Ini yang Dibahas Forum Renja Sekretariat DPRD Depok

DEPOK – Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok menggelar Forum Rencana (Renja) Kerja untuk Tahun Anggaran 2024.

Salah satu poin yang menjadi pembahasan yaitu terkait penganggaran dalam memfasilitasi pelantikan anggota dewan yang baru.

“Tahun 2024 kan di awal ada proses pemilihan anggota dewan yang baru, jadi kami akan memfasilitasi pelantikannya,” tutur Kepala Bagian Umum, Sekretariat DPRD Kota Depok, Utang Wardaya, usai mengikuti Forum Renja, Rabu (22/02/23).

BACA JUGA:  Peduli Gempa Cianjur, Sekolah Sekolah Cenderawasih Kembali Salurkan Bantuan

Dikatakan Utang, termasuk juga pembuatan tata tertib yang baru oleh anggota dewan terpilih juga akan difasilitasi. Selebihnya, pembahasan rutin dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas anggota dewan di periode 2024-2029.

“Selanjutnya, pelaksanaan urusan wajib pemerintahan, seperti urusan gaji dan pelayanan lainya,” katanya.

Ia menambahkan, sebelum Forum Renja, telah dilaksanakan juga Forum Renja Alat Kelengkapan DPRD. Dari renja tersebut, pihaknya memformulasikan dalam bentuk kegiatan yang melekat di Sekretariat DPRD Kota Depok

BACA JUGA:  Harmony Land Group Bersama Mitra Mugi Institute Lakukan Groundbreaking Pesantren Salespreneur

“Sehingga, forum hari ini hanya untuk mempertajam sasaran kegiatan yang terkait dengan usulan-usulan dari alat kelengkapan maupun memfasilitasi kegiatan rutin yang menjadi kewenangan Sekretariat DPRD Kota Depok,” ucap Utang.

Di tempat yang sama, Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan dan Humas, Sekretariat DPRD Kota Depok, Muksit Hakim menambahkan, pada tahun 2024 terdapat 16 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang sudah diajukan dan akan dibahas di Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappeda) Kota Depok.

BACA JUGA:  Ketua LMK Rawa Badak Utara Daftar Jadi Calon Dewan Kota Jakarta Utara: Fokus pada Kesejahteraan Masyarakat dan Kesadaran Hukum

“Hingga saat ini masih dilakukan penelitian dan pengkajian antara Bappeda dengan dinas ataupun komisi (DPRD Depok) yang mengajukan,” terangnya.

“Yang kami ketahui yang paling pokok itu dari Komisi B (DPRD Depok) terkait dengan peningkatan UMKM. Untuk tenaga kerja sudah tahun lalu, saat ini sudah dalam proses fasilitasi di provinsi, jadi kami menunggu hasil,” tutup Muksit. []

Pos terkait