Kegiatan ini diwujudkan dalam bentuk aksi sosial pembersihan lingkungan yang berlangsung di berbagai titik strategis di Kota Wamena, Sabtu (26/4). Aksi tersebut tidak hanya melibatkan Tim Doa, tetapi juga anak-anak jalanan, tokoh pemuda, Mama-mama Papua, serta warga dari berbagai latar belakang sosial dan gereja.

“Ini bukan semata-mata tentang perayaan politik. Ini tentang menyatukan hati, harapan, dan semangat seluruh rakyat Papua Pegunungan. Semua orang punya peran, termasuk mereka yang selama ini dipinggirkan,” ujar Elisabet Kogoya di sela kegiatan.

Menurut Elisabet, penyambutan resmi terhadap pasangan pemimpin yang akan berlangsung Minggu, 27 April 2025, telah dipersiapkan secara gotong royong bersama komunitas akar rumput, sebagai wujud dari rekonsiliasi sosial dan kebangkitan moral Papua Pegunungan.

“Kehadiran anak-anak jalanan dalam momen ini menjadi pesan kuat bahwa masa depan Papua harus dirangkul bersama-tanpa kecuali,” tegas Elisabet yang juga dikenal sebagai pemimpin rohani yang mendominasi ruang-ruang pelayanan doa di gereja-gereja wilayah Pegunungan.

Tak hanya itu, Tim Doa Mama-Mama Maria Jones 7 juga akan menggelar doa bersama lintas denominasi gereja sebagai bentuk dukungan spiritual dan moral bagi kepemimpinan Jhon Tabo dan Ones Pahabol. Elisabet menekankan pentingnya membangun Papua Pegunungan dengan fondasi nilai iman, ketulusan, dan kebersamaan.

“Kita percaya bahwa pemimpin yang berjalan dalam ketulusan dan rakyat yang menyatu dalam doa akan membawa Papua Pegunungan kepada kemuliaan yang baru,” tambahnya.

Kegiatan bersih-bersih ini pun disambut hangat oleh masyarakat. Sejumlah warga terlihat membawa alat kebersihan dari rumah dan bergotong royong dengan semangat tanpa pamrih. Suasana penuh keakraban dan harapan tampak menghiasi berbagai sudut kota yang turut dirapikan.

Pemerintahan Jhon Tabo dan Ones Pahabol diharapkan mampu menghadirkan perubahan nyata bagi Papua Pegunungan, terutama dalam mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas pendidikan, serta memperluas akses kesejahteraan bagi masyarakat di wilayah yang selama ini menghadapi berbagai tantangan geografis dan sosial.

Dan Satreskoba Polres Nunukan berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jenis sabu-sabu seberat 124 gram di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, tepatnya di Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

Keberhasilan ini berawal dari informasi yang diterima oleh Satgas Intelijen Kodam VI/Mulawarman dan Pasi Intel Satgas Pamtas Yonarmed 11/GG dari Satreskoba Polres Nunukan mengenai dugaan penyimpanan narkoba di sebuah rumah yang terletak di Jl. Walker Mongisidi RT 5, Dusun Sei Bajau Indah, Desa Tanjung Aru.

Menindaklanjuti informasi tersebut, pada pukul 17.00 WITA, Tim Gabungan TNI-Polri bergerak menuju lokasi dan melakukan penggeledahan. Dari hasil pengecekan, ditemukan narkotika jenis sabu-sabu seberat 124 gram yang disembunyikan di dalam sebuah oven. Tersangka beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Pos Tanjung Aru untuk proses lebih lanjut.

Keberhasilan ini menunjukkan komitmen yang kuat dari Satgas Gabungan dalam memerangi peredaran narkoba di wilayah perbatasan. Tindakan ini tidak hanya melindungi masyarakat dari bahaya narkoba, tetapi juga menjadi bukti nyata sinergi antara institusi militer dan kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban nasional.

Komandan Satgas Pamtas Yonarmed 11 Kostrad, Letkol Arm Gde Adhy Surya Mahendra, menyampaikan apresiasi atas kerja sama lintas instansi yang solid.

“Keberhasilan ini adalah hasil dari koordinasi cepat dan responsif antar unsur TNI dan Polri. Kami akan terus berkomitmen menjaga wilayah perbatasan dari segala bentuk ancaman, termasuk peredaran gelap narkoba,” tegasnya.

Operasi gabungan ini diharapkan menjadi langkah positif dalam upaya berkelanjutan menanggulangi peredaran narkoba di Indonesia, khususnya di kawasan perbatasan yang rawan terhadap aktivitas penyelundupan. (Armed 11)

MJ. Sentani – Usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto dan mengikuti pembekalan di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Bupati Tolikara Willem Wandik, S.Sos dan Wakil Bupati Yotam Wonda, S.H., M.Si (WILYON) tiba di Bandara Sentani, Jayapura, Rabu (12/3/2025). Kedatangan mereka disambut hangat oleh masyarakat Tolikara yang berada di Jayapura, Kabupaten Jayapura, dan Keerom.

Acara penyambutan yang digelar di Jemaat Tolibaga, Doyo, Sentani ini diinisiasi oleh Panitia Penyambutan Gabungan Akar Rumput Pendukung WILYON. Rangkaian kegiatan meliputi ibadah syukur, Barapen, serta momen kebersamaan minum kopi dengan masyarakat Tolikara di wilayah Tabi.

Dalam sambutannya, Willem Wandik menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan yang diberikan sejak awal perjuangan hingga saat ini. Ia menegaskan komitmennya untuk menjalankan visi Tolikara yang religius, berbudaya, mandiri, adil, dan sejahtera, dengan fokus pada pengembangan infrastruktur, pelestarian lingkungan, serta peningkatan ekonomi dan SDM.

“Kami akan melanjutkan program 1000 hari pertama kehidupan untuk mencetak generasi cerdas menuju Indonesia Emas 2045. Kami juga mendorong pengembangan ekonomi lokal, seperti pengolahan buah merah dan kopi agar masyarakat semakin mandiri,” ujarnya.

Wakil Bupati Yotam Wonda menambahkan bahwa pemerintah daerah akan melanjutkan program makan bergizi gratis (MBG) dengan memanfaatkan pangan lokal.

Dalam suasana penuh syukur ini, sempat terjadi insiden kecil akibat ulah oknum yang diduga lawan politik. Namun, situasi cepat terkendali berkat kesigapan massa pendukung WILYON.

Sekretaris Tim Sukses, Epius Obama Tabo, menegaskan bahwa kemenangan ini adalah hasil perjuangan rakyat dan campur tangan Tuhan. Ia mengajak semua pihak bersatu membangun Tolikara tanpa sekat politik.

Acara diakhiri dengan doa bersama dan harapan besar agar kepemimpinan WILYON membawa perubahan nyata bagi masyarakat Tolikara.

Dalam sambutannya, Pangdam IM menyampaikan ucapan selamat datang kepada Ketua FKUB Aceh dan rombongan, seraya menegaskan komitmen Kodam Iskandar Muda dalam mendukung upaya FKUB untuk menciptakan suasana yang damai dan kondusif di Aceh.

“Kehadiran FKUB Aceh telah memberikan kontribusi besar dalam menjaga harmoni di tengah keberagaman masyarakat. Saya sangat mengapresiasi dedikasi FKUB dalam menjalankan tugas mulia ini,”ujar” Pangdam IM.

Sementara itu Ketua FKUB Aceh, H.A. Hamid Zein, dalam audiensi ini mengucapkan terima kasih atas sambutan hangat yang diberikan Pangdam IM beserta jajaran. Beliau melaporkan bahwa kehidupan umat beragama di Aceh secara umum sangat harmonis. Namun, ia juga menyoroti adanya potensi konflik di tiga wilayah, yakni Aceh Singkil terkait rumah ibadah Kristen dan Katolik, Bireuen terkait Masjid Attaqwa Sangso Samalanga, serta Aceh Tamiang terkait tempat ibadah Kristen.

“Kami terus berupaya untuk menyelesaikan potensi konflik ini melalui pendekatan dialog dan kerja sama lintas sektor,” ungkap Hamid Zein.

Ia juga menambahkan bahwa keberhasilan pelaksanaan Natal 2024 di Aceh yang berlangsung aman dan lancar tidak terlepas dari peran serta Kodam IM dalam mendukung keamanan dan kerukunan antarumat beragama.

Selain itu, FKUB Aceh mengusulkan agar Aceh menjadi tuan rumah Konferensi Nasional FKUB pada tahun 2025, sesuai dengan rekomendasi dari Asosiasi FKUB Nasional pada Konferensi di Papua tahun 2023.

“Kami berharap Pangdam IM dapat membantu meyakinkan Forkopimda Aceh untuk mendukung rencana ini, karena hal ini akan menjadi momen penting bagi Aceh untuk menunjukkan kepada seluruh Indonesia bahwa Aceh adalah contoh keberagaman yang harmonis,” tambahnya.

Menanggapi masukan tersebut, Pangdam IM menyatakan. Rudolf

Kegiatan ini menyasar para pekerja harian yang membutuhkan, seperti pengemudi ojek online, petugas kebersihan, tukang becak, serta warga lain yang beraktivitas di sekitar Banda Aceh.

Program ini bertujuan untuk meringankan beban mereka yang sedang berjuang mencari nafkah dan memberikan semangat positif untuk memulai hari.

Panglima Komando Daerah Militer Iskandar Muda (Pangdam IM) Mayor Jenderal TNI Niko Fahrizal M.Tr. (Han), menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu wujud sinergi antara TNI dan masyarakat.

“Kami ingin berbagi kebahagiaan di awal tahun baru ini, sekaligus mempererat tali silaturahmi antara prajurit Kodam IM dengan masyarakat Aceh. Harapan kami, kegiatan ini bisa memberikan manfaat dan menjadi motivasi untuk terus saling membantu,” ujar Pangdam.

“Program ini adalah bagian dari upaya kami untuk lebih dekat dengan masyarakat, sekaligus membantu meringankan beban mereka yang membutuhkan.

“Melalui ‘Jum’at Berkah, kami ingin menghadirkan semangat kebersamaan dan kepedulian di tengah masyarakat,” ujar” Pangdam IM.

Beliau juga menambahkan bahwa program ini menjadi salah satu implementasi butir dari 8 Wajib TNI, yaitu mempelopori usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat di sekelilingnya.

Selain itu, kegiatan ini merupakan bagian dari tugas pokok TNI dalam Pembinaan Teritorial melalui Komunikasi Sosial.

“Kami berharap program ini dapat terus berlangsung secara konsisten dan menjadi inspirasi bagi semua pihak untuk saling peduli dan berbagi kepada sesama.

Dengan semangat ini, prajurit Kodam IM diharapkan tidak hanya siap berjuang di masa perang, tetapi juga memberikan manfaat besar di masa damai,”tegas” Pangdam IM, “Sebaik-baik manusia adalah yang bisa bermanfaat bagi orang banyak.”

Kodam IM berkomitmen untuk terus melaksanakan program-program sosial seperti ini secara berkesinambungan.

Keberadaan mafia tanah di wilayah ini semakin jelas dengan berbagai aksi perambahan lahan oleh korporasi yang diduga melampaui batas Hak Guna Usaha (HGU) dan menimbulkan dampak lingkungan serius.

Dedi Lasadindi, seorang tokoh masyarakat dan aktivis dari Aliansi Masyarakat Penjaga Alam, mengungkapkan bahwa praktik mafia tanah di Pasangkayu berlangsung dengan cara memanipulasi batas dan ukuran tanah serta melakukan kolusi dengan sejumlah oknum pejabat setempat.

Menurutnya, hal ini telah berlangsung cukup lama namun masih minim penindakan oleh aparat penegak hukum (APH). “Salah satu cara mafia tanah bekerja adalah dengan merekayasa batas dan ukuran tanah serta berkolusi dengan pejabat. Ini sudah jelas terjadi di Pasangkayu, namun belum ada aparat yang berani menindaknya,” ujarnya. (27/10/24)

Menurut Dedi, lemahnya pengawasan dan ketegasan dari perangkat daerah menjadi faktor yang memperparah masalah ini. Aliansi Masyarakat Penjaga Alam mendesak pemerintah daerah Kabupaten Pasangkayu untuk memperkuat pengawasan di kawasan hutan dan segera menindaklanjuti setiap laporan terkait pelanggaran batas HGU oleh korporasi.

“Situasi ini menunjukkan lemahnya pengawasan dari pihak pemerintah daerah di Pasangkayu. Jika dibiarkan, perambahan dan penguasaan ilegal lahan akan terus terjadi,” tambahnya.

Tidak hanya itu, ada dugaan kuat bahwa sejumlah oknum aparat penegak hukum di wilayah tersebut turut berkolusi dengan pelaku mafia tanah. Hal ini menciptakan kondisi yang semakin sulit bagi masyarakat untuk memperoleh keadilan atas kasus-kasus perampasan tanah yang mereka hadapi.

“Semua dimanipulasi oleh mafia tanah. Misalnya, rencana yang akan dilepaskan dan yang telah dilepaskan itu sudah berbeda luasnya, serta peta kerja di lapangan berbeda dengan luas Hak Guna Usaha,” terang Dedi Lasadindi, aktivis sekaligus inisiator PEOPLES LETTER.

Lebih lanjut, Dedi menjelaskan bahwa praktik mafia tanah di Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat ini telah ia telusuri selama beberapa tahun terakhir melalui investigasi mendalam. Berdasarkan data dan temuan lapangan, ia menemukan kejanggalan signifikan antara data resmi dan kondisi di lapangan.

Temuan-temuan tersebut menunjukkan adanya perbedaan mencolok yang diduga kuat sebagai bentuk manipulasi sistematis dalam pengaturan lahan oleh oknum mafia tanah.

Di Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat, konflik agraria terus berlangsung sejak tahun 1990-an hingga 2024 tanpa ada penyelesaian serius dari Perangkat Daerah Kabupaten Pasangkayu. Bahkan, ada korporasi yang mengklaim sedang mengurus Hak Guna Usaha (HGU) sebagai bentuk kepatuhan terhadap aturan, padahal tanaman kelapa sawit di lahan tersebut sudah lebih dari dua dekade tertanam.

Anehnya, Perangkat Daerah Kabupaten Pasangkayu terlihat menganggap hal ini sebagai hal yang biasa saja, terbukti dari tidak adanya tindakan atau sanksi tegas yang diberikan terhadap perusahaan tersebut.

Banyak perusahaan kelapa sawit di Kabupaten Pasangkayu yang terus berkonflik dengan masyarakat sekitar. Bahkan, salah satu perusahaan tersebut dilaporkan ke Parlemen Eropa.

Seharusnya, kasus ini menjadi pelajaran bagi pihak korporasi untuk memperbaiki pelanggaran mereka, misalnya dengan mengembalikan lahan yang dikuasai di luar HGU kepada masyarakat, serta membangun kebun plasma untuk kesejahteraan warga sekitar yang berada di dalam HGU.

“Kami dari organisasi dan media mengutuk keras adanya temuan serta keterangan yang menunjukkan praktik mafia tanah di Bumi Pasangkayu, Sulawesi Barat. Kami meminta Pemerintah Pusat melalui lembaga terkait untuk memeriksa dan menindak perusahaan-perusahaan yang melanggar konstitusi, melakukan kejahatan lingkungan, merampas lahan melebihi batas HGU, serta mengkriminalisasi para pejuang lingkungan,” tegas Dedi Lasadindi, aktivis dari PEOPLES LETTER.

Dalam wawancara dengan Majalahjakarta.id, Dedi Lasadindi menyoroti bahwa meskipun Kabupaten Pasangkayu telah berdiri selama dua dekade, pemerintah setempat masih belum menunjukkan atensi yang memadai terhadap masyarakat di wilayah pedalaman tersebut.

“Dalam catatan kami, masyarakat yang ada di Siwata, Uwesuba, Masia, dan Watukei merupakan bagian dari rumpun suku Kaili,” ungkapnya. (2/10/24)

Dedi juga mengapresiasi solidaritas yang ditunjukkan oleh Aliansi Masyarakat Pakawa, yang terdiri dari ratusan orang, dalam memperjuangkan hak-hak dasar mereka. “Atas nama rakyat, organisasi, dan media, kami akan terus mengawal hak-hak masyarakat di sana,” tegasnya.

Aktivis yang akrab disapa Abi tersebut menambahkan, sudah saatnya masyarakat pedalaman tersebut merasakan keadilan dan kesejahteraan yang sama seperti wilayah lain di Kabupaten Pasangkayu.

“Mereka adalah bagian dari kabupaten ini, sudah ratusan tahun mereka mendiami wilayah tersebut, dan sudah sepatutnya mereka mendapatkan hak atas pendidikan dan layanan kesehatan yang layak.”

Salah satu warga Siwata, Odie, berbagi pengalaman tragis yang menimpa keluarganya terkait sulitnya akses kesehatan di wilayah tersebut. “Ada salah satu masyarakat kami yang sakit, dan kami harus mengangkatnya dengan tandu.

Sayangnya, sebelum sampai di puskesmas pembantu (Pustu), orang tersebut meninggal dunia ketika yang memikul berhenti sejenak untuk minum air,” ungkap Odie dengan penuh kepedihan.

Masyarakat di wilayah pedalaman Siwata, Watukei, Masia, dan Uwesuba berharap agar pemerintah segera turun tangan untuk memperbaiki infrastruktur dasar di wilayah mereka, sehingga mereka dapat menikmati hak-hak dasar yang sama seperti masyarakat lainnya di Pasangkayu.

Dalam pengawasan di Teluk Cendrawasih, petugas berhasil menemukan sejumlah amunisi dan magazen yang diduga diselundupkan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) melalui jalur laut, 3 Oktober 2024

Penemuan ini terjadi pada Kamis (03/10) saat Tim Taktis dan Fungsional Quick Response (TFQR) Lantamal X melakukan monitoring di alur pelayaran. Tim menemukan kotak styrofoam mencurigakan yang terapung di sekitar suar warna merah. Setelah diamankan, kotak tersebut terbukti berisi amunisi dan magazen.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, petugas menemukan:

– Amunisi Kaliber 5,56 mm sebanyak 168 butir

– Amunisi Revolver Kaliber 38 mm special sebanyak 10 butir

– Magazen M16 kapasitas 20 butir sebanyak 4 buah

“Barang bukti ini langsung diamankan di gudang senjata Mako Lanal Nabire,” ungkap Komandan Lanal Nabire, Letkol Laut Pius Herdasa Krisna Murti, S.T., M.T., CBEI., CACA., CRMP., CHRMP.

Saat ini, pihak Lanal Nabire tengah melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap asal-usul dan tujuan amunisi serta magazen tersebut. Mereka berharap bisa mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai jalur dan pola distribusi logistik senjata dan amunisi di wilayah ini.

Operasi penyekatan ini merupakan bagian dari upaya TNI Angkatan Laut untuk mencegah masuknya senjata dan amunisi ilegal ke Papua Tengah.

Langkah ini diambil sebagai upaya menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut, mengingat potensi gangguan keamanan yang dapat ditimbulkan oleh penyelundupan senjata.

Sancik, selaku Ketua Koordinator GASS, menanggapi pemberitaan di beberapa media yang menyebutkan bahwa kebijakan KPU Kabupaten Musi Rawas telah melanggar aturan.

Ia menyatakan bahwa ada dugaan oknum pemangku kebijakan di KPU mengabaikan rekomendasi Bawaslu terkait sanksi untuk Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang terlibat dalam tindakan asusila.

Lebih lanjut, dalam proses rekrutmen anggota PPK dan Panitia Pemungut Suara (PPS), KPU Kabupaten Musi Rawas diduga tidak menjalankan fungsi dan kewenangannya dengan profesional.

GASS juga mengungkapkan mosi tidak percaya terhadap realisasi anggaran dana hibah KPU Tahun 2024 sebesar Rp 46 miliar, di mana hingga kini dana publikasi belum terealisasi.

Sancik menegaskan bahwa berbagai permasalahan yang ada di tubuh KPU Kabupaten Musi Rawas menunjukkan bahwa kapabilitas pimpinan KPU patut diragukan.

Ia menegaskan bahwa hasil pemilihan kepala daerah pada 27 November 2024 berpotensi rawan kecurangan, terutama jika prinsip kejujuran, keadilan, dan kepastian hukum tidak diutamakan.

Koordinator Logistik GASS, Saiful Bustom Efendi, menjelaskan kepada awak media bahwa aksi damai yang akan dilaksanakan pada hari Rabu, 25 September 2024, akan menyampaikan beberapa poin penting.

“Kami mendesak agar oknum ketua dan komisioner KPU Kabupaten Musi Rawas segera mengundurkan diri, karena diduga tidak becus dalam menjalankan tugas mereka,” ungkap Saiful.

Menanggapi pertanyaan mengenai persiapan aksi damai, Saiful menyatakan bahwa semua hal telah dipersiapkan dengan baik. “Kami telah mengirimkan surat kepada Aparat Penegak Hukum (APH) mengenai rencana aksi damai ini,” tambahnya.

Ia juga menyebutkan bahwa peralatan untuk aksi telah siap, termasuk tiga unit kendaraan roda empat, 15 unit kendaraan roda dua, satu baleho berukuran 1×3 meter, satu sound system organ mini, dan lima sepanduk karton. Diperkirakan, sekitar 50 orang akan berpartisipasi dalam aksi tersebut.

Dukungan ini diberikan setelah Rapat Pleno Desk Pilkada Projo yang menemukan keselarasan visi dan misi pasangan ini dengan visi Prabowo Subianto-Gibran (Asta Cita) dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Deklarasi dukungan ini tertuang dalam Surat Keputusan No: 62/PR/Desk/Pilkada/IX/2024, tertanggal 6 September 2024, yang ditandatangani oleh Ketua Desk Pilkada Roy Septa Abi Manyu, Kordinator Predi Eko, Prasetyo Tambunan, serta diketahui oleh Ketua Umum DPP Projo Budi Ari Setiadi dan Sekretaris Jenderal Handoko.

Dalam surat tersebut, DPP Projo memerintahkan segera melakukan koordinasi dengan pasangan Radiapoh Hasiholan Sinaga dan Azi Pratama Pangaribuan.

Surat dukungan ini dibacakan oleh Resi Anto Sumbayak, didampingi oleh Indra Gunawan dari Projo Muda Kabupaten Simalungun, dalam acara deklarasi yang berlangsung di Jalan Asahan, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, pada Jumat, 20 September 2024.

Acara tersebut dihadiri oleh DPD Projo Sumatera Utara serta seluruh DPC Projo se-Kabupaten Simalungun yang terdiri dari 32 kecamatan.

Ketua Tim Pemenangan Radiapoh Hasiholan Sinaga dan Azi Pratama Pangaribuan (RHS-AZI), Drs. M. Chrismes Haloho, dalam sambutannya menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh DPP Projo.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Projo Sumatera Utara dan Projo Kabupaten Simalungun atas dukungan ini. Mari bersama-sama kita membangun Kabupaten Simalungun dan menciptakan perubahan di periode 2024-2029,” ujar Haloho.

Deklarasi dukungan ini memperkuat posisi Radiapoh Hasiholan Sinaga dan Azi Pratama Pangaribuan dalam menghadapi Pilkada Simalungun 2024, dengan dukungan penuh dari struktur Projo di tingkat nasional hingga daerah.