Hal ini disampaikan menyusul laporan terbaru dari Menteri BKKBN dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX DPR RI, yang mengungkapkan bahwa prevalensi stunting nasional per tahun 2024 masih berada di angka 19,8 persen, jauh dari target 14 persen yang ditetapkan dalam RPJMN.

“Penurunan stunting memang menunjukkan tren positif dalam lima tahun terakhir, namun waktu yang tersisa sangat singkat. Pemerintah harus segera melakukan upaya yang lebih agresif dan masif,” ujar Muh Haris dalam pernyataannya di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Muh Haris menyoroti bahwa permasalahan stunting bukan hanya soal asupan gizi anak, tetapi juga sangat terkait dengan akses air bersih, sanitasi layak, hunian sehat, edukasi gizi, serta pelayanan kesehatan ibu dan anak. Ia menggarisbawahi masih tingginya jumlah keluarga berisiko stunting, yakni sekitar 8,6 juta keluarga, yang belum sepenuhnya mendapatkan akses layanan dasar.

“Kami mendorong percepatan program di tingkat lapangan, terutama terkait pendampingan keluarga oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK), perluasan pemberian Makanan Bergizi Gratis (MBG), serta peningkatan edukasi masyarakat,” tambah legislator dari Fraksi PKS tersebut.

Selain itu, Muh Haris juga menekankan pentingnya optimalisasi dan sinergi lintas profesi, khususnya dengan dokter kandungan dan dokter anak, yang memiliki peran kunci dalam pemantauan kesehatan ibu hamil, bayi, dan balita. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, perlu menciptakan situasi kerja yang kondusif, agar para tenaga kesehatan bisa bekerja maksimal dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting di lapangan.

“Penanganan stunting ini adalah kerja bersama. Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, tenaga kesehatan, dan masyarakat menjadi sangat penting. Dokter kandungan, dokter anak, bidan, kader Posyandu, hingga TPK semuanya harus dalam satu barisan, dengan dukungan penuh dari Kemenkes dalam menciptakan ekosistem kerja yang suportif,” ujar Muh Haris.

Muh Haris juga menekankan pentingnya penguatan sistem data terpadu melalui Sistem Informasi Keluarga Siaga (SIGA), agar program intervensi dapat lebih terarah dan sesuai sasaran. Menurutnya, validasi dan pemutakhiran data secara real time menjadi aspek krusial dalam strategi percepatan.

“Penanganan stunting ini memerlukan sinergi lintas kementerian dan lembaga. Bukan hanya BKKBN dan Kementerian Kesehatan, tapi juga Kementerian PUPR, Kemensos, Kemendagri, serta peran aktif pemerintah daerah,” ujar Muh Haris.

Muh Haris menegaskan komitmennya sebagai anggota Komisi IX DPR RI untuk terus mengawal kebijakan dan alokasi anggaran dalam percepatan penurunan stunting. Ia juga mendorong peningkatan jumlah dan kapasitas tenaga lapangan, termasuk PKB/PLKB dan kader Posyandu.

“Kalau kita gagal mengatasi stunting saat ini, maka kita berisiko kehilangan momentum besar dalam bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045,” tutupnya.

Dalam kesempatan ini, wakil rakyat Dapil Jateng 1 (Kota Semarang, Kab. Semarang, Kota Salatiga, Kab. Kendal) ini meminta masukan kepada masyarakat Kab. Semarang terkait kondisi dan program yang akan disampaikan kepada pemerintah.

“Saya ini adalah wakil dari masyarakat Kab. Semarang, jadi silahkan sampaikan terkait kondisi masyarakat di bawah dan juga berbagai hal yang nantinya akan saya sampaikan kepada pemerintah,” pintanya.

Dalam acara tersebut Muh Haris juga memaparkan tentang demokrasi substansial berdasarkan Pancasila, rakyat harus terlibat aktif dalam setiap pembangunan.

“Usulan dan aspirasi masyarakat adalah hal yang sangat penting dalam merancang pembangunan. Dan apa yang disampaikan oleh masyarakat Kab. Semarang akan kami perjuangkan,” kata politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.“Anggota Komisi XII DPR RI ini juga meminta dukungan dan doa agar mampu menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat dengan baik.

Sementara itu, salah satu peserta forum tersebut, Fuad sangat menyambut baik kegiatan penyerapan Aspirasi anggota MPR RI agar masyarakat mempunyai saluran untuk menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah pusat.

“Kegiatan ini sangat positif dan sangat bermanfaat untuk masyarakat bawah, agar masyarakat bisa menyampaikan aspirasi dan menjadi saluran masyarakat kepada pemerintah di Jakarta,” tuturnya.

Ia berharap agar Bapak Muh Haris bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat Kab. Semarang secara umum dan membawa Kab. Semarang semakin maju.

Muh Haris memaparkan Empat Pilar Kebangsaan untuk mengingatkan kembali landasan kehidupan, sehari-hari, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang terdiri dari empat landasan ideologi (Pancasila), Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhineka Tunggal Ika.

“Sekarang ini di era modern masyarakat masih banyak yang lupa akan isi Empat Pilar Kebangsaan, yakni Pancasila sebagai ideologi negara, Undang-undang Dasar 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika,” kata Muh Haris, saat sambutan.

Denngan sosialisasi tersebut dapat berdampak baik untuk meningkatkan wawasan kebangsaan masyarakat. Hal itu sebagai modal guna menjaga keutuhan bangsa dan negara, serta jiwa nasionalisme.

“Tanpa rasa cinta tanah air dan wawasan kebangsaan yang memadai, tentu akan sulit menjaga keutuhan bangsa dan negara. Sebab Empat Pilar Kebangsaan adalah urat nadi nasionalisme dan rasa cinta tanah air,” ujarnya.

Untuk itu, seluruh masyarakat harus terus diingatkan, terlebih bagi generasi muda yang ada di Indonesia, khususnya di wilayah Kabupaten Semarang ini. Sebab, menurut dia peran pemuda dalam pembangunan sangatlah besar, selain itu juga pemuda menjadi regenerasi calon pemimpin di kemudian hari.

“Generasi muda juga harus memahami nilai nilai yang terkandung dalam empat pilar kebangsaan, termasuk juga harus dikenalkan dengan para pendiri bangsa yang telah merumuskan konsep empat pilar itu,” pungkasnya.

Diketahui, kegiatan Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan dihadiri ratusan peserta diantaranya tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, perwakilan organisasi massa, dan tamu undangan lainnya.

Achmad Yaudin Sogir menjelaskan bahwa Isra Mi’raj merupakan salah satu mukjizat besar Nabi Muhammad SAW yang tercatat dalam sejarah Islam. Perjalanan spiritual ini tidak hanya menunjukkan kebesaran Allah SWT, tetapi juga menjadi momen penting disyariatkannya salat lima waktu sebagai kewajiban utama bagi umat Islam.

Makna Isra Mi’raj dalam Kehidupan Dalam keterangannya, Achmad Yaudin Sogir menekankan pentingnya memahami makna spiritual dari Isra Mi’raj. “Isra Mi’raj adalah bukti kebesaran Allah SWT dan keutamaan Nabi Muhammad SAW sebagai utusan terakhir. Dari peristiwa ini, kita belajar untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah, menjalankan salat, dan memperkuat hubungan dengan sesama manusia,” ujarnya, Senin (27-01-2025).

Ia mengutip firman Allah dalam Al-Qur’an:

“Maha Suci (Allah), yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsha yang telah Kami berkahi sekelilingnya agar Kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda (kebesaran) Kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (QS. Al-Isra: 1).

Pesan Penting Salat Lima Waktu Achmad Yaudin Sogir juga mengingatkan pentingnya salat lima waktu sebagai inti dari ajaran Islam. “Salat adalah kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda:

‘Perjanjian antara kita dengan mereka adalah salat. Barangsiapa meninggalkannya maka ia telah kafir.’ (HR. Tirmidzi, An-Nasa’i, dan Ahmad).

Momentum Isra Mi’raj mengingatkan kita bahwa salat bukan hanya ritual, tetapi juga media untuk memperkuat hubungan kita dengan Sang Pencipta,” tegasnya.

Ajakan untuk Meneladani Nabi Muhammad SAW, Achmad Yaudin Sogir menutup tausiah dengan ajakan untuk meneladani akhlak Rasulullah SAW. “Isra Mi’raj adalah pengingat bagi kita untuk senantiasa memperbaiki diri,

meneladani Rasulullah SAW, dan menjadikan kehidupan lebih bermakna dengan menjalankan ajaran Islam secara kaffah.

“Perayaan Isra Mi’raj di Kantor DPRD Kabupaten Bogor tersebut diisi dengan doa bersama dan ceramah yang dihadiri oleh berbagai kalangan, termasuk masyarakat setempat dan tokoh agama. Tausiah yang disampaikan Achmad Yaudin Sogir menjadi momen refleksi mendalam bagi semua yang hadir untuk memperkuat iman dan taqwa.

“Isra Mi’raj bukan hanya peristiwa sejarah, tetapi juga pesan spiritual yang abadi. Mari kita jadikan peristiwa ini sebagai momentum untuk meningkatkan kualitas diri dan keimanan kita,” tutup Achmad Yaudin Sogir.

Acara yang berlangsung pada Kamis, 26 September 2024, ini bertujuan mendukung pencapaian target “Zero Discrimination” pada tahun 2030 sebagai bagian dari upaya global Ending AIDS.

Rakerda ini dihadiri oleh berbagai elemen, termasuk perwakilan pemerintah, akademisi, perusahaan swasta, media, dan masyarakat. Dalam sambutannya, Plt. Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan DKI Jakarta, dr. Maryati Kasiman, M.K.K.K., membuka acara dengan menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mencapai Ending AIDS pada tahun 2030.

Menurutnya, program kolaboratif dan inovatif sangat diperlukan guna menghilangkan stigma dan diskriminasi yang masih terjadi dalam pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS di DKI Jakarta.

“Program kolaborasi yang kita butuhkan untuk mencapai Ending AIDS adalah Program Pentahelix, yang melibatkan unsur pemerintah, akademisi, swasta, media, dan masyarakat. Kita juga perlu pendekatan yang berdasarkan siklus hidup, seperti tes HIV bagi ibu hamil, untuk mendukung tujuan tersebut,” jelas dr. Maryati.

Rakerda ini juga membahas pentingnya terobosan baru dalam strategi penanggulangan AIDS, dengan menekankan pada inovasi yang bermakna, komitmen lintas sektor, serta keterlibatan aktif dari berbagai pihak.

Tema yang diangkat dalam Rakerda tahun ini adalah “Eliminasi Stigma dan Diskriminasi pada ODHIV untuk Mencapai Ending AIDS Tahun 2030.”

Acara ini menghadirkan tiga narasumber dari berbagai sektor:

1. Ibu Magdalena, Sekretaris Jaringan Aliansi Nasional untuk Anak yang Hidup dengan HIV (@anakhiv.id), memaparkan tentang pentingnya “Eliminasi Stigma dan Diskriminasi bagi Anak dan Remaja yang Hidup dengan HIV di DKI Jakarta.”

2. Bapak Raymond Lutfi H. St.M.K.K.K, Senior Staf Pelaksana dan Pengendalian SMK3 Biro HSE PT. Adhi Karya (@adhikaryaid), berbicara mengenai “Eliminasi Stigma dan Diskriminasi pada ODHIV di Tempat Kerja.”

3. Bapak Hanjar Makhmucik, Manager Divisi Legal & Human Right Jaringan Indonesia Positif (@jaringanindonesiapositif), membahas “Hasil Stigma Index 2.0.

Rakerda ini diharapkan dapat menjadi momentum bagi seluruh pihak untuk lebih aktif dalam mendukung penghapusan stigma dan diskriminasi terhadap ODHIV, sekaligus memperkuat upaya pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS di DKI Jakarta.