Diduga Polsek Rawa Pitu Kurang Responsif dalam Penanganan Kasus Penimbunan Pupuk Subsidi

Diduga Polsek Rawa Pitu Kurang Responsif dalam Penanganan Kasus Penimbunan Pupuk Subsidi

MJ, Lampung – Berdasarkan informasi masyarakat pada tanggal 02/02/2024, sebuah rumah di Kampung Bumi Sari, Kecamatan Rawa Pitu, Kabupaten Tulang Bawang, diduga menjadi tempat penimbunan pupuk subsidi.

Tim investigasi Majalah jakarta.id yang terdiri dari Antoni (45th) Kabiro, Andreyadi (30tahun) Ketua Dewan Pengurus Cabang Persatuan Pewarta Warga Indonesia (DPC PPWI Tuba), Kopriyadi (41 tahun) Sekretaris PPWI, dan Adi Rahman (39tahun) melakukan pengecekan pada Selasa, 23/01/2024.

BACA JUGA:  Pj Bupati Pati Hadir Dalam Acara Senam Bersama Dandim, KPUD dan Tamu Undangan.

Upaya menghubungi pemilik rumah, Teguh, melalui telepon dan WhatsApp oleh Kopriyadi tidak membuahkan hasil. Tim kemudian mencoba menghubungi Kapolsek Rawa Pitu, IPTU Muklisin, untuk konfirmasi dan koordinasi hasil penemuan di lapangan.

Setelah kesulitan berkomunikasi dengan anggota Polsek Rawa Pitu, Kanit Polsek Edwin, Tim PPWI berusaha melaporkan penemuan mereka agar barang bukti dapat diamankan. Namun, Kanit Polsek Edwin terkesan menghindar dengan alasan yang mencurigakan.

BACA JUGA:  Penganiayaan Terhadap Wartawan PristiwaNews Biro Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Sudah Diproses Polsek Bayang

Teguh, pemilik pupuk, berpendapat bahwa pupuk yang dimilikinya adalah non-subsidi dan sudah diizinkan oleh Polsek Rawa Pitu. Tim PPWI menyatakan bahwa berdasarkan tulisan pada kemasan pupuk, pupuk SP 36 seharusnya subsidi.

Sikap kurang responsif dari Polsek Rawa Pitu sangat disayangkan oleh Tim PPWI. Mereka menyoroti keharusan tanggapan dan tindakan cepat dalam menanggapi laporan serta mengamankan pupuk SP 36, Urea, dan Ponska.

Selain itu, Tim PPWI menegaskan pelanggaran Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pelanggaran ini melibatkan pelaku usaha yang memproduksi atau memperdagangkan barang/jasa tidak sesuai standar yang dipersyaratkan.

BACA JUGA:  Pesantren Kilat Ramadhan di Depok Gelar Edukasi Lingkungan Berkolaborasi dengan Ayo Less Waste

Tim PPWI mengingatkan bahwa pelaku usaha yang melakukan pelanggaran tersebut dapat dipidana dan dikenai denda, sesuai dengan Pasal 62 ayat (1) UU 8/1999.

Pos terkait