Diduga Jaksa Kejari Palas Perlakukan Istimewa, Pelaku KDRT Tidak Ditahan, Tuntutan Satu Tahun Penjara

MJ, Sibuhuan – Di duga Jaksa Penuntut Umum Andri Rico Manurung terkesan perlakukan inisial SH pelaku KDRT dalam Perkara Pidana Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Sbh di Pengadilan Negeri (PN) Sibuhuan Sumatra Utara.

Dimana terdakwanya berinisial (SH), sejak pemeriksaan oleh kepolisian sampai proses tahap II bergulirnya persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Sibuhuan terdakwa sama sekali tidak ditahan seakan kebal hukum dan UU penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Menurut penuturan kuasa hukum Janti Mutiara Napitupulu (korban), Paul. J.J Tambunan, SE., SH., MH, adanya dugaan perlakuan sepesial diberikan oleh pihak Kejari Palas,Teuku Herizal, S.H., M.H., Kasipidum Kejari Palas Christian Sinulingga dan Jaksa Penuntut Umum Andri Rico Manurung dan Ketua Majelis Hakim Dharma Putra Simbolon.

Jauh dari rasa empati terhadap korban, diduga pelaku KDRT tidak ditahan oleh Aparat Penegak Hukum (APH) sampai di bacakannya tuntutan satu tahun penjara terhadap terdakwa.

BACA JUGA:  Polsek Perdagangan Polres Simalungun Dihebohkan Atas Penemuan Mayat Di Kebun Coklat Milik Warga

Dari Isi pasal 44 Ayat 1 UU KDRT setiap orang yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a dipidana dengan hukuman penjara paling lama 5 tahun atau membayar denda sebesar Rp 15 juta.

Dalam kasus ini, Jaksa Penuntut Umum Andri Rico Manurung, S.H, menuntut pelaku KDRT perkara pidana nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Sbh di Pengadilan Negeri Sibuhuan dengan tuntutan satu tahun penjara yang dibacakan pada hari Rabu (28/02/2024), dan pelaku tidak pernah ditahan Oleh kepolisian, Kejaksaan dan Hakim di padang Lawas .

Dari beberapa fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi dan pengakuan terdakwa di perkuat lagi dengan bukti surat visum berupa petunjuk, berdasarkan dari fakta di persidangan, yang terdiri dari berbagai alat bukti, termasuk keterangan saksi dan bukti surat visum serta keterangan terdakwa, bahwa benar telah terjadi perbuatan pidana kekerasan fisik (KDRT) yang di lakukan oleh terdakwa terhadap istrinya hari, Jumat (01/12/2022) berdasarkan hasil Visum adanya lebam kemerahan pada bagian pipi kiri dan pipi kanan dengan ukuran pada pipi kanan P : 5 cm, L: 1cm, ukuran kiri P: 5 CM, L: 1CM, Ditamba lagi pada bagian mata sebelah kiri keadaan bengkak ukuran P: 0,5 CM, L: 0,5 CM, ikut dibagian leher ukuran P: 5CM, L: 0,5 CM, memerah,

BACA JUGA:  Sambut Bulan Suci Ramadhan, Polres Simalungun & Jajaran Gelar Bakti Ramadhan di Beberapa Masjid

Dari pemeriksaan Psikologi korban dinyatakan mengalami trauma akibat perlakuan Kekerasan yang terjadi secara terus menerus,”ujar Paul

Meski kontruksi terbukti, JPU Andri Riko Manurung, S.H, tidak melihat fakta dengan hal-hal yang memberatkan sebagai dasar permohonan tuntutannya, JPU dalam tuntutannya terkesan mengabaikan pasal 44 ayat 1 sebagaiman dimaksud pada pasal 5 huruf a UU KDRT.

BACA JUGA:  Polres Pematangsiantar Laksanakan Subuh Keliling di Mesjid Al Muttaqin

Dinilai JPU Andri Riko Manurung, S.H tidak mempertimbangkan urgensi penegakan hukum dalam kasus KDRT, bahagian dari subtansi di undangkan’nya UU penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tanggal 22 September 2004 suatu pembaharuan hukum Nasional, dengan adanya Lembaga Negara Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan sebuah lembaga negara yang independen dalam penegakan hak asasi manusia perempuan Indonesia, yang dibentuk melalui Keputusan Presiden No. 181Tahun1998, pada tanggal 9 Oktober1998, diperkuat dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005.” lanjut Paul.

Atas nama kuasa hukum korban KDRT, pihaknya meminta Majelis Hakim selalu objektif untuk mengadili sesuai dengan hati nuraninya/ keyakinannya tanpa dipengaruhi, Hakim bebas memeriksa, membuktikan dan memutuskan perkara berdasarkan hati nuraninya, untuk melakukan pemeriksaan kembali perkara atas terdakwa SH untuk menjatuhkan vonis yang maksimal sesuai fakta di persidangan,”tutupnya.

Pos terkait