DPC PROJAMIN MUBA Mendesak Tindaklanjut Terkait Hotel Chacha yang Diduga Tidak Mengantongi Izin

MJ, Musi Banyuasin – DPC PROJAMIN MUBA, sebuah organisasi masyarakat di Musi Banyuasin, melakukan inspeksi mendadak (SIDAK) terhadap Hotel Chacha terkait dugaan tidak memiliki izin operasional. Kejadian ini mengemuka setelah berita viral di media daring di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin pada tanggal 6 Februari 2024.

Anggota DPC PROJAMIN MUBA, Beni Efendi, dalam wawancara dengan media, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengonfirmasi perihal ini kepada Taufik, Kasi Penertiban POL-PP, terkait penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah di Kabupaten Musi Banyuasin.

BACA JUGA:  Pelaksanaan KRYD, Polres Pematangsiantar Amankan Sepuluh Pemuda Dan Satu Buah Golok

“Kami telah berkomunikasi dengan Taufik terkait pemberitaan viral di media daring di Kabupaten Musi Banyuasin mengenai dugaan bahwa Hotel Chacha tidak mengantongi izin. Kami telah dipastikan bahwa perihal ini telah dihadirkan dalam rapat oleh Sekda dan Kepala OPD terkait, masih dalam proses, apakah Perda terkait Ruang Terbuka Hijau (RTH) akan dilanjutkan atau direvisi. Kami menunggu tim teknis dari Dinas Perkim,” ungkap Beni Efendi.

BACA JUGA:  Banyuwangi Raih Predikat SAKIP “A” Nilai Terbaik Se-Indonesia

Lebih lanjut, Beni menyatakan harapannya kepada OPD terkait di Pemkab Muba untuk bertindak tegas dengan menutup sementara Hotel Chacha yang diduga tidak memiliki izin, sampai adanya kejelasan hukum. Menurutnya, tindakan ini diperlukan sebagai respons terhadap dugaan kerugian daerah akibat dari kegiatan usaha yang tidak sah.

Sementara itu, Sekretaris DPC PROJAMIN MUBA, Sancik, S.IP, menyatakan keprihatinannya terhadap sikap manajemen Hotel Chacha yang dinilainya tidak kooperatif terhadap wartawan dan LSM.

BACA JUGA:  Kapolres Dairi Polda Sumut Mengikuti Kegiatan Rapat Gereja Sidang Jemaat Allah, pesan Kapolres" Mohon Doa Jelang Pemilu Lancar, Aman dan Kondusif

Terkait permasalahan ini, masyarakat Muba menanti tindak lanjut dari pihak terkait, serta berharap agar penegakan hukum dapat dilakukan secara adil dan transparan demi kepentingan bersama.

Hal ini menegaskan pentingnya peran aktif dari pemerintah daerah dalam menegakkan peraturan yang berlaku guna menjaga ketertiban serta kesejahteraan masyarakat.

Pos terkait