Dua Wadah Media Satu LBH-PKR Tuba Melapor Ke Jaksa Dan Inspektorat Dugaan Penyalahgunaan Anggaran Publikasi Di 10 Kampung Banjar Margo

MJ. Lampung – Dua lembaga penting, Gabungan Wartawan Indonesia (GWI), Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), dan Lembaga Bantuan Hukum Perisai Keadilan Rakyat (LBH) Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, telah mengambil langkah tegas dengan melaporkan dugaan penyalahgunaan dana publikasi di 10 kampung di Kecamatan Banjar Margo ke Inspektorat dan Kejaksaan Negeri pada hari Senin, tanggal 1 April 2024.

Dugaan penyalahgunaan ini mencakup pembagian dana publikasi senilai Rp. 70.000.000 kepada para awak media sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) dari 10 kampung di Kecamatan Banjar Margo.

BACA JUGA:  Kejaksaan Negeri lubuk Pakam Hadirkan Saksi, Kasus Tambang liar Atas Terdakwa Marzuki Dan Erwin Syahputra Rambe

Langkah ini menuai kritik tajam dari berbagai pihak, termasuk Ketua (GWI), Ketua PPWI Tulang Bawang, dan DPD LBH -PKR Tulang Bawang.

Ketua (GWI), Apriyadi, RM Taib Karomalela, menegaskan bahwa dana publikasi seharusnya digunakan untuk mempublikasikan kegiatan di 10 kampung tersebut, bukan untuk dibagikan sebagai THR. Hal serupa diungkapkan oleh Ketua PPWI Tulang Bawang, Andreyadi, yang menyebut tindakan tersebut sebagai penyalahgunaan anggaran.

BACA JUGA:  Pengamanan Arus Mudik dan Arus Balik Lebaran di Kabupaten Rembang Diperkuat dengan Anggota Brimob dan Personil TNI Bersenjata Lengkap

Joni Sanjaya dari DPD LBH-PKR Tulang Bawang menyatakan komitmennya untuk mengawal laporan yang telah diajukan ke dua institusi negara, yakni Jaksa dan Inspektorat. “Kami akan mengawal kasus ini hingga tuntas untuk memastikan dana publikasi digunakan sesuai fungsinya,” tegas Joni.

Selain itu, terkait insiden salah satu ketua SMSI media online DD yang menghalangi pimpinan redaksi (Pimred) media online lain untuk mengambil dokumentasi acara, pihak PPWI akan melakukan somasi kepada DD.

BACA JUGA:  Dharma Wanita Diminta Tingkatkan Kemampuan Literasi Digital

Sekretaris PPWI akan berkoordinasi dengan institusi penegak hukum untuk menindaklanjuti hal tersebut, mengingat jurnalis memiliki perlindungan berdasarkan UU Pers No. 40 Tahun 1999.

Pentingnya penggunaan dana publikasi sesuai dengan peruntukannya dan menegaskan perlunya perlindungan terhadap kebebasan pers serta penegakan etika jurnalistik.

Langkah konkret dilakukan oleh lembaga-lembaga tersebut untuk menegakkan keadilan dan akuntabilitas dalam pemanfaatan anggaran publikasi di daerah tersebut.

Pos terkait