Fenomena Selebriti Terjun ke Dunia Politik: Bermodal Privilege atau Kualitas?

Oleh Febi Priska Litami
Mahasiswa Magister Analisis Kebijakan Publik, Universitas Indonesia

Jakarta – Politisi dengan latar belakang seorang selebriti bukan fenomena baru di Indonesia. Sederet nama-nama selebriti yang menghiasi daftar Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) 2024 memicu pertanyaan publik. Apakah kualitas, integritas dan kapabilitas mereka sudah layak? Atau hanya bermodalkan popularitas sebagai privilege seorang selebriti?

Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sejatinya menjadi momentum dan kesempatan besar bagi masyarakat Indonesia untuk memilih dan menentukan langkah perubahan bagi Indonesia untuk 5 tahun kedepan. Menjadi bagian dari momentum tersebut, sebanyak 62 nama selebriti, pesohor, hingga budayawan didaftarkan oleh Partai Politiknya untuk menjadi Bacaleg pada Pemilu 2024.

Fenomena selebriti terjun ke dunia politik bukan hal baru bagi Indonesia, pasalnya sejak tahun pemilu 2004 fenomena ini sudah mulai terjadi. Begitu pula pada periode 2019-2023 bahwa terdapat beberapa selebriti yang berhasil menduduki kursi legislatif dengan latar belakang seorang artis, seperti Kridayanti, Eko Patrio, Desy Ratnasari, Mulan Jameela dan beberapa nama lainnya.

Selain memperhatikan visi dan misi, masyarakat selaku konstituen sudah sepatutnya melakukan penilaian dari sisi rekam jejak calon wakil rakyat tersebut. Hal ini untuk memastikan bahwa calon legislatif yang dipilih adalah seseorang yang benar-benar dapat mewakili rakyat secara utuh.

Privilege Bacaleg Selebriti

Dikutip melalui Cambridge University Press, sejumlah penelitinya berpendapat bahwa keterlibatan selebriti dalam politik demokrasi membawa peran yang cukup nyata bagi dunia perpolitikan yaitu dengan kekuatan epistemik. Seseorang dapat dikatakan memiliki kekuatan epistemik jika dia mampu memengaruhi apa yang orang pikirkan, percayai, dan ketahui.

Dalam hal ini, selebriti yang terjun ke dunia politik tentu memiliki privilege dalam hal kekuatan epistemik tersebut. Aspek popularitas yang dimiliki oleh selebriti menjadi keunggulan bagi para selebriti bacaleg jika dibandingkan dengan calon-calon lain dengan latar belakang politisi, birokrat, pengusaha, dan bahkan agamawan. Keunggulan ini diperoleh dari banyaknya liputan media massa dan media sosial, dimana para selebriti mendapat panggungnya di dunia industri musik dan perfilman.

BACA JUGA:  Melatih Kemandirian Anak

Sosok selebriti di dunia politik adalah sosok yang seksi untuk digali lebih lanjut potensinya dalam meraih suara dalam pemilihan umum. Hal itulah yang menjadikan selebriti diperebutkan oleh kandidat maupun partai dalam meraih elektabilitas tinggi melalui massa yang dihadirkan selebriti tersebut. Strategi berpolitik dan berkampanye melalui selebriti mampu mengubah dan menghadirkan dimensi politik praktis yang semula citranya serba kolutif dan koruptif, menjadi lebih humanis agar lebih dapat diterima masyarakat dengan melakukan pencitraan baik individu maupun kelompok.

Popularitas dapat dimanfaatkan oleh kandidat selebriti pada saat memasuki masa kampanye, sehingga akan lebih mudah untuk memengaruhi dan meraup kepercayaan masyarakat untuk memilih mereka sebagai Wakil Rakyat. Bahkan kandidat dengan privilege ini dapat mengungguli kandidat lainnya yang tidak terlalu dikenal oleh masyarakat.

Dalam proses pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), terdapat batas minimum parliamentary threshold sebesar 4% sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilu. Batas tersebut merupakan syarat perolehan suara minimum bagi partai politik untuk mendapatkan kursi di DPR. Faktor ini pula yang menjadi salah satu pertimbangan bagi Partai Politik dalam kandidasi selebriti.

Fenomena ini menandai suatu perubahan strategi kandidasi di tubuh partai politik dan model pemenangan Pemilu. HB Habibi Subandi (Dosen Ilmu Politik, Universitas Brawijaya) menjelaskan bahwa pencalonan selebriti biasanya didasarkan oleh beberapa pertimbangan mendasar. Pertama, selebriti tersebut memiliki hubungan kedaerahan dengan daerah pemilihan (Dapil) dimana mereka didaftarkan sebagai calon. Ini dimaksudkan agar selebriti membantu partai melakukan strategi positioning dan pencitraan yang tepat di dapil yang bersangkutan. Kedua, kandidasi selebriti di suatu dapil dimaksudkan untuk mempertahankan perolehan suara di suatu dapil agar tidak menurun. Ini dilakukan ketika tidak ada lagi calon petahana yang diusung dari dapil tersebut.

BACA JUGA:  Selamat Ginting: Prediksi Dudung Kepala BIN, Agus Subiyanto KSAD

Namun pada prakteknya, tingkat populatitas selebriti tidak selalu dapat mengalahkan popularitas calon legislatif dari latar belakang lainnya, misalnya seorang bacaleg yang telah memiliki akar yang kuat di suatu daerah pemilihan. Selain itu, popularitas tidak selalu menjadi kunci utama untuk memperoleh keberhasilan, karena secara epistemologi kesuksesan dan kegagalan mereka untuk duduk di kursi Wakil Rakyat akan sangat bergantung dari strategi komunikasi dan upaya mereka selama kampanye.

Kualitas Bacaleg Selebriti

Keberadaan selebriti dalam dunia politik kerap memicu persepsi negatif dan berbagai kritik dari masyarakat. Dalam buku “Celebrity Politics” yang ditulis oleh Politikus Internasional Darrel M. West dan John M. Orman menyatakan kritiknya terhadap fenomena ini sebagai berikut.
“Kerap kali kualitas politisi selebritas tidak sesuai dengan tugas kenegaraan yang harus dilakukan oleh perwakilan kepada konstituennya. Kekurangan ini diperparah oleh ketidaktahuan. Selebriti tidak memiliki pengetahuan, atau keahlian dalam, kebijakan publik. Masalah politik yang serius menjadi diremehkan dalam upaya mengangkat selebriti menjadi filsuf-selebriti”

Kritik terhadap politisi selebriti ini didasarkan pada serangkaian asumsi tentang sifat dan karakter dalam representasi politik yang tepat. Dalam dunia politik, orang yang menjadi perwakilan akan berutang kewajiban kepada warga negara untuk menciptakan penilaian politik yang baik. Sehingga, keberadaan selebriti yang hanya mengutamakan gaya dan penampilan daripada substansi akan menjadi ancaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi perwakilan yang baik.

Selain para kritikus politik, sejumlah masyarakat Indonesia telah menyuarakan opini negatif terhadap fenomena ini, dibuktikan dari sejumlah komentar dan ulasan masyarakat di berbagai media sosial. Banyak diantaranya yang berpendapat bahwa para selebriti yang pada periode sebelumnya telah menjabat sebagai politisi tidak memberikan hasil kinerja yang nyata bagi masyarakat. Selain itu, identitas para selebriti sebagai penyanyi, pelawak, pemain sinetron cukup melekat di ingatan masyarakat sehingga menciptakan keraguan terhadap kualitas, integritas, dan kapabilitas terhadap para Bacaleg tersebut. Masyarakat juga beranggapan bahwa momentum Pemilu 2024 dijadikan ajang untuk kembali memperoleh eksistensi bagi para Bacaleg yang popularitas karir selebritinya sudah mulai redup.

BACA JUGA:  Uji Kompetensi Calon Anggota Legislatif 2024

Sebagai pengamat politik dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi), Lucius Karus mengatakan bahwa pencalonan para selebriti menjadi anggota legislatif adalah cara mudah partai politik untuk mendongkrak suara atau kursi di parlemen. Lebih lanjut, Lucius Karus juga menyatakan bahwa jika merujuk pada pemantauan secara menyeluruh terhadap kinerja DPR sepanjang 2019-2023, tidak begitu baik. Pada tahun 2022, DPR hanya mengesahkan tiga Undang-Undang dari target 40 RUU yang masuk prolegnas prioritas DPR Tahun 2022. Selanjutnya pada Masa Sidang IV Tahun 2022-2023, kinerjanya cukup memperihatinkan lantasan hanya menuntaskan satu UU prioritas yaitu RUU Landas Kontinen.

Oleh karena itu, Lucius mengatakan bahwa publik dirugikan dengan kehadiran para Caleg Selebriti, karena nyatanya kemampuan para Caleg selebriti sebagai politisi atau yang berkaitan dengan kerja legislasi disebut “kurang memadai”, karena untuk menjadi seorang legislatif bukan sesuatu yang instan.

Artikel ini secara spesifik tidak menentang kemungkinan bagi para selebriti untuk terjun ke dunia politik pada Pemilu 2024 nanti. Namun, lebih menggambarkan bahwa fenomena ini adalah perubahan sosial dan politik yang tidak dapat dihindari, sehingga kualitas dan rekam jejak dari para Bacaleg menjadi poin utama bagi masyarakat dalam menilai calon wakil rakyatnya. Oleh karena itu, masyarakat perlu paham bahwa calon legislatif yang pantas menjadi wakil rakyat adalah yang kualitas, integritas dan kapabilitasnya telah memadai.

Febi Priska Litami
Mahasiswa Magister Analisis Kebijakan Publik, Universitas Indonesia

Pos terkait