DPRD DKI ke Heru Budi Terkait ERP, Tidak Profesional!

MAJALAHJAKARTA.ID – Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta, Basri Baco menilai Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta kurang profesional lantaran meminta DPRD DKI untuk mencabut Raperda tentang Pengendalian Lalu Lintas secara Elektronik (PL2SE) yang membahas soal electronic road pricing (ERP).

Padahal, Raperda tentang ERP atau jalan berbayar itu merupakan Raperda yang dibahas DPRD DKI berdasarkan usulan eksekutif, dalam hal ini Pemprov DKI. Sehingga aneh ketika raperda yang diusulkan itu tiba-tiba dibatalkan.

“Iya pasti kalau mereka ingin menarik dengan alasan bahwa mereka merasa ada yang harus diperbaiki atau belum sempurna, itu artinya mereka tidak profesional dalam mengikuti proses dan kajian untuk mengajukan perda,” kata Baco kepada wartawan, Jumat (10/2/2023).

Baco kemudian menuding, adanya permintaan penarikan Raperda itu menandakan bahwa Pemprov DKI terlalu terburu-buru karena Raperda yang diajukan tidak memiliki kajian yang matang.

BACA JUGA:  Pantau Pembayaran THR Perusahaan, Pemkot Depok Bentuk Tim Monitoring

“Jadi apa yang mereka ajukan itu yang belum selesai mereka sempurnakan sebelum masuk ke kita. Itu jadi catatan juga bagi kita bahwa mungkin ini terlalu terburu-buru dan memang belum ada kajian matangnya atau bagaimana,” tuturnya.

Sejauh ini, Raperda PL2SE itu sudah masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2023 di DPRD DKI. Kendati begitu, Baco tak masalah apabila Raperda itu dicabut asalkan ada surat permintaan dari Pemprov DKI.

“Yang pertama kan mereka bersurat dulu abis bersurat kita pasti rapat di Bapemperda dan di rapat itu kita pertimbangkan, kita panggil mereka kenapa begini, kenapa begitu, ada apa, apa masalahnya,” ujar Baco.

BACA JUGA:  Peringati Malam Nuzulul Qur'an, Ratusan Warga Ratujaya Pawai Obor

“Jika memang masuk akal atau memang demi kebaikan bisa saja ditarik kembali,” sambungnya.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengaku akan meminta ke DPRD DKI agar menarik raperda PL2SE yang mengatur soal ERP. Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo.

Terkait hal itu, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengaku akan menampung seluruh aspirasi masyarakat terkait wacana penerapan ERP atau jalan berbayar. Namun begitu, soal pencabutan Raperda tersebut Heru hanya bisa mengikuti apa yang menjadi keputusan DPRD DKI.

“Itu tergantung arahan dari teman-teman DPRD apa ya, kita ikut. Yang penting adalah semua aspirasi kita perhatikan,” kata Heru di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (9/2/2023).

BACA JUGA:  Polsek Koja Gelar Bhakti Sosial di HUT Bhayangkara ke-78, Bagikan Paket Sembako di Kecamatan Koja

Baca Juga: Beri Semangat ke Suaminya, Putri Candrawathi ke Ferdy Sambo: yang Harus Diingat, di Pundak Papah Ada Dua Bintang, Itu Sebagai…

Baca Juga: Tak Berkutik Dibekuk Aparat, Bekingan Ferdy Sambo Ternyata Jenderal Besar Polri, Simak Faktanya!

Sebagai informasi, Raperda PL2SE yang mengatur soal ERP merupakan usulan dari pihak eksekutif, dalam hal ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Raperda tersebut kini sudah masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2023 di DPRD DKI.

Oleh sebab itu, Heru Budi hanya bisa mengikuti apa yang diputuskan oleh DPRD DKI Jakarta. Ia pun tidak keberatan jika Raperda tersebut akhirnya dikembalikan.

“Ya terserah, kalau DPRD mau mengembalikan ke Pemprov DKI ya silahkan,” kata dia.

Pos terkait