Dr Resha Agriansyah SH MH: Segera Revisi UU No 37 Tahun 2004 dan SEMA No 3/2023

MJ. Jakarta – Selaku CEO Resha Agriansyah Learning Center disingkat RALC, Sebagai penyelenggara Seminar Hukum Nasional 2024 yang berjudul “Kontroversi Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023”

Dr. Resha Agriansyah SH, MH Advokat, Kurator dan Wasekjend AKPI. menjelaskan, bahwa SEMA ini sebenarnya sudah keluar tahun pada 2023 Desember Nomor 3 tahun 2023 dimana Resha Agriansyah mengikuti perkembangannya ternyata tidak ada Lembaga untuk mengkaji.

Sedangkan apabila kita kaji lebih dalam bahwa di SEMA inilah langsung menyatakan statemen bahwa terhadap developer apartemen atau rumah susun itu tidak sederhana.

Sedangkan di Undang Undang No 37 Tahun 2004 menyebutkan pembuktian sederhana itu harus diperiksa dulu. Misalnya ada permohonan kepailitan sebagaimana Pasal 2 ayat 1 UU No 37 Tahun 2004 atau permohonan PKPU Pasal 222 UU No 37 Tahun 2004

Harus dibuktikan dahulu Debitor mempunyai 2 atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Dan pemeriksaannya harus mengikuti ketentuan pasal 8 ayat 4 UU No 37 Tahun 2004 dibuktikan secara sederhana, kata Resha mengawali penjelasannya.

Jadi kata Resha melihat bahwa ada inkonsistensi atau pertentangan antara UU No 37 Tahun 2004 dan SEMA No 3/2023. Setelah dipelajari lebih dalam bahwa ternyata SEMA itu adalah Surat Edaran yang mana sifatnya ke dalam tidak bisa mengatur keluar atau membuat aturan hukum baru apalagi yang bertentangan dengan UU.

BACA JUGA:  Komitmen Reformasi Birokrasi, Lapas Jombang Luncurkan Inovasi Unggulan

“Hal inilah kita melihat tentunya hal ini bertentangan, untuk itulah kita buat seminar ini kita ingin mencari solusi apakah memang SEMA kedudukannya bisa sejalan dengan UU No 3 Tahun 2004 atau tidak,” katanya.

Di Satu sisi kata Resha kembali, ini bukan melihat pada sisi Kurator saja, coba kita lihat Pertama dari sisi debitor itu sendiri bagaimana jika developer apartemen atau rumah susun kemudian Ketika dimohonkan dia tidak boleh diajukan PKPU dalam konteks debitur itu sendiri.

Menurut Resha, Debitur itukan juga perlu restrukturisasi mereka juga perlu mencari solusi untuk mengatur utangnya kalau developer apartemen atau rumah susun langsung stempel tidak boleh PKPU/Pailit, bagaimana solusinya? sedangkan UU No 37 Tahun 2004 itu membolehkan Debitor menempuh PKPU untuk restrukturisasi utang dengan ketentuan Pasal 222 UU No 37 Tahun 2004 dan dapat dibuktikan secara sederhana, tandasnya.

Kedua dari sisi kreditur. Kita melihat bahwa kepentingan kreditur Ketika tagihan nya itu tidak dikembalikan oleh Debitor, atau misalnya unit apartemen tidak kunjung diserahkan oleh Debitor dan sudah jatuh waktu, padahal kreditor sudah membayar secara lunas atau sertifikat tidak kunjung diserahkan oleh debitor dan kreditor sudah menempati unit dan status sudah lunas pembayarannya masa kreditor tersebut tidak diberikan upaya hukum PKPU untuk mengupayakan hak-hak kreditor diberikan debitor melalui upaya restrukturisasi lantas upaya hukumnya bagaimana?

BACA JUGA:  Melalui Forum Konsultasi Publik, Pj Harapkan RPJPD Dukung Keberlanjutan Pembangunan

Jadi sangat tidak adil kemudian kalau developer apartemen atau rumah susun langsung di statemen tidak boleh PKPU/Pailit karena pembuktiannya tidak sederhana

Coba kita analisis dari kreditor separatis yaitu perbankan, dari sisi pihak perbankan sudah menyurati kepada pihak debitur memberikan peringatan pertama dan kedua, lalu faktanya debitur tidak membayar ke perbankan, kemudian kreditor separatis mengajukan permohonan PKPU dengan harapan restrukturisasi kemudian ditolak dengan alasan tidak sederhana.

Sistem di perbankan masa kita katakan kurang sederhana, sementara perjanjian sudah jelas dan perbankan menggunakan sistem yang ketat dan teratur, apalagi dalam perhitungan pokok, bunga dan denda sudah pasti jelas dan sangat sederhana masa kemudian ditolak dengan alasan tidak sederhana

Ketiga dari sisi kemerdekaan seorang hakim/hak untuk menafsirkan hukum yang dilindungi UU. jikalau sudah ada SEMA Nomor 3 otomatis hakim sudah tidak Merdeka. Kenapa, karena permohonan PKPU yang diajukan baik itu developer maupun kreditor akan ditolak dengan alasan developer apartemen atau rumah susun tidak memenuhi pembuktian sederhana. Jadi solusinya bagaimana? Kembali lagi ke Wanprestasi, kembali lagi perbuatan melawan hukum.

BACA JUGA:  Seminar Sekolah dan Leader Expo Sespimma Polri Angkatan Ke 70 T.A 2023

Itu menutup sela terhadap upaya untuk melakukan restrukturisasi. tujuannya adalah ingin perusahaan itu developer itu berusaha untuk melakukan restrukturisasi agar hak kreditor bisa terjamin, urainya.

Jadi menurut kami SEMA seharusnya sifatnya tidak mengatur. Kalau sifatnya mengatur ditegaskan bahwa SEMA ini bukan peraturan perundang-undangan berarti dia diluar perundang-undangan,” tandasnya.

Kedepan Resha menginginkan adanya kepastian hukum, kalau ingin dirubah, rubah atau revisi di undang undang no 37 tahun 2004. Revisi undang undang segera diperbaiki agar bisa jelas sehingga bukan aturan dibuat dengan surat edaran. Kita adalah negara hukum jadi harus tunduk dan patuh terhadap sistem perundang undangan yang belaku.

“Jadi hasil dari seminar ini akan kami buatkan resume dan rekomendasi serta akan kami kirimkan ke MA”

“Dengan acara seminar ini perubahan kedepannya baik itu regulasinya atau diubah atau diperbaiki sehingga kedepannya tidak ada lagi perbedaan atau pertentangan antara undang undang dan surat edaran. Karena dua hal ini berbeda undang undang dan surat edaran tidak sama,” pungkasnya.

Pos terkait