Dalam pernyataannya kepada awak media, Kyai Satibi menegaskan bahwa NU sedang merintis pembangunan ekonomi umat di Kota Bandung. Namun, upaya tersebut justru diganggu oleh pelapor yang menurutnya belum jelas dasar kepemilikannya atas lahan tersebut.

“NU ini baru saja memulai membangun perekonomian umat di Kota Bandung, kenapa masih diganggu juga? Saya minta semua pihak untuk tidak mengganggu aktivitas NU dalam upaya membangun ekonomi umat,” tegas Kyai Satibi.

Ia menyerukan agar Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dan Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan segera memerintahkan pengukuran ulang atas lahan tersebut melalui BPN Kota Bandung.

“Kalau memang pelapor merasa sebagai pemilik lahan yang sah, saya minta Pak Menteri ATR/BPN dan Kapolda Jabar untuk perintahkan pengukuran ulang. Biar semuanya jelas dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan,” ujarnya.

Lebih jauh, Kyai Satibi juga menyuarakan kekhawatirannya terhadap potensi keterlibatan mafia tanah dalam kasus ini. Ia meminta agar indikasi keterlibatan mafia segera diusut tuntas.

“Kalau ada mafia yang bermain di balik ini semua, saya minta segera diungkap. Jangan sampai mereka terus membuat onar di Jawa Barat,” tegasnya.

Pernyataan ini memperkuat peringatan sebelumnya dari Kyai Satibi terkait praktik mafia tanah di wilayah Jawa Barat. Dalam beberapa kesempatan sebelumnya, ia menegaskan bahwa tidak boleh ada toleransi terhadap oknum-oknum instansi yang menyalahgunakan kewenangan demi keuntungan pribadi.

“Di era Presiden Prabowo, tidak ada tempat bagi mafia tanah atau oknum yang menyalahgunakan jabatan. Kita harus bersatu melawan praktik-praktik kotor ini,” katanya.

Sengketa lahan di Jalan Jenderal Sudirman No. 218 ini mencuat setelah muncul klaim dari Tan Lucky Sunarjo pemilik Paskal 23 Bandung yang mengandalkan Sertifikat Hak Milik (SHM) tanpa surat ukur tapi dengan Meetbrief berbahasa kuno dari tahun 1903 yang sudah dibatalkan menurut UUPA Tahun 60.

Padahal, dokumen Akta Jual Beli (AJB) dan surat pelepasan hak dari tahun 1988 serta Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dimiliki Hendra Yowargana—orang tua ahli waris Tine Yowargana—menunjukkan legalitas kepemilikan dan penguasaan lahan tersebut.

Kyai Satibi berharap pernyataannya ini menjadi pemicu bagi aparat penegak hukum untuk segera mengambil tindakan tegas dan memastikan bahwa pembangunan ekonomi oleh NU tidak terus-menerus diganggu oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Acara santunan ini terselenggara berkat kerja sama antara pengurus, anggota, serta dukungan para pelaku usaha di wilayah teritorial FBR Gardu 0255 Penjaringan. Meski di tengah berbagai tantangan dan kritik yang kerap dialamatkan kepada ormas, semangat FBR untuk berbagi kepada sesama tetap tak tergoyahkan.

“Alhamdulillah, meskipun acara ini sederhana, insyaallah tetap membawa berkah bagi kita semua. Tahun ini, kami hanya bisa menyantuni puluhan anak yatim piatu karena adanya kendala, terutama keraguan dari para pengusaha akibat maraknya pemberitaan negatif tentang oknum ormas yang bertindak tidak baik dalam meminta bantuan,” ujar Ketua FBR Gardu 0255 Penjaringan, Azis Noviar, yang akrab disapa Bandot Ulung.

Azis menegaskan bahwa FBR Gardu 0255 tidak pernah menginstruksikan anggotanya untuk bertindak arogan atau menggunakan cara yang tidak benar dalam mencari dukungan. “Kami selalu menempuh cara yang koperatif dan profesional, seperti menyampaikan proposal secara resmi kepada para pelaku usaha,” tambahnya.

Lebih lanjut, Azis menekankan bahwa kegiatan santunan ini memiliki makna yang mendalam sebagai bentuk kepedulian sosial, terutama di bulan penuh berkah ini. “Semoga FBR dapat menjadi contoh bahwa ormas tidak selalu identik dengan tindakan arogan, melainkan juga memiliki kepedulian terhadap masyarakat,” pungkasnya.

Acara ini berlangsung dengan penuh khidmat dan diharapkan dapat terus menjadi agenda tahunan FBR Gardu 0255 Penjaringan sebagai wujud kepedulian terhadap sesama.

Kejadian ini dialami oleh seorang pengunjung bernama Awan, yang kehilangan handphone saat berada di area SeaWorld Ancol pada Kamis (27/3). Menyadari bahwa ponselnya tidak ada, Awan segera melakukan pencarian dan melaporkan kehilangan tersebut kepada petugas yang berada di sekitar lokasi.

Beruntung, Moh. Suheri, seorang fotografer resmi Ancol dengan nomor registrasi FBR G.0177, menemukan handphone tersebut. Dengan penuh tanggung jawab, ia segera mengamankan barang tersebut dan berupaya mencari pemiliknya. Berkat kejujuran dan kepedulian Suheri, handphone itu akhirnya berhasil dikembalikan kepada Awan dalam kondisi baik.

Awan pun merasa lega dan bersyukur atas tindakan mulia yang dilakukan Moh. Suheri. Ia mengucapkan terima kasih atas kejujuran dan dedikasi fotografer tersebut, yang telah menunjukkan bahwa nilai-nilai kebaikan masih dijunjung tinggi di lingkungan Ancol.

Manajemen Taman Impian Jaya Ancol juga mengapresiasi tindakan positif ini, karena sejalan dengan komitmen mereka dalam menciptakan lingkungan wisata yang aman, nyaman, dan berkesan bagi seluruh pengunjung. Kejadian ini menjadi bukti bahwa selain menjadi destinasi wisata unggulan, Ancol juga menjunjung tinggi nilai integritas dan kepedulian sosial.

Menurut Elkananda Shah, premanisme yang mengganggu ketertiban umum, termasuk terhadap para pengusaha, harus ditindak tegas agar memberikan efek jera. Negara menginginkan para pengusaha merasa aman dalam berinvestasi dan membuka lapangan kerja guna mengurangi angka pengangguran.

Kasus ini sedang disidangkan di PN Simalungun dengan Ketua PN langsung bertindak sebagai Ketua Majelis Hakim, didampingi Hakim Anggota Anggreana E. Roria Sormin, SH, MH. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan pelapor Jahiras Hasudungan Malau sebagai saksi utama, bersama saksi lainnya, Tapian Nauli Malau dari PT Sipiso Piso Soadamara, serta dua karyawan, Mawi Adikusuma Haloho dan Benny Haloho.

Peristiwa terjadi pada 20 Oktober 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di Dusun Hoppoan, Nagori Naga Mariah, Kecamatan Pematang Silimahuta, Kabupaten Simalungun. Lindos Girsang diduga mengejar dan menebas Jahiras Hasudungan Malau dengan sebilah parang berwarna hitam, yang mengakibatkan luka parah di bagian dada korban. Korban kemudian dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis.

Tidak berhenti di situ, Lindos Girsang juga diduga melakukan aksi penghadangan dengan mobil Grandmax BK 8877 TP, yang menghalangi laju mobil Fortuner yang dikendarai Tapian Nauli Malau. Saat polisi berupaya mengamankan Lindos Girsang yang hendak memukul Tapian Nauli Malau, ia sempat meronta dan akhirnya berhasil melarikan diri. Selain itu, Lindos Girsang juga diduga merusak truk Fuso dan mobil Fortuner milik PT Sipiso Piso Soadamara.

Ketua Umum LSM Halilintar RI Provinsi Sumatera Utara, SP Tambak, SH, dalam keterangannya pada Kamis (27/2), menegaskan bahwa Lindos Girsang harus dihukum seberat-beratnya karena telah merusak ketertiban umum. Ia juga mengungkapkan bahwa terdakwa baru saja bebas dari hukuman 4 tahun 8 bulan dalam kasus pembakaran alat berat milik CV Palima.

Lebih lanjut, SP Tambak meminta aparat penegak hukum untuk segera menangkap Lindos Girsang beserta rekan-rekannya yang beralamat di Desa Garingging agar tidak kembali mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

Kasus ini menjadi perhatian publik, terutama para pengusaha yang mengharapkan adanya kepastian hukum dan perlindungan dari aksi premanisme. Semua pihak berharap majelis hakim dapat memberikan keputusan yang adil dan tegas dalam persidangan ini.

Dalam sambutannya, Zulfahmi Yasir Yunan menegaskan para instruktur yang telah dinyatakan lulus ini siap bertugas dalam berbagai lini untuk memperkuat kaderisasi Muhammadiyah di Jakarta dan sekitarnya.

“Setelah dikukuhkan, seorang instruktur harus siap bertugas di berbagai lini, baik di rumah sakit, Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM), maupun Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM). Ini adalah tugas pengkaderan Muhammadiyah di DKI Jakarta yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab,” ujarnya.

Selain itu, instruktur yang telah dikukuhkan akan mendapatkan syahadah dan dapat didaftarkan dalam registrasi instruktur nasional, sehingga mereka bisa bertugas tidak hanya di Jakarta, tetapi juga di seluruh Indonesia.

“Ini adalah komitmen kita bersama untuk memperkuat kaderisasi dan peran instruktur di Muhammadiyah,” tambah Zulfahmi yang juga ketua Korps Instruktur DKI Jakarta

Sementara itu, Ketua MPKSDI DKI Jakarta, Dr. Irwan Badillah, menekankan pentingnya peran instruktur dalam sistem pengkaderan Muhammadiyah.

“Instruktur adalah jantung persyarikatan. Mereka adalah kader elit yang bertugas menjaga ideologi Muhammadiyah serta sistem pengkaderan di dalamnya,” katanya.

Irwan juga berharap agar sistem pengkaderan dapat diimplementasikan dengan baik di berbagai amal usaha Muhammadiyah (AUM).

“Kita harus memastikan instruktur yang telah dikukuhkan dapat tersebar di berbagai lini, termasuk di rumah sakit, sekolah, dan lembaga Muhammadiyah lainnya. Registrasi di tingkat nasional juga menjadi kewajiban agar mereka terintegrasi dalam Korps Instruktur Nasional,” ujarnya.

Dengan pengukuhan ini, MPKSDI PWM DKI Jakarta berharap kebutuhan instruktur di berbagai wilayah dapat terpenuhi dengan baik. Para instruktur yang telah bergabung juga diharapkan bisa berbagi pengalaman dan memperkuat jaringan kaderisasi Muhammadiyah di seluruh Indonesia.

Langkah ini diharapkan semakin memperkokoh sistem pengkaderan Muhammadiyah di DKI Jakarta dan mendukung pengembangan kader persyarikatan secara nasional.

Narasumber yang hadir yaitu, Kombes Pol Zainul Arifin Analis Kebijakan Madya Bidang Narkotika Dit Narkoroba Bareskrim Polri, Ridwan Arif Penyuluh Narkoba Ahli Madya Badan Narkotika Nasional, Dr. KH. Khalilurrahman MA Sekretaris bidang Kesehatan dan lingkungan MUI DKI Jakarta, Dr. Drh. Mujiatun MSi Ketua Komisi Kesehatan dan Lingkungan MUI DKI Jakarta.

Peserta berasal dari pimpinan ormas pemuda se-DKI Jakarta dengan harapan informasi tentang bahaya narkoba dapat disampaikan ke anggota masing-masing.

Dalam sambutannya Khalilurrahman MA Sekretaris bidang Kesehatan dan Lingkungan MUI DKI Jakarta, mengatakan permasalahan narkoba adalah permasalahan dunia. Setiap tahun di peringati hari anti narkoba, ini menunjukan bahwa narkoba adalah musuh bersama, karena yang menjadi korban adalah anak anak sampai remaja.

“Yang kita khawatirkan adalah kalau pemuda saat ini sudah terpapar narkoba, bangsa dan negara kita mau seperti apa? Karena remaja dan pemuda adalah harapan kedepan, dan pemuda hari ini adalah pemimpin bangsa yang akan datang, kalau sudah terpapar apa yang bisa kita harapkan oleh mereka,” pungkasnya.

Menurutnya, narkotika musuh bersama, bahkan data mencatat hingga triliunan rupiah kerugian negara gara gara narkoba. Ini mengganggu keberlangsungan bangsa dan negara.

“Dengan mengundang BNN dan Bareskrim kita akan mengetahui, sejauh mana penegakan hukum agar nantinya kita mendapatkan informasi yang lebih valid,” ucap Khalilurrahman.

Senada, Dr. Syamsul Maarif Wakil Ketua Umum MUI DKI Jakarta apresiasi bidang kesehatan dan lingkungan yang telah melaksanakan kegiatan ini, semoga acara ini bermanfaat untuk para pemuda yang hadir dan memberikan informasi ke teman temannya.

Dikatakannya, narkoba itu masuk kategori Ummul Khobais.

“Kita punya bagan sendiri namanya Ganas Annar. Saya memberikan apresiasi bidang kesehatan atas penyelenggaraan Seminar Kesehatan Islam dan Hidup Sehat Tanpa Narkoba dengan tema Partisipasi MUI DKI Jakarta dalam pencegahan Penggunaan narkoba ini,” tandasnya.

LKBHMI menilai terdapat aliran dana yang tidak jelas penggunaannya. “Ketidaktahuan masyarakat tentang penyaluran dana desa membuka celah besar bagi tindak pidana korupsi,” ungkap perwakilan LKBHMI. Kondisi ini semakin memperburuk kepercayaan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa.(11/12/24)

Selain itu, LKBHMI juga menyoroti permasalahan serius terkait pengelolaan sumber mata air di Desa Cinunuk yang kini dikelola oleh pihak swasta. “Keuntungan dari kegiatan pipanisasi sumber mata air seharusnya bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat setempat, bukan merugikan warga,” tambahnya.

Potensi pelanggaran lainnya, menurut LKBHMI, meliputi dugaan gratifikasi dari pihak swasta kepada pemerintah desa, pengabaian kompensasi untuk warga yang terdampak, serta adanya indikasi suap dalam proses perizinan. Ketidaktransparanan pemerintah desa dalam mengelola potensi ekonomi desa ini semakin memperkuat dugaan adanya tindak pidana korupsi.

LKBHMI mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut tuntas dugaan korupsi tersebut. Kasus ini semakin mendapat perhatian publik karena Edi Juarsa, Kepala Desa Cinunuk, sebelumnya pernah ditahan oleh Polda Jawa Barat atas keterlibatannya dalam kasus mafia tanah. Riwayat ini menambah keraguan masyarakat terhadap integritas kepala desa yang seharusnya menjadi teladan dalam pengelolaan pemerintahan desa.

LKBHMI berharap agar proses hukum berjalan transparan dan tuntas sehingga masyarakat Desa Cinunuk dapat kembali merasakan keadilan dan kepercayaan terhadap pemerintahan setempat.

Rakerda ini juga dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, di antaranya Walikota Jakarta Utara yang diwakili oleh Sekretaris Kota (Seko) Bapak Abdul Khalit, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kabag Kesra) Bapak Haji Agung Cahyo, serta Ketua FKMT DKI Jakarta, Ustadzah Hj. Nurjanah, M.Pd.I.

Dalam sambutannya, Ketua FKMT Jakarta Utara, Ibu Hj. Istafia Azis, menegaskan pentingnya memastikan bahwa setiap keputusan dan gagasan yang dituangkan dalam Rakerda mencerminkan kepentingan dan aspirasi bersama. “Rakerda ini adalah wujud semangat dan tanggung jawab kita untuk mendorong perkembangan organisasi. Mari bersama-sama kita sampaikan ide-ide konstruktif untuk mewujudkan FKMT Jakarta Utara yang berdaya dan inovatif,” ujarnya.

Abdul Khalit, mewakili Walikota Jakarta Utara, dalam sambutannya pada Rapat Kerja Daerah (Rakerda) FKMT Kota Jakarta Utara tahun 2024, menyampaikan apresiasi atas peran aktif FKMT dalam membangun sinergi di tengah masyarakat. Menurutnya, FKMT memiliki potensi besar sebagai motor penggerak kegiatan keagamaan dan sosial di wilayah Jakarta Utara. “Pemerintah Kota Jakarta Utara siap mendukung setiap langkah positif yang diambil FKMT untuk kemajuan bersama,” ujar Abdul Khalit.

Sementara itu, Ketua FKMT DKI Jakarta, Ustadzah Hj. Nurjanah, M.Pd.I., memberikan dorongan kepada seluruh peserta untuk terus meningkatkan kapasitas organisasi. Ia menggarisbawahi pentingnya inovasi dan pemberdayaan. “FKMT Jakarta Utara harus mampu menjadi teladan, tidak hanya di tingkat lokal tetapi juga di tingkat provinsi,” tegasnya.

Rakerda ini menjadi momentum penting bagi FKMT Jakarta Utara untuk merumuskan rencana kerja strategis yang mencakup penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas program, dan kolaborasi lintas sektor. Dengan semangat kebersamaan dan komitmen tinggi, FKMT Jakarta Utara optimis dapat mencapai visi sebagai organisasi yang lebih maju, berdaya, dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat.

Proses pengawalan dilakukan di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pademangan, Jakarta Utara, guna memastikan transparansi dan kejujuran dalam rekapitulasi suara.

Forum Betawi Rempug (FBR) Gardu 0.177 di bawah kepemimpinan Haji Yuldiansyah menunjukkan komitmen penuh dalam menjaga jalannya demokrasi dengan mengawal proses rekapitulasi suara Pilkada DKI Jakarta 2024 di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pademangan, Jakarta Utara. Langkah ini dilakukan untuk memastikan proses berjalan lancar, adil, dan transparan.

“Kami hadir untuk memastikan proses rekapitulasi berjalan lancar, adil, dan tanpa kecurangan. Ini adalah amanah yang harus kami kawal demi kedaulatan suara rakyat,” ujar Haji Yuldiansyah. (28/11/24)

Meski FBR sejak awal menyatakan dukungan kepada pasangan calon (Paslon) nomor 03, Pram Doel, Haji Yuldiansyah menegaskan bahwa pihaknya tetap menjaga profesionalisme selama mengawal jalannya pemilu. “Kami bertugas memastikan bahwa proses demokrasi ini berjalan sesuai aturan. Tidak ada ruang untuk intervensi atau manipulasi hasil,” tegasnya.

Proses rekapitulasi di PPK Kecamatan Pademangan berlangsung dalam pengawasan ketat, melibatkan aparat keamanan, pengawas pemilu, saksi-saksi dari seluruh paslon, serta elemen masyarakat seperti FBR. Kehadiran FBR dalam pengawalan ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak sebagai upaya mendukung pelaksanaan demokrasi yang bersih dan damai

Secara umum, pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta 2024 di Kecamatan Pademangan tercatat berlangsung aman dan tertib. Pengawalan yang dilakukan FBR bersama pihak lainnya diharapkan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu. FBR Gardu 0.177 dan G.0.252 berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas keamanan hingga seluruh tahapan Pilkada selesai dan hasil resmi diumumkan oleh KPU.

Sebagai inisiasi lahirnya GENTAR, 2 orang putra Betawi ini, Hairul Rizal alias bang Jalil serta Abdullah Yusuf atau yang biasa disapa bang Dul alias Lolo yang juga sebagai penasehat IKAP menyebut perlu adanya sebuah gerakan Nasional dalam membangun komunikasi guna menjaga kondusifitas wilayah dari tawuran dan narkoba.

“Kita berawal dari wilayah hukum Polda Metro Jaya, ini akan menjadi virus positif yang kami yakini akan terbentuk di wilayah hukum Polda Banten, Polda Jabar, Polda Jateng, Polda Jatim dan seterusnya. Namun untuk saat ini, kami fokuskan pada sektorial wilayah hukum Polda Metro Jaya terlebih dahulu, setelah itu baru kita gaungkan menjadi Gerakan Nasional GENTAR. “Tegas bang Dul.

Tercetusnya Gentar lanjut dia, adalah sebuah pemikiran akal sehat dengan sering kali terjadinya tawuran baik antar pelajar, antar kelompok wilayah dan lainnya. Karena dia memprediksi persoalan tawuran tidak lain akibat dari ketimpangan sosial di masyarakat atas bebasnya Narkoba dan sejenisnya serta minum-minuman keras. Terlebih hilangnya kontrol orangtua terhadap anak-anaknya.

“Sebagai pendiri sekaligus pembina GENTAR, kami hanya memiliki satu tekad, yakni pentingnya menjaga kedaulatan rakyat dengan berperan sebagai putra-putri terbaik bangsa untuk ikut andil melakukan penjagaan wilayah disetiap sektor. “Kata bang Dul paska digelarnya silaturahmi akbar Gentar di sekretariat IKAP dan GENTAR berlokasi di Warung Betawi Bang Jalil, Jalan Siaga ll No.33 RT 05/05 Pejaten Barat Kec Ps Minggu Jakarta Selatan, Minggu (17/11/2024).

Lebih rinci dia menyebut bahwa keterlibatan perumusan pendirian GENTAR itu sendiri juga tak lepas dari peran Ikatan Keluarga Alumni Pelajar Jakarta (IKAP), Aparatur Pemerintah, TNI/POLRI, dan segenap tokoh ulama, tokoh masyarakat, ormas dan juga para lembaga kontrol sosial dan para advokat/pengacara yang peduli dengan keberadaan wilayah masing-masing.

“Komitmen bersama kami tadi menjadi satu kesetaraan bersama yang merupakan bentuk kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. Mengingat beberapa dekade belakangan ini remaja banyak diluar kontrol orang tua, sehingga melakukan aksi tawuran, mengkonsumsi Narkoba dan obat-obatan terlarang serta minum-minuman keras yang menimbulkan efek domino negatif ditengah masyarakat. “Jelasnya.

Sementara, ketua umum GENTAR, Hairul Rizal atau yang biasa disapa bang Jalil dalam sambutannya mengatakan pembentukan wadah ini sebagai landasan sinergitas bersama TNI, Polri guna membantu menekan kerawanan lingkungan serta menjaga keamanan dari upaya-upaya tindakan tawuran serta peredaran maupun pengkonsumsian Narkoba dan sejenisnya.

“Ini merupakan silaturahmi Akbar menjelang akan di deklrasikannya organisasi GENTAR. Disini alhamdulillah hadir dari berbagai lintas ormas, tokoh masyarakat, para ulama, TNI, Polri, bahkan dari berbagai organisasi kontrol sosial dan kawan-kawan advokat. Kami yakin, penyatuan visi serta misi yang sama akan terbentuk keharmonisan maupun kesiapan yang matang dalam menata wilayah bebas tawuran dan narkoba. “Ucap bang Jalil.

Sebagai bentuk kepedulian bersama dan berperan penting menjaga kondusifitas wilayah, ketua umum GENTAR akan mendorong adanya nota kesepahaman dengan TNI, Polri dan Pemerintah sehingga mempermudah program-program GENTAR kedepan.

Silaturahmi Akbar GENTAR turut dihadiri Wakapolsek Pasar Minggu, AKP Sri Mulat, Camat Pasar Minggu Arif Wibowo, Perwakilan Danramil, Ormas FBR, BPPKB Banten, Jawara Betawi, FPI, FORKABI, PP, Legend 21, Kembang Latar, FWJ Indonesia, para advokat, para tokoh ulama dan tokoh masyarakat.