Dugaan Mark-Up dan Fiktif Dana Bos SMP N.1 Menggala Terkait Siswa Tahun 2022/2023

MJ, Lampung – Tim media telah mengkonfirmasi bahwa di Sekolah Menengah Pertama N.1 Menggala, Kepala Sekolah Rosneli menjelaskan kepada awak media bahwa jumlah siswa Tahun Ajaran 2022/2023 adalah sebanyak 622 siswa. 5 Februari 2024

Namun, dalam laporan pertanggungjawaban dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Kementerian Keuangan, jumlah siswa SMPN 1 Menggala terdaftar sebanyak 686 siswa, menciptakan dugaan mark-up sebanyak 64 siswa, dengan nilai sebesar Rp. 1.200.000 per siswa, yang setara dengan total Rp. 70.680.

Selain dugaan mark-up siswa, kepala sekolah SMPN 1 Menggala juga diduga menetapkan kisaran honorarium bagi berbagai jenis jasa atau pekerjaan, termasuk untuk guru non-PNS. Besaran honorarium pengajar dibagi menjadi dua kategori, dengan pengajar honorer dari luar satuan kerja penyelenggara menerima Rp. 300.000 dan pengajar honorer dari dalam satuan kerja penyelenggara menerima Rp. 200.000.

BACA JUGA:  Adu Skill Di Hadapan Penguji, Peserta CPNS Kemenkumham Jatim Masuki Tahap Tes SKB WPFK

Selain itu, terdapat kisaran honorarium bagi guru yang mendapatkan tambahan tugas, seperti penyusun bahan ujian, pengawas ujian, dan pemeriksa hasil ujian.

Pembayaran honorarium dan pemeliharaan sarana prasarana sekolah dalam dana BOS SMPN 1 Menggala untuk tahun 2022/2023 mencapai jumlah yang sangat fantastis, dengan total pembayaran honor mencapai Rp. 61.905.000, dan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah dilakukan dalam dua tahap dengan total Rp. 247.566.000.

Selain itu, dugaan kontrol sosial dari tim media menunjukkan bahwa laporan pembelanjaan dana BOS untuk tahun 2023 SMPN 1 Menggala tidak ada, serta adanya laporan pertanggungjawaban SPJ (Surat Pertanggungjawaban) yang diduga fiktif terkait pembayaran guru honor.

BACA JUGA:  Ketua Ulama Apresiasi Jajaran Polda Sumut Ciptakan Rasa Aman Saat Pemilu 2024

Dalam konteks ini, suami dari Kepala Sekolah SMPN 1 Menggala, Holil, yang merupakan staf di Dinas Pendidikan, membidangi laporan semua SMPN di Kabupaten Tulang Bawang, menimbulkan dugaan bahwa tindakan mark-up dan tindak pidana korupsi (KKN) dapat dengan mudah dilakukan oleh kepala sekolah tersebut.

Kendati selama ini tidak ada tindakan tegas dari pihak dinas atau Aparat Penegak Hukum (APH) di Kabupaten Tulang Bawang.

APH Inspektorat Tulang Bawang, Unit Tipikor Polres Tulang Bawang, dan Kejaksaan Tulang Bawang diharapkan segera menindaklanjuti peninjauan dana BOS dari tahun 2022 hingga 2024.

BACA JUGA:  Rektor Universitas Udayana Jadi Tersangka Korupsi Dana SPI

Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1945 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi.

Kami berharap media, APH, dan DPRD Kabupaten Tulang Bawang dapat memanggil kepala sekolah SMPN 1 Menggala untuk memberikan penjelasan terkait dugaan tersebut, guna menjadikannya contoh Kabupaten Tulang Bawang yang bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Pos terkait