Hilirisasi Untung Atau Buntung?

MJ, Jakarta – Seminar Nasional Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia mengangkat tema: Hilirisasi untung atau buntung? Perspektif Hukum dan Ekonomi digelar pada Kamis (21/12/2023) di ruang Aula UKI dengan menghadirkan para pembicara yang mumpuni dibidangnya masing masing diantaranya Yustinus Prastowo (Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis), Andry Satrio Nugroho (Head of Center of Industry, Trade and Investment at INDEF dan tenaga ahli anggota Komisi VI DPR RI) dan Edward M.L Panjaitan, SH., LLM (Kepala Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia) acara dipandu oleh Moderator : Ani Natalia Pinem S.E., M.Ec. (Mahasiwa Kelas K, FH UKI).

Dalam paparannya Yustinus Prastowo (Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis), mengatakan, Perlu revitalisasi industri untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, menciptakan decent jobs dan menekan informality. Sementara itu Struktur ekspor nasional telah bergerak dari awalnya lebih berbasis ekspor komoditas mentah (primary products) ke pengolahan komoditas (resource based) namun pengolahan SDA masih perlu didorong ke produk Medium-High Tech, ujar Yustinus menjelaskan.

Sementara disisi lain lanjut Yustinus mengatakan, Hilirisasi SDA Untuk Mendorong Industri bernilai tambah tinggi, Dapat menciptakan lapangan kerja yang layak dan Terkoneksi dengan rantai pasok global (GVC), ucapnya.

Disisi lain kata Yustinus Kembali Industri Berbasis Komoditas Strategis diantaranya, Industri Berbasis Mineral, Mendukung Industri Otomotif, Elektronik, Konstruksi, Mesin, Industri Berbasis Pertanian, Mendukung Industri Makanan minuman, farmasi, kosmetik, oleochemical, dan Indonesia memiliki cadangan Nikel no. 1 di dunia yang mencapai 21 juta Ton Ni atau 22% dari total cadangan Nikel dunia di tahun 2021, urainya.

Diterangkan Yustinus Indonesia telah menerapkan pelarangan ekspor Bijih Nikel sejak Januari 2020, Produksi tahunan nikel sekitar 1 juta ton (2021) à produk turunan smelter berupa NPI (29%), Ferronikel (67%), dan Nikel matte (4%), dengan kapasitas produksi yang saat ini, maka cadangan nikel nasional dapat berkurang signifikan dalam 10 tahun ke depan dan Perlu strategi yang tepat sasaran untuk memaksimalkan nilai tambah hasil olahan nikel dalam negeri, katanya.

BACA JUGA:  Selamat! Perempuan Asal Garut Reni Marlina Diterima S3 di usia 25 Tahun

Selain itu kata Yustinus, Penerimaan pajak total seluruh kelompok industri mengalami penurunan pada tahun 2020 namun kembali meningkat pada tahun 2021 seiring dengan peningkatan harga komoditas. Realisasi penerimaan sampai dengan Oktober 2022 telah mencapai 13,5 T. Kenaikan yang signifikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya masih karena dampak kenaikan harga komoditas.

“Penerimaan pajak total seluruh kelompok industri Manufaktur di Kawasan IMIP jika dibandingkan dengan penerimaan pajak total Industri Logam Dasar nasional sejak tahun 2019 sd Oktober 2022 berkisar antara 14,5% – 36,4%,” urainya.

Kata Yustinus Penerimaan Kepabeanan dan Cukai dari wilayah Pengawasan Morowali per-Oktober 2022 mencapai Rp1,79 Triliun sedangkan capaian ini kata Yustinus dikontribusikan seluruhnya (100%) dari bea masuk (importasi) untuk mendukung kegiatan pembangunan smelter di wilayah tersebut; ü Industri Pengolahan Logam ü Industri Besi Baja ü Industri Produk Batu Bara. Adapun komoditi barang impor yang berkontribusi besar bagi penerimaan bea masuk seperti barang pabrikasi pabrik (hs 9406), batu bara, kendaraan pengangkut, imbuhnya.

Dalam keterangan lainnya Andry Satrio Nugroho Kepala Center of Industry, Trade and Investment The Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mengatakan, Hilirisasi dipandang menjadi kunci untuk meningkatkan investasi dan mendorong arah industrialisasi, namun hilirisasi yang tidak terencana hanya akan mendorong eksploitasi sumberdaya secara berlebihan dan tidak terjadinya transfer teknologi dan pengetahuan dari investasi asing.

Menurut Andry, Perlu ada model hilirisasi baru yang setidaknya dapat menghasilkan daya ungkit bagi kesejahteraan wilayah sekitar investasi, Kasus hilirisasi nikel tidak bisa direplikasi ke hilirisasi komoditas lainnya maka dari itu tidak semua model hilirisasi sama dan Hilirisasi harus berada pada konteks global supply chain yang mana fokus pada pengolahan komoditas mentah bukan semata-mata menguasai end-to-end production/industrialization, ungkapnya.

Sementara itu Edward M.L. Panjaitan menegaskan, manfaat hilisasi kata Dia, 1.Memberikan Nilai Tambah pada Produk Produk mentah akan menjalani tahap pengolahan tambahan untuk meningkatkan nilainya (value). Setelah diolah, produk tersebut akan memiliki kualitas dan harga jual yang lebih tinggi, yang pada gilirannya meningkatkan daya saingnya di pasar; 2.Menciptakan Lapangan Pekerjaan Baru Proses hilirisasi membutuhkan banyak tenaga kerja yang terampil dan terlatih, sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru yang berpotensi mengurangi angka pengangguran di daerah sekitarnya. Penciptaan lapangan pekerjaan baru ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi; 3.Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dari Tingkat Daerah sampai Nasional Produk yang diolah memiliki nilai tambah yang lebih tinggi, sehingga dapat meningkatkan pendapatan baik di tingkat daerah maupun nasional. Maka, program hilirisasi dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dari tingkat daerah hingga nasional; 4.Menciptakan Produk Baru yang Bisa Dipasarkan di Pasar Internasional Melalui proses hilirisasi, produk olahan dapat mencapai kualitas dan standar yang lebih tinggi, memenuhi kebutuhan pasar internasional. Kehadiran produk baru yang dapat dipasarkan secara internasional membuka peluang untuk meningkatkan ekspor dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional; 5.Mengoptimalkan Penggunaan Sumber Daya Alam yang Tersedia Pengoptimalan penggunaan sumber daya alam tidak hanya meningkatkan nilai tambah produk tetapi juga meminimalisir limbah yang dihasilkan. Dengan demikian, hilirisasi juga berkontribusi pada manfaat lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam, urainya.

BACA JUGA:  Kejari Tanjung Perak Terima Uang Pengganti Dari Terpidana Korupsi PT Perinus

Menurut Edward Kedaulatan itu Hak Eksklusive yang dimiliki oleh Negara terhadap wilayah, orang, property, kegiatan yang berada di dalam wilayah kekuasannya, dimana hukum nasionalnya berlaku. Sementara Multilatelarisme Hubungan hukum yang dilakukan oleh 3 negara atau lebih yang mengatur tidak hanya kepentingan para pihak (negara) yang melakukan hubungan hukum tetapi juga pihak-pihak lain atas adanya kepentingan yang lebih besar dari para pihak yang ada didalam hubungan hukum tersebut, tegasnya.

Maka dari itu kata Edward untuk menunjukkan kedaulatan Indonesia dalam mengelola sumber daya alamnya, A, UUD 1945, Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi; “Bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.”

BACA JUGA:  Jurus Menperin Dongkrak Kinerja Manufaktur di Tahun Naga Kayu

Pengelolaan sumber daya alam dengan Larangan Ekspor Biji Nikel. B. UU No. 4 Th 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 103 : “Mewajibkan para pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi (IUPK Operasi Produksi) untuk mengolah dan memurnikan hasil tambang di dalam negeri.”

Pasal 107; mengatur bahwa “pemurnian wajib dilakukan selambat – lambatnya 5 tahun setelah UU 4/2009 diundangkan, yang berarti larangan ekspor nikel berlaku pada tahun 2014. C.

Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang intinya mengatur agar tidak ada lagi ekspor bahan tambang mentah, tandasnya.

Maka dari itu lanjut Edward, untuk merealisasikannya, pemerintah mengeluarkan Peraturan 1. PP No. 1 Th 2014 tentang Pelaksanaan Pertambangan Mineral sebagai Peraturan Pelaksana UU 4/2009. 2. Permen ESDM No. 1 Th 2014 tentang Kriteria Peningkatan Nilai Tambah dalam waktu 3 tahun sejak diterbitkan, maka pelaksanaan kegiatan ekspor mineral mentah akan dibatasi dalam jumlah tertentu dan berbentuk hasil pengolahan. 3. PP No. 1 Th 2017 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang memberikan kelonggaran dalam ekspor mineral mentah dengan beberapa syarat, yaitu: Kewajiban merubah izin Kontrak Kerja (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Syarat tersebut dilanjutkan dengan kewajiban membangun smelter atau pemurnian dalam waktu 5 tahun sejak peraturan ini berlaku. 4. Permen ESDM No. 25 Th 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara; yang menetapkan larangan ekspor nikel di bawah kadar 1,7% dimulai pada tanggal 11 Januari 2022. 5. Permen ESDM No. 11 Th 2019; Pemerintah mempercepat larangan ekspor bijih nikel pada tanggal 1 Januari 2020, ungkapnya.

Pos terkait