DPP – Pemangku Adat dan Cendekiawan Simalungun Somasi Walikota Pematangsiantar dan Pejabat Kota terkait Dugaan Penghinaan, Penistaan, dan Pelecehan Etnis Simalungun

DPP – Pemangku Adat dan Cendekiawan Simalungun Somasi Walikota Pematangsiantar dan Pejabat Kota terkait Dugaan Penghinaan, Penistaan, dan Pelecehan Etnis Simalungun

MJ. Pematangsiantar – Dewan Pimpinan Pusat Pemangku Adat dan Cendekiawan Simalungun (DPP-PACS) telah melayangkan somasi terhadap beberapa pejabat tinggi di Kota Pematangsiantar.

Somasi ini diajukan atas dugaan penghinaan, penistaan, dan pelecehan terhadap etnis Simalungun. 15/6/2024

Somasi tersebut disampaikan melalui surat nomor 06/DPP.PMSU/VI/2024, tertanggal 15 Juni 2024, dengan perihal: “Somasi Dugaan Penghinaan, Penistaan, dan Pelecehan Etnis Simalungun”.

Dalam surat tersebut, DPP-PACS menuduh beberapa pejabat telah melakukan tindakan yang dianggap merendahkan etnis Simalungun, yaitu:

– dr. Susanti Dewayani SpA, Walikota Pematangsiantar.

– Pardomuan Nasution SS.M.SP, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar.

– Herwan AR Saragih SH, Camat Siantar Barat Kota Pematangsiantar.

– Syahrizal Hasibuan, Lurah Timbang Galung Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar.

Ketua Umum DPP-PACS, dr. Sarmedi Purba S.pog, didampingi oleh Sekretaris Jenderal Dr. Lisman Saragih MM, Djapaten Poerba, dan Rohdian Purba MSi, menyampaikan kepada wartawan di kantor DPP-PACS bahwa tindakan ini diambil untuk mempertahankan martabat etnis Simalungun.

Mereka menegaskan bahwa Kota Pematangsiantar merupakan tanah leluhur etnis Simalungun, yang sejarahnya dipimpin oleh Raja Sang Naualuh Damanik sebelum Indonesia merdeka.

Dalam pernyataan resminya, dr. Sarmedi Purba menegaskan bahwa banyak bukti pendukung yang menunjukkan bahwa Pematangsiantar adalah tanah leluhur etnis Simalungun. Oleh karena itu, mereka merasa perlu untuk mengambil langkah hukum guna menjaga kehormatan dan warisan budaya mereka.

BACA JUGA:  HARI PERTAMA DOKES POLRES PEMATANG SIANTAR CEK KESEHATAN PERSONIL POS PAM DAN POS YAN OPS LILIN TOBA 2023

Dalam surat nomor 06/DPP.PMSU/VI/2024 tertanggal 15 Juni 2024, DPP-PACS menegaskan bahwa Pemerintah Kota Pematangsiantar berkewajiban melestarikan budaya Simalungun sebagai bagian dari kearifan lokal kota tersebut.

Hal ini sejalan dengan berbagai peraturan yang mewajibkan pemerintah untuk melestarikan dan mengembangkan budaya kearifan lokal.

Selama ini, Pemko Pematangsiantar telah menunjukkan komitmen terhadap budaya Simalungun dalam berbagai acara pemerintahan yang berhubungan dengan adat dan budaya, antara lain:

– Pemberian Cinderamata dan Pakaian Adat: Setiap tamu resmi Pemerintah Kota Pematangsiantar, seperti Presiden RI, Menteri, Panglima TNI, Polri, Gubernur, dan tamu lainnya selalu diberikan cinderamata dan seperangkat pakaian adat etnis Simalungun oleh Pemangku Adat Simalungun.

– Penampilan Tari dan Pakaian Adat: Dalam setiap acara resmi Pemerintah Kota Pematangsiantar, penyambutan tamu selalu diwarnai dengan penampilan tari budaya Simalungun dan penggunaan pakaian adat etnis Simalungun.

– Penggunaan Pakaian Adat oleh Pejabat: Pada beberapa kegiatan pemerintahan, Walikota Pematangsiantar dan pejabat lainnya sering mengenakan pakaian adat dan budaya etnis Simalungun, termasuk pada acara kenegaraan dan hari jadi Kota Pematangsiantar.

– Arsitektur dan Ornamen Etnis Simalungun: Seluruh bangunan pemerintah, BUMN, BUMD, TNI, Polri, dan swasta di Pematangsiantar menggunakan arsitektur dan ornamen etnis Simalungun.

– Motto Kota Pematangsiantar: Motto kota “Sapangambei Manoktok Hitei” yang merupakan bahasa Simalungun, meskipun belum ditetapkan melalui Peraturan Daerah, tetap menjadi bagian penting dari identitas kota.

BACA JUGA:  Pj Bupati Tulang Bawang Kukuhkan 628 Orang Sebagai Anggota BPK di 9 Kecamatan Kabupaten Tulang Bawang

Berikut adalah kronologis dugaan penistaan dan pelecehan tersebut:

Pada Rabu, 5 Juni 2024, diadakan acara Pemerintah Kota Pematangsiantar untuk menyambut TP PKK Provinsi Sumatera Utara di Kelurahan Timbang Galung, Kecamatan Siantar Barat. Dalam acara tersebut, digunakan pakaian adat dan busana daerah lain yang bukan merupakan pakaian adat dan budaya etnis Simalungun.

Dalam penyambutan TP PKK Provinsi Sumatera Utara, siswa yang berpartisipasi mengenakan busana adat dari daerah lain dan menampilkan tarian yang bukan tari adat Simalungun. Hal ini terjadi meskipun Kota Pematangsiantar adalah tuan rumah dan tanah leluhur etnis Simalungun.

Acara tersebut dihadiri oleh pejabat Kota Pematangsiantar, termasuk Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Camat Siantar Barat, dan Lurah Timbang Galung.

Ini menunjukkan bahwa para pejabat tersebut mengetahui dan membiarkan penampilan budaya dari suku lain, bukan budaya etnis Simalungun.

Dalam acara tersebut, ditemukan postingan di media sosial Instagram atas nama “doktersusanti” yang memuat foto-foto kegiatan penyambutan TP PKK. Postingan ini juga terlihat sebelumnya di akun Instagram “fa.timbanggalung” (bukti-bukti terlampir).

DPP-PACS menduga bahwa pelaksanaan acara penyambutan tersebut menunjukkan upaya sengaja untuk menggantikan adat dan budaya etnis Simalungun dengan budaya etnis lain.

BACA JUGA:  Sosialisasi Pencegahan Calon Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural di Pati

Pejabat Kota Pematangsiantar, termasuk Walikota, diduga sangat menyadari bahwa Kota Pematangsiantar adalah tanah budaya etnis Simalungun.

Postingan di media sosial “doktersusanti” menunjukkan bahwa adat dan budaya suku lain yang ditampilkan seolah-olah menjadi tuan rumah dan pemilik tanah leluhur di Kota Pematangsiantar, bukan etnis Simalungun.

Akibat dari postingan ini, ada dampak yang ditimbulkan di masyarakat luas yang mungkin menganggap bahwa etnis Simalungun sudah punah dan tidak ada lagi di Kota Pematangsiantar.

Hal ini menyebabkan kemarahan dan kekecewaan masyarakat etnis Simalungun, yang merasa bahwa pejabat pemerintah Kota Pematangsiantar telah melecehkan, menghina, dan menista etnis Simalungun di tanah leluhurnya sendiri.

Berdasarkan poin-poin di atas, DPP-PACS meminta:

a) Penjelasan mengenai pelaksanaan penyambutan TP PKK Provinsi Sumatera Utara.
b) Permintaan maaf secara adat dan budaya Simalungun atas dugaan pelecehan, penghinaan, dan penistaan kepada etnis Simalungun dalam acara penyambutan TP PKK.
c) Permintaan maaf secara tertulis di media/koran atas dugaan pelecehan, penghinaan, dan penistaan terhadap etnis Simalungun.

DPP-PACS menegaskan, jika tuntutan tersebut tidak dipenuhi dalam waktu 3 x 24 jam, mereka akan melaporkan permasalahan ini ke pihak berwajib sesuai dengan undang-undang dan hukum yang berlaku.

Surat somasi ini ditandatangani oleh Ketua Umum DPP-PACS, dr. Sarmedi Purba SpOG, dan Sekretaris Jenderal Drs. Lisman Saragih SH.MM.

Pos terkait