Intimidasi Wartawan PPWI-TUBA Terkait SMPN-1 Menggala: Langkah Kordinasi Menuju Ke IV Institusi

MJ, Lampung – Kasus intimidasi terhadap wartawan PPWI-TUBA terkait pemberitaan dugaan Mark-Up dan Fiktif siswa, penyimpanan dana bos, dan gaji guru honorer di SMPN-1 Menggala mengemuka setelah utusan dari Kepala Sekolah (Kepsek) Roni, 47 tahun, mendatangi anggota media Joni dan Deri.

Saat kedatangan utusan kepsek tersebut ke rumah Joni, suami Roni, HL, 45 tahun, staf di Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang, bersama RM, 42 tahun, menyatakan bahwa pemberitaan tanggal 8/02/2024, adalah tidak benar dan bahkan mencemari nama baik mereka. HL mengancam untuk melaporkan pencemaran nama baik kepada media dan mengintimidasi awak media dengan kata-kata menakutkan.

BACA JUGA:  Tindaklanjuti Rakordal Pusat, Kemenkumham Jatim Gelar Raker di Wilayah

Dalam percakapan yang menekan, HL juga menyebut adanya kedekatan dengan Kapolres Tulang Bawang, mengancam untuk menindaklanjuti, dan memberikan pernyataan menakut-nakuti terhadap Joni dan Deri.

Terkait intimidasi ini, RM meminta agar berita yang telah diterbitkan diralat, namun HL tetap bersikeras dan mengancam akan melaporkan pencemaran nama baik jika tidak dilakukan ralat.

BACA JUGA:  Temui Relawan Masih Prabowo Subianto ( MPS), Ini Pesan Rudi Susmanto

Setelah kejadian ini, tim media kembali ke kantor DPC PPWI Tulang Bawang dan melaporkan insiden tersebut kepada Sekretaris PPWI, Kopriyadi. Dalam langkah tegas, Kopriyadi bersama rekan media lainnya mengonfirmasi akan melakukan koordinasi ke Inspektorat. Mereka berencana untuk menyerahkan semua bukti terkait dugaan mark-up siswa tahun 2022/23 dan penyimpangan Dana Bos untuk pembayaran guru honorer.

Langkah berikutnya, PPWI akan melaporkan temuan ini ke polres, jaksa, serta DPRD Komisi IV. Kopriyadi menegaskan bahwa jika ada media yang menyanggah berita, mereka akan melaporkan balik dan bahkan dapat mengajukan laporan ini ke Kajati Provinsi Lampung.

BACA JUGA:  Polrestabes Medan Musnahkan Narkoba Pil Ekstasi, Tersangka Terancam Hukuman 20 Tahun Penjara

Sekretaris PPWI menyampaikan, “Kita akan menjadikan ini sebagai contoh bagi sekolah SD, SMP, SMA se-kabupaten Tulang Bawang untuk bebas dari tindakan kejahatan oknum kepala sekolah yang melakukan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), sehingga siswa-siswi tidak menjadi korban.” Tindakan ini bertujuan untuk memberantas praktik KKN di lingkungan sekolah.

Pos terkait