Implementasi Manajemen Risiko Dalam Menghadapi Bonus Demografi

Implementasi Manajemen Risiko Dalam Menghadapi Bonus Demografi

DEPOK POS – Dalam beberapa waktu kebelakang ini, dapat kita temukan banyak sekali pembahasan mengenai bonus demografi. Bonus yang sedang dibahas dalam konteks ini bukanlah upah atau hadiah, namun membahas mengenai suatu keuntungan secara ekonomi yang didasarkan pada rasio ketergantungan. Pada kondisi inilah rasio ketergantungan berada pada titik terendah yaitu diibaratkan 100 orang berusia produktif (15-65 tahun) hanya menanggung 50 orang tidak produktif (0-14 / 65> Tahun). Atau dengan kata lain, bonus demogafi adala kondisi dimana penduduk berusia produktif lebih banyak dari pendidik berusia tidak produktif.

Hal ini tentunya menguntungkan bagi suatu negara, karena hal ini dapat dikatakan hanya sekali sepanjang sejarah kependudukan di suatu negara. Lantas, bagaimana syarat suatu negara dapat merasakan adanya bonus demografi?

Dikutip dari katadata, beberapa syarat tersebut antara lain, Pertumbuhan penduduk usia kerja harus disesuaikan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, penduduk usia kerja bisa diserap oleh pasar kerja yang tersedia dan tersedia lapangan pekerjaan yang dapat menyerap tenaga kerja.

Apabila syarat-syarat tersebut dapat terpenuhi, tentunya negara dapat merasakan dampak positif dari bonus demografi itu sendiri, yang beberapa diantaranya dijelaskan dalam jurnal visioner vol 12 No. 2 yaitu jumlah penduduk usia produktif yang tinggi dan dapat diserap pasar tentu dapat meningkatkan jumlah output. Dengan adanya bonus demografi pun, masyarakat dapat mengurangi investasi dalam memenuhi kebutuhan mereka, sehingga pengeluaran yang seharusnya digunakan dapat dialihkan untuk ditabung sehingga memacu kemajuan ekonomi negara, serta tersedianya limpaham sumber daya manusia (SDM) dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan.

BACA JUGA:  Komunikasi Non Verbal Terhadap Kepuasan Pelanggan

Manajemen Risiko Untuk Mengantisipasi Bonus Demografi

Meskipun begitu, tentu bonus demografi ini memiliki kekurangan-kekurangan, yang mana apabila tidak diantisipasi, dapat menjadi pukulas keras bagi negara, terutama dalam aspek ekonomi. Karena jika tidak diantisipasi, dapat menimbulkan kesenjangan pekerjaan akibat tidak adanya lapangan kerja yang dapat mencakup seluruh penduduk usia produktif, dan tentu hal ini dapat menimbulkan fenomena dimana angka pengangguran dapat meningkat pesat. Oleh karena itu, diperlukan adanya langkah-langkah dalam mengantisipasi risiko-risiko yang ditimbulkan oleh adanya bonus demografi di masa yang akan datang.

Dalam pengendalian risiko, diperlukan pengelolaan yang baik, seperti dijelaskan pada Buku Fundamental of Risk Management karya Paul Hopkin & Clive Thompson, dalam manajemen risiko diharuskan untuk mengidentifikasi setiap isu konteks eksternal, internal dan manajemen risiko tertentu yang dapat berdampak pada organisasi, mengakuisisi dan mengevaluasi pengetahuan dan informasi yang tepat waktu tentang mereka, mengevaluasi risiko dan peluang yang disajikan oleh faktor-faktor konteks manajemen risiko.

Strategi Pemerintah Menghadapi Bonus Demografi

Dalam menghadapi Bonus Demogafi, pemerintah telah menyiapkan beberapa strategi untuk mengantisipasi hal tersebut, seperti yang dikatakan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy melalui Antara, strategi pemerintah yang pertama yaitu meningkatkan kualitas penduduk melalui intervensi pendidikan dan kesehatan. Salah satu program dari strategi ini yaitu program intervensi gizi, dimana hal ini dilakukan sejak anak masih berada di dalam kandungan hingga 1000 hari pertama kehidupan sang anak dan balita.

BACA JUGA:  Manajemen Risiko Terhadap Tragedi Bencana Alam di Indonesia

Strategi yang kedua, pemerintah memanfaatkan bonus demografi untuk meningkatkan kualitas penduduk dengan memastikan anak-anak menjalani pendidikan selama minimal 12 tahun. Melalui hal ini, pemerintah memprioritaskan pendidikan anak dari mulai usia dini hingga pendidikan menengah. Hal ini sejalan dengan beberapa program pemerintah yang saat ini berjalan, seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), revitalisasi kurikulum, serta peningkatan akreditasi SMK. Tak hanya itu, pendidikan karakter juga menjadi fokus pemerintah dalam menghadapi bonus demografi.

Strategi ketiga, melakukan peningkatan akses lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sederajat untuk menempuh pendidikan tinggi. Hal ini juga dibuktikan dengan beberapa program seperti Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) juga revitalisasi perguruan tinggi berbasis vokasi, dimana keduanya dilakukan demi membentuk lulusan yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan saat ini.

Selanjutnya, pemerintah juga membantu lulusan perguruan tinggi untuk mendapatkan pekerjaan melalui program prakerja, dimana dana yang diberikan dapat digunakan oleh masyarakat untuk melakukan pelatihan yang tentunya diharapkan output dari pelatihan tersebut dapat membentuk tenaga siap kerja. Serta beberapa program pemerintah lainnya seperti perlindungan kesehatan, jaminan sosial, keamanan dan kenyamanan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi warga lanjut usia.

BACA JUGA:  Asuransi Syariah dan Konvensional, Apakah berbeda?

Tips Menghadapi Bonus Demografi

Dapat kita pahami bahwa kunci dalam mempersiapkan diri menuju bonus demografi adalah meningkatkan keterampilan dan kapasitas diri. Selain program-program yang diberikan pemerintah, tentu kita juga harus bisa mempersiapkan hal tersebut yang dimulai dari diri masing-masing. Seperti kita dapat melakukan pelatihan sendiri, dimana pelatihan yang dimaksud adalah untuk menambah serta memaksimalkan potensi dan skill dalam pekerjaan. Selain itu, kita juga perlu mempelajari apa saja kiranya kompetensi yang diperlukan, karena tentunya semakin banyak usia produktif, diperlukan seseorang yang mempunyai skill mumpuni dalam pekerjaan.

Selain itu, kita juga dapat memulai untuk menjadi seorang entrepreneur. Menjadi seorang wirausahawan tentu dapat membantu pemerintah dalam menyeimbangkan kondusifitas ekonomi di masa tersebut. Seperti yang dikemukakan Muhadjir, bahwa jika mengandalkan pemerintah saja tentu tidak mungkin, karena pemerintah harus menyiapkan 3,6 juta lapangan pekerjaan setiap tahunnya. Sehingga beliau mendorong anak-anak muda untuk mencoba dan membangun mental berwirausaha, karena selain menjadi salah satu cara untuk menghadapi bonus demografi, menjadi wirausahawan juga dapat membantu masyarakat sekitar untuk memberikan lapangan pekerjaan baru.

Nadia Nur Hafizah
Mahasiswi Manajemen Bisnis Syariah STEI SEB

Pos terkait