IKPI dan UKI Gelar Seminar Penerapan Tax Treaty

MJ, Jakarta – Untuk memahami dunia perpajakan antar negara, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) mengadakan seminar dengan tema penerapan tax treaty di Indonesia yang digelar di Universitas Kristen Indonesia (UKI) pada Jumat (15/12).

Dalam pemaparannya Ketua umum IKPI Ruston Tambunan mendefinisikan Tax treaty sebagai Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B). “P3B juga bisa didefinikan sebagai perjanjian perpajakan antara dua negara mengenai hak-hak pemajakan masing-masing negara yang dibuat dalam rangka meminimalisir pemajakan berganda dan upaya penghindaran pajak,” papar Ruston dalam penjelasannya.

Ruston juga menambahkan bahwa double taxation atau perpajakan ganda bisa disebabkan oleh 3 hal seperti :

1. Source-source conflict. Source conflict diartikan dua atau lebih negara secara bersamaan mengklaim mempunyai kewenangan mengenakan pajak (the right to tax) atas suatu penghasilan dari seorang pembayar pajak (taxpayer) karena masing-masing menganggap bahwa penghasilan tersebut bersumber di negara mereka.

BACA JUGA:  VOKASI UI Gaungkan Inovasi Kepemudaan Lewat Ajang PRAction 2023

2. Residence-residence conflict atau dua/lebih negara mengklaim mempunyai kewenangan mengenakan pajak (the right to tax) atas suatu penghasilan dari seorang pembayar pajak (taxpayer) karena masing-masing menganggap pembayar pajak tersebut adalah merupakan penduduk disebuah negara.

3. Residence source conflict atau suatu negara mengklaim mempunyai kewenangan mengenakan pajak (the right to tax) atas penghasilan yang bersumber dari luar negeri yang diperoleh oleh seorang pembayar pajak (taxpayer) karena pembayar pajak tersebut merupakan penduduk dari negara yang bersangkutan dan negar lain mengklaim hak pemajakan atas penghasilan yang sama karena bersumber di negara tersebut.

BACA JUGA:  CAWAPRES GIBRAN, TIDAK TAKUT DEBAT, AKAN TETAPI TAAT ATURAN YANG ADA

Dalam pemaparan lainnya, Ruston Tambunan juga menjelaskan bahwa dimensi perpajakan internasional antar negara dibagi menjadi dua yaitu :

1. The taxation of foreign income yaitu pemajakan subjek pajak dalam negeri (residents) yaitu individu dan badan atas penghasilan yang diperoleh dari luar negeri (foreign income).

2. The taxation of non residents yaitu pemajakan atas subjek pajak luar negeri (non residents) yaitu individu dan badan atas penghasilan yang diperoleh dari dalam negeri (domestic income).

Digelarnya seminar pajak di UKI dengan tema penerapan tax treaty di Indonesia bagi Juaniva Sidharta selaku Wakil rektor bidang keuangan dan pemasaran sebagai wujud nyata untuk membekali mahasiswa/i untuk mengetahui dunia perpajakan internasional.

BACA JUGA:  Pendidikan Kedokteran Collegium Based Atasi Krisis Dokter Spesialis

“Agar para mahasiswa/i paham bukan hanya bicara pajak yang ada di Indonesia, tapi bagaimana penerapan pajak pada dunia internasional. Di era digital menuju 2045, para mahasiswa/i akan mempunyai pengetahuan yang lebih mumpuni dan mereka lebih memahami bukan hanya pajak di Indonesia tapi diluar Indonesia,” ujar Juaniva.

Seminar dengan tema penerapan tax treaty di Indonesia selain dihadiri oleh Ketua umum IKPI Ruston Tambunan, seminar ini juga turut dihadiri oleh Ketua tax center UKI Milko Hutabarat, Ketua pengawas IKPI Sistomo, Rektor UKI Dhaniswara K Harjono, Dekan FEB UKI Dr. Ir. Ktut Silanita MA serta Frangky Yosua Sitorus selaku Kepala Program Studi Akutansi FEB UKI.

Pos terkait