Kades Aek Raso Sorkam Barat Di Non Aktifkan Sementara, Terkait Pelanggaran Penggunaan APBDes.

MJ, Tapanuli Tengah – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa [ PMD ] Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah [ Tapteng ] Provinsi Sumatra Utara, Henry Sitinjak, S.TP. mengusulkan penon aktifan sementara Kepala Desa Aek Raso Kecamatan Sorkam Barat,” P. Nainggolan berdasarkan surat nomor. 400.10/47/DPMD/2024 tertanggal 18 Januari 2024.

Dalam Rilis persnya, Henry Sintinjak menjelaskan” Kepala Desa Aek Raso Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah [Tapteng], P. Nainggolan sudah diberhentikan sementara waktu dari jabatannya,” tegasnya.

“Karna yang bersangkutan melanggar kewajiban untuk menyerahkan surat pertanggung jawaban dalam penggunaan Dana Desa [ DD ] serta Alokasi Dana Desa [ ADD ] kepada Bupati Tapteng melalui Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa Pengkab Tapteng selama lima tahun,” lanjut dia.

Dasar ketentuan melanggar UU No.6 tahun 2014 pasal 29 huruf [a]” Kepala Desa dilarang menyalahgunakan wewenang, tugas, dan hak atau kewajiban,” sebut Henry.

BACA JUGA:  Kapolsek Pimpin Evakuasi Jasad Warga Gantung Diri di Simalungun

Kepala Desa yang bersangkutan saat ini sudah di pemeriksa Inspektorat Kabupaten Tapteng dasar surat Inspektorat 700.1.2.1/ 90 / Itkab / 2024 tanggal 17 Januari 2024 hal laporan dari hasil pemeriksa’ an Alokasi Dana Desa [ ADD ] Aek Raso tahun 2022,” beber dia.

Kepala Desa tersebut kurang Koorperatif tentang surat pertanggung jawaban Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun anggoran 2022 tidak diserahkan kepada tim Inspektorat Tapteng,” imbuhnya.

Atas hal tersebut, tim Inspektorat Tapteng tidak dapat memberikan pendapat [ Disclaimer ] dalam pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Aek Raso 2022″ sebut Alumni SMA Plus Matauli Pandan tersebut.

BACA JUGA:  Program Mobil Siaga Pemkab Bojonegoro Banyak di Rasakan Warga

Hasil monitoring dan evaluasi Dinas PMD Tapteng, Kades Aek Raso tersebut tidak pernah melaksanakan APBDes sesuai ketentuan yang berlaku, hingga melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia [ Mendagri ] No.82 tahun 2015 tetang pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa pasal 9 huruf [a] tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa dan huruf [b] melanggar larangan sebagai Kepala Desa,” pungkasnya.

Mengingat peraturan tersebut, Kepala Dinas Pemberdayaan dan Desa Tapteng mengusulkan kepada Kepala Daerah Tapteng untuk memberhentikan sementara Kepala Desa yang bersangkutan sesuai apa yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tapteng dengan No.3 tahun 2019 pasal 45 huruf [a] yang berbunyi,

BACA JUGA:  Surabaya Raih Penghargaan Smart Government dan Smart Environment Dari Kemenkominfo RI

“Merugikan kepentingan umum [ Dalam hal kepentingan masyarakat Desa Aek Raso ], huruf [c] ” menyalah gunakan wewenang, tugas, hak atau kewajibannya.

Atas rekomendasi yang diajukan Dinas PMD Tapteng ditindak lanjuti dengan terbitnya keputusan Buoati Tapteng No.101/ DPMD/2024 pemberhentian Kepala Desa Aek Raso,” tegas Henry.

Sembari dalam penjelasannya di rilis persnya pada media menjelaskan,” menunjuk Sahlan Situmeang sebagai pelaksana harian Kepala Desa Aek Raso, sesuai surat perintah tugas No.094/SPT/CSB/I/2024 tanggal 18 Januari 2024.

Oleh sebab itu, dihimbau kepada seluruh Kepala Desa se Kabupaten Tapanuli Tengah untuk melaksanakan penggunaan APBDes sesuai dengan kententuan UU yang berlaku se segera mungkin menyelesaikan surat pertanggug jawaban pelaksanaan APBDes,” tutup Henry Sitinjak, S.TP dalam rilis persnya.

Pos terkait