  Menparekraf Berharap Rakornas Pemasaran Pariwisata Hadirkan Multiplier Effect bagi Masyarakat 

Hairil Anwar, seorang penegak hukum yang dikenal karena keberaniannya dalam melawan praktik ilegal di sektor kehutanan, yang ditangkap oleh Polres Pasangkayu menimbulkan gelombang kontroversi yang melibatkan kelompok yang mendukung penegakan etika dan moral dalam penegakan hukum.

Hairil Anwar, yang telah lama menjadi sosok pahlawan bagi banyak kalangan yang peduli terhadap lingkungan, mendapati dirinya sebagai tersangka dalam sebuah kasus yang belum dijelaskan secara transparan oleh pihak berwenang. Tuduhan yang menimpa Hairil Anwar masih belum terungkap dengan jelas, memicu kekhawatiran dan kebingungan di kalangan masyarakat.

Reaksi dari berbagai kelompok masyarakat pun bermacam-macam. Sebagian besar dari mereka mengecam tindakan penangkapan yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang seharusnya dijunjung tinggi. Mereka mendesak agar penyelidikan dilakukan secara transparan dan adil, sehingga kebenaran dapat terungkap dengan jelas.

BACA JUGA:  Polri Raih Penghargaan Atas Keberhasilan Mengungkap Kasus Gagal Ginjal Anak

Di sisi lain, para pendukung Hairil Anwar menyuarakan kecaman terhadap apa yang mereka anggap sebagai intimidasi terhadap mereka yang berani berdiri melawan praktik ilegal di sektor kehutanan. Mereka bersikeras bahwa penangkapan terhadap Hairil Anwar adalah upaya untuk menghalangi upaya-upaya penegakan hukum yang telah dilakukannya selama ini.

Peristiwa ini menjadi sorotan publik dan menimbulkan pertanyaan tentang keberlanjutan penegakan hukum dan perlindungan terhadap para pahlawan lingkungan. Sebagai masyarakat yang peduli terhadap kelestarian lingkungan, semakin mendesak untuk memastikan bahwa penegakan hukum berjalan sesuai dengan etika dan moralitas yang tinggi, sehingga integritas penegak hukum tetap terjaga.

Pemerintah daerah dan lembaga terkait diharapkan dapat mengambil langkah tegas untuk menyelesaikan kasus ini dengan adil dan transparan. Sehingga, masyarakat dapat mempertahankan keyakinan mereka terhadap penegakan hukum yang seharusnya menjadi benteng pertahanan bagi keberlanjutan lingkungan hidup.

Sumber: Dedi, Aktivis HAM, Lingkungan dan Inisiator PEOPLES LETTER

Pos terkait