KASN Sebut 5 Provinsi dengan PNS Paling Tidak Netral

Ketua KASN Agus Pramusinto mengatakan ada 5 provinsi dengan jumlah pelanggaran terbanyak, lima provinsi itu adalah…

JAKARTA – Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menangani sejumlah laporan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilu 2024. Ketua KASN Agus Pramusinto mengatakan ada 5 provinsi dengan jumlah pelanggaran terbanyak.

Agus mengatakan lima provinsi itu adalah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Jawa Tengah, Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah.

Bacaan Lainnya
BACA JUGA:  Kapolda Metro Jaya: Komitmen Kami Tetap Menjaga Keamanan Jelang Hari Raya

“Itu 5 besar, mudah-mudahan berhenti sampai di sini karena masih ada sekian hari sampai Pemilu dan Pilkada di 27 November,” kata Agus dalam paparannya di rapat koordinasi Badan Kepegawaian Negara (BKN) Selasa, (6/2/2024).

Menurut data yang dipaparkan Agus, jumlah pelanggaran netralitas ASN yang terjadi di Sulawesi Selatan berjumlah 45 pelanggaran. Sedangkan di Sulawesi Tenggara terjadi 29 pelanggaran; Jawa Tengah 22 pelanggaran; Sulawesi Barat 20 pelanggaran; dan Sulawesi Tengah 8 pelanggaran.

Adapun di posisi 6 ditempati Provinsi Riau dengan 7 pelanggaran; Provinsi Banten 6 pelanggaran; Nusa Tenggara Barat 5 pelanggaran; Nusa Tenggara Timur 4 pelanggaran; Sulawesi Utara 3 pelanggaran; dan Jambi 3 pelanggaran. Pelanggaran juga ditemukan di sejumlah provinsi lain dengan jumlah antara 2 sampai 1 pelanggaran.

BACA JUGA:  Ketua FWJ Indonesia Korwil Jakarta Utara Geram Terhadap Ulah Oknum Yang Mencatut Logo FWJ Indonesia

Agus mengatakan KASN telah memetakan daerah-daerah yang rawan pelanggaran netralitas ASN. Dia mengatakan ada daerah yang tergolong merah, kuning dan hijau. “Ini bukti ada daerah-daerah yang perlu benar-benar diawasi agar tidak meningkat,” kata dia.

Selain itu, Agus mengatakan sejauh ini ada 13 ASN yang dijatuhi sanksi berat berupa pemecatan dengan tidak hormat. Lima ASN yang dipecat itu memiliki jabatan sebagai Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT); 3 pelaksana; 2 administrator; 2 lurah/camat; dan 1 fungsional. “Ini bukan main-main, ini serius,” kata dia.

Adapun bentuk pelanggaran yang dilakukan adalah menjadi anggota atau pengurus partai politik. Sementara itu, modus-modus pelanggaran ASN lainnya yang ditemukan adalah mengarahkan untuk memilih calon tertentu, hingga mengarahkan pembangunan fisik daerah yang tidak berdasarkan prioritas melainkan kepentingan elektoral.

BACA JUGA:  Atikoh Blusukan di Pasar Bareng Jombang, Pedagang Keluhkan Harga dan Infrastruktur

Agus mengatakan KASN memprediksi pelanggaran netralitas ASN pada 2024 akan mencapai 10 ribu pelanggaran atau naik 5 kali lipat dibandingkan Pemilu 2020. Prediksi itu bertumpu pada pelanggaran ASN yang terjadi pada 2020 yang sebanyak 2.304 kasus, padahal Pemilu hanya dilakukan di 270 daerah. Dengan Pemilu yang diadakan di 548 daerah, KASN memprediksi pelanggaran netralitas ASN akan ikut membengkak

Pos terkait