Faktor dan Hukum Harta Bersama Pasca Perceraian

Faktor dan Hukum Harta Bersama Pasca Perceraian

DEPOK POS – Semenjak manusia dilahirkan kita telah dilengkapi dengan sebuah naluri untuk senantiasa hidup bersama dengan orang lain. Naluri tersebut yang mengakibatkan timbulnya hasrat kuat untuk hidup teratur. Demikian pula halnya antara wanita dan pria yang saling membutuhkan (Suryani, 2013)

Perkawinan ialah salah satu perintah agama terhadap yang mampu untuk segera menjalankannya. Pada masa sekarang, banyak perkawinan yang harus berakhir dengan perceraian. Perkawinan tak lagi dianggap sesuatu yang sakral oleh sebab itu apabila terjadi perceraian bukan merupakan hal yang tabu.

Pada Pasal 126 KUHPerdata, perceraian mengakibatkan bubarnya harta bersama sehingga harus dibagi antara pasangan suami istri. Harta bersama mulanya adalah tradisi masyarakat adat Indonesia termasuk yang beragama islam dan diatur dalam KHI berdasarkan Instruksi Presiden no.1 Tahun 1991.

BACA JUGA:  Pengaruh "Sustainable Living" Terhadap Ekonomi Global

Harta bersama perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam diistilahkan dengan istilah “syirkah” yang berarti harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun (Pradoto, 2015).

Ada dua efektivitas mengatur hubungan yang terjadi antar manusia yaitu legal standing(harta bersama yang menunjukkan bahwa seorang penggugat diberikan legal standing untuk mengajukan gugatan terhadap tergugat) dan peran aparat serta pemerintah dalam penerapannya secara efektif(Nurbaya et al., 2021)

Pengertian mengenai harta bersama dalam UU RI No.1 Tahun 1974 pada BAB VII Pasal 35 (1) menyebutkan bahwa,“Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama” Penjelasannya menyatakan,“apabila perkawinan berakhir maka harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing”

BACA JUGA:  Tujuan dan Manfaat Presentasi Bisnis

Apa faktor terhadap perceraian tersebut? Menurut para ahli, seperti Nakamura(1989), Turner&Helms(1995), Lusiana Sudarto Henny E. Wirawan(2001), memiliki beberapa penyebab perceraian, yaitu kekerasan verbal, permasalahan atau kekerasan ekonomi, keterlibatan dalam perjudian, keterlibatan dalam penyalahgunaan minuman keras, perselingkuhan(Kurniawati&Mustikawati, 2019)

Adapun faktor psikologis mengenai pembagian harta bersama, diantaranya yaitu:

Ketidakadilan

Berkaitan dengan sudut pandang suami selaku penanggung jawab keluarga terhadap istri.

Kepribadian

Jika kepribadian individu itu baik dalam memandang suatu masalah seperti pembagian harta bersama, maka masyarakat yang melihat kepribadiannya itu akan cenderung memiliki pandangan yang sama dalam pembagian harta bersama.

BACA JUGA:  Bahaya Judi Online Terhadap Remaja

Adanya hukum harta bersama yang juga telah diatur dalam Undang-Undang mungkin akan membuat kita jadi lebih memahami bagaimana pembagian harta bersama perkawinan terlebih saat seseorang sedang berhadapan dengan perceraian.

Pasal 12 huruf (d) mengenai Hukum Kekeluargaan yaitu Badan Perencana Lembaga Pembinaan Hukum Nasional telah memutuskan pada tanggal 28 Mei 1962 bahwa setiap perkawinan diakui memiliki harta bersama suami-istri, mengenai harta benda yang diperoleh dalam perkawinan itu atas usaha suami atau istri.

Oleh:
Salfa Marcshanda Putri, Sabita Aziziah, & Sinta Tunjung Puspita
Fakultas Psikologi, Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka

Pos terkait