Dugaan Korupsi 24 Miliar Proyek Ventilator Kemenhan

MJ, Jakarta – Kasus dugaan mark up anggaran pembelian Alutsista di Kementerian Pertahanan (Kemenhan) semakin kompleks dengan munculnya isu pembelian 200 unit ventilator senilai 24 miliar pada tahun 2020.

Salah satu pihak terkait, Syahri Ramadhani Tarigan SH. MH. dari PT LNU, mengungkapkan bahwa setelah 2 tahun menagih, baru sejumlah 2 miliar dibayarkan, meninggalkan sisa pembayaran 22 miliar yang belum terlunaskan.

Syahri Ramadhani menyatakan frustrasi karena merasa dipingpong oleh Kemenhan. Meskipun pada tahun 2023 sejumlah 2 miliar dibayarkan melalui RS di Pondok Labu milik Kemenhan, sisa pembayaran belum tercover hingga saat ini.

BACA JUGA:  CS 08 Gelar Aksi Solidaritas Donor Darah

Upaya penyelesaian menghadap dinding ketidakjelasan saat Ari mendatangi kantor Kemenhan, dijumpai oleh berbagai pihak dengan jawaban yang selalu dialihkan kepihak tertentu.

Pada 11 Januari, Syahri Ramadhani bersama tim media kembali ke kantor Kemenhan dan bertemu dengan Glen Kahuripan, Komisaris Utama PT Tentara Militer Indonesia (PT TMI). Glen mengklaim bukan dirinya yang bertanggungjawab, mengarahkan Syahri Ramadhani ke kepala Banarahan Jusuf Jauhari.

BACA JUGA:  Semarakkan Muktamar Muhammadiyah, UBN Roadshow Dakwah di Sukoharjo dan Karanganyar

Keterangan dari PT LNU melalui voice audio membenarkan adanya permintaan Jauhari atas ventilator, berdasarkan permintaan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melalui Glen Kahuripan.

Dugaan konspirasi muncul di tengah kesimpangsiuran informasi. Syahri Ramadhani menduga adanya itikad buruk atau upaya merusak citra Menteri Prabowo Subianto oleh oknum di Kemenhan.

Syahri Ramadhani Tarigan menegaskan kemungkinan membawa perkara ini ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), atau Ombudsman sebagai langkah kontrol sosial.

BACA JUGA:  Gandeng Indonesia Mengajar, Amartha Perbanyak Kuota Penerima Beasiswa AmarthaCendekia

Di sisi lain, Tri Wulansari dari DPP FWJ Indonesia mencatat kejanggalan dalam respons Glen Kahuripan yang menolak memberikan penjelasan, menyinggung hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan UU KIP tahun 2008.

Skandal ini semakin memanaskan perbincangan, menantang transparansi dan integritas dalam pengelolaan anggaran pertahanan di tingkat pemerintahan.

Pos terkait