Di tengah bencana banjir yang melanda hampir seluruh wilayah, KPU tetap nekat membuka TPS tanpa memperhitungkan keselamatan dan kenyamanan pemilih. Pertanyaan besar pun muncul: apakah KPU benar-benar peduli pada rakyat, atau sekadar mengejar ambisi egois?

Anggaran Miliaran, Hasil Mengecewakan Hak Konstitusi

Dengan anggaran yang mencapai Rp17,7 miliar, seharusnya KPU Kota Binjai mampu mengatasi segala kendala dan memastikan partisipasi pemilih yang optimal, bahkan di tengah bencana. Namun kenyataannya, KPU memilih untuk bertindak gegabah dan mengabaikan realitas di lapangan. Pembukaan TPS di lokasi yang terisolasi oleh banjir bukan hanya ceroboh, tetapi juga memperlihatkan ketidakmampuan dalam merespons situasi darurat.

Praktisi hukum, Adv. Johendri Perangin-angin, SH., dengan tegas mengkritik langkah KPU. “Ini bukan hanya soal angka partisipasi yang rendah. Ini adalah kegagalan besar dalam menjalankan amanat konstitusi. KPU menunjukkan keputusan yang tidak hanya gegabah, tetapi juga mengabaikan kenyataan sosial dan geografis di lapangan. Keputusan mereka jelas mencoreng kredibilitas dan integritas mereka sebagai lembaga penyelenggara pemilu,” ujar Johendri, Sabtu (7/12/2024).

Johendri juga menegaskan bahwa tindakan KPU melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, KPU diharuskan untuk menjamin penyelenggaraan pemilu yang aman, lancar, dan inklusif. Namun, pembukaan TPS di daerah yang terisolasi jelas menunjukkan pengabaian terhadap tanggung jawab tersebut.

“PSS yang dilaksanakan di 20 TPS di Kecamatan Binjai Kota hanya menyelesaikan sebagian masalah, sementara bencana banjir tidak hanya melanda Binjai Kota. KPU gagal memahami besarnya dampak bencana dan mengabaikan prinsip aksesibilitas,” tambahnya.

Lebih lanjut, Peraturan KPU No. 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara juga dengan jelas menekankan pentingnya aksesibilitas bagi pemilih, terutama di daerah terdampak bencana. KPU wajib memastikan pemilih dapat menyalurkan hak pilihnya secara layak dan aman. Tindakan membuka TPS di lokasi terisolasi—di mana pemilih tidak bisa menjangkau tempat pemungutan suara—jelas melanggar prinsip dasar ini.

“Ini bukan hanya soal teknis. Ini adalah malpraktek demokrasi yang merugikan rakyat dan menghina integritas pemilu itu sendiri,” ujar Harkarando Siregar, SH., seorang advokat yang terkenal tegas. Harkarando mengecam keras kebijakan KPU yang membuka TPS di daerah yang tidak terjangkau oleh pemilih karena banjir. “KPU menunjukkan ketidakpedulian yang luar biasa terhadap hak rakyat untuk memilih. Ini adalah pelanggaran serius terhadap prinsip dasar demokrasi.”

KPU Kota Binjai tidak hanya gagal menjalankan tugasnya, mereka juga berisiko melanggar UU No. 10/2016 dan PKPU No. 17/2024. Ini bukan lagi soal kebijakan yang salah, melainkan pelanggaran hukum yang berpotensi mengancam integritas pemilu dan merusak kepercayaan publik.

Penyelenggaraan pilkada yang gagal ini bukan hanya angka partisipasi yang rendah, tetapi juga pengabaian terhadap prinsip-prinsip dasar demokrasi yang selama ini dijunjung tinggi. Rakyat berhak mendapatkan pemilu yang aman, inklusif, dan dapat diakses oleh semua pemilih, tanpa terkecuali. KPU Kota Binjai harus dimintai pertanggungjawaban secara hukum dan politik atas kelalaian ini.

Partisipasi Pemilih yang Tergerus oleh Kelalaian KPU

Partisipasi pemilih yang jeblok di tengah bencana ini bukan hanya soal angka. Ini adalah cerminan dari seberapa buruk pengelolaan demokrasi di Kota Binjai. Kegagalan KPU untuk merespons keadaan darurat dengan bijaksana dan bertanggung jawab merusak citra demokrasi. Tanpa perbaikan yang serius, kepercayaan publik terhadap proses pemilu akan semakin rapuh.

Jangan biarkan kebodohan dan ketidakmampuan menguasai proses demokrasi. Rakyat berhak atas pemilu yang lebih baik, bukan pemilu yang terjerumus dalam kegagalan fatal seperti ini.

Dalam konferensi pers yang digelar, tim diwakili oleh perwakilan partai pengusung, yaitu Haji Lili selaku Sekretaris Partai Demokrat dan Ali Akbar dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). (29/11)

“Atas nama tim pemenangan, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kuningan yang telah menggunakan hak pilihnya di 1.927 TPS yang tersebar di seluruh wilayah. Kami juga berterima kasih kepada penyelenggara Pilkada, yakni KPU, Bawaslu, serta TNI-Polri yang telah memastikan pelaksanaan Pilkada berjalan aman, tertib, dan lancar,” ujar perwakilan tim.

Dalam keterangannya, tim pemenangan menegaskan bahwa hasil perolehan suara saat ini masih menunggu penetapan resmi dari KPU melalui proses penghitungan suara berjenjang. “Kami menghormati proses yang ada sesuai dengan undang-undang Pemilu. Penetapan hasil Pilkada akan diumumkan oleh KPU setelah pleno tingkat kecamatan (PPK) dan kabupaten selesai dilaksanakan,” jelasnya.

Namun, tim pemenangan menyatakan keprihatinan terhadap fenomena tingginya jumlah surat suara tidak sah dalam Pilkada kali ini. Berdasarkan penghitungan internal, angka tersebut mencapai lebih dari 33.800 suara. “Kami memandang hal ini sebagai sesuatu yang tidak wajar. Pilkada kali ini hanya melibatkan dua jenis surat suara dengan jumlah pasangan calon yang relatif sedikit dan menggunakan foto sebagai panduan. Tingkat kesulitan seharusnya lebih rendah dibandingkan Pileg dan Pilpres,” ungkapnya.

Selain itu, tim juga menyoroti beberapa kejanggalan dalam distribusi logistik Pilkada, terutama pengangkutan kotak suara sehari sebelum hari pemungutan suara di wilayah perkotaan. “Hal ini menimbulkan tanda tanya dan akan kami telusuri lebih lanjut,” tambahnya.

Terkait langkah hukum, tim pemenangan masih menginventarisasi data dan bukti. “Kami sedang berkonsultasi dengan tim hukum untuk mengevaluasi kemungkinan langkah ke Mahkamah Konstitusi (MK), terutama jika ditemukan indikasi pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam proses Pilkada ini,” katanya.

Di akhir pernyataan, tim pemenangan tetap optimis dengan hasil akhir Pilkada. “Jika suara sah dipastikan terjaga dan dihitung secara jujur, kami yakin berada dalam posisi menang. Namun, kami tetap menunggu penetapan resmi dari KPU sebelum mengambil langkah lebih lanjut,” tutupnya.

Dengan demikian, pasangan nomor urut 02 mengimbau seluruh pihak untuk menjaga kondusivitas dan menghormati proses demokrasi yang sedang berlangsung. Hasil akhir Pilkada Kuningan 2024 akan ditentukan melalui mekanisme yang telah diatur oleh undang-undang.

Dari laporan yang diterima, Kecamatan Darma menjadi salah satu lokasi yang ditemukan adanya kejanggalan. Beberapa surat suara menunjukkan adanya dua lubang coblosan pada kolom paslon 02 dan 03, yang menyebabkan suara tersebut dinyatakan tidak sah. Lebih jauh, ditemukan indikasi bahwa lubang tambahan itu bukan dibuat menggunakan paku TPS, melainkan alat lain.

“Contoh surat suara yang kami temukan di Darma menunjukkan adanya tindakan sistematis untuk menganulir suara paslon tertentu, terutama paslon 02. Jumlah suara tidak sah yang dilaporkan mencapai angka mencengangkan, yaitu 30.899,” ungkap seorang saksi mata yang enggan disebutkan namanya. (29/11/24)

Seorang relawan lainnya menambahkan, “Kami merasa ada ketidakadilan dalam proses ini. Suara sah untuk nomor 02 sengaja digagalkan dengan cara mencoblos ulang menggunakan kuku atau benda lain, seperti alat yang dipasang di cincin.”

Transparansi Penghitungan Dipertanyakan

Selain di Kecamatan Darma, laporan serupa muncul dari beberapa TPS di wilayah lain, meskipun belum semua laporan dapat diverifikasi. Beberapa Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dilaporkan menolak membuka ulang surat suara tidak sah saat pleno penghitungan, yang semakin memicu keraguan terhadap transparansi proses pemilihan.

“Kami sudah meminta agar Bawaslu segera turun tangan untuk melakukan investigasi. Setiap surat suara tidak sah harus diperiksa ulang dan dianalisis alasan ketidaksahannya,” desak seorang pengawas independen.

KPPS Diduga Kurang Kompeten, Sosialisasi Dinilai Lemah

Pihak terkait juga menyoroti kurangnya pelatihan dan sosialisasi kepada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Banyak KPPS diduga kurang memahami teknis validasi surat suara sesuai aturan KPU. Di sisi lain, dugaan adanya oknum KPPS yang sengaja merusak surat suara demi mendiskreditkan paslon tertentu juga mencuat.

“Pelatihan teknis bagi KPPS sangat kurang. Namun, kami juga curiga ada oknum yang sengaja melakukan ini demi kepentingan tertentu. Bawaslu harus segera mengusut tuntas,” tegas seorang saksi dari paslon 02.

Bawaslu Diminta Segera Bertindak

Desakan kepada Bawaslu Kabupaten Kuningan untuk segera melakukan investigasi terus menguat. Temuan mencurigakan ini diharapkan dapat diungkap secara transparan untuk menjamin keadilan dalam Pilkada 2024.

“Waktu investigasi ini sangat terbatas. Jika tidak segera ditangani, hasil Pilkada akan tercoreng oleh isu kecurangan. Kami harap Bawaslu bisa segera menyelesaikan tugas ini sebelum pleno pengumuman resmi,” ujar seorang saksi paslon.

Polemik ini telah menciptakan ketegangan politik di Kuningan. Masyarakat kini menunggu langkah konkret dari Bawaslu untuk memastikan transparansi dan kejujuran proses Pilkada. Situasi ini menjadi ujian bagi integritas demokrasi lokal di Kabupaten Kuningan.

Ketua TKD Bobby-Surya Kabupaten Labuhanbatu, Muhammad Riduan Dalimunthe, menyampaikan bahwa pasangan ini memperoleh 95.096 suara dari total 180.003 suara sah yang telah masuk dari 9 kecamatan.

“Kemenangan ini adalah milik masyarakat Labuhanbatu yang menginginkan perubahan di sektor pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Kami berterima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada Bobby-Surya untuk memimpin Sumut ke depan,” ujar Riduan dalam keterangannya, didampingi Wakil Sekretaris Heriansyah Nasution dan Andre Harahap dari TKD Provinsi Sumatera Utara.

Riduan juga menyampaikan apresiasi kepada para calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu serta masyarakat yang telah berkontribusi dalam mendukung pasangan Bobby-Surya. Menantu Presiden Joko Widodo ini dinilai membawa visi perubahan dengan fokus pada pendekatan restorative justice untuk melindungi masyarakat.

Sementara itu, calon Bupati Labuhanbatu, dr. Maya Hasmita, dan wakilnya, Jamri, juga menyampaikan rasa bangga atas dukungan yang mereka terima. Pasangan ini memperoleh 112.152 suara atau 49 persen dari total 229.337 suara sah, dengan dominasi di enam kecamatan, termasuk Rantau Utara (24.082 suara) dan Rantau Selatan (17.003 suara).

Pasangan lainnya, Faizal Amri Siregar-Raja Fatahillah, memperoleh 28.187 suara atau 12 persen, sementara Hendri Daulay-Ellya Rosa Siregar mengumpulkan 88.998 suara atau 39 persen.

Ketua Bintang 08 Prabowo Sumut, Nur Azman Nasution, turut memberikan ucapan selamat atas kemenangan Bobby-Surya di Labuhanbatu. “Kemenangan ini adalah hasil kerja keras masyarakat. Kami bangga atas capaian ini,” ujar Nur Azman, yang juga menjabat sebagai Ketua Divisi Intelijen DHN KPK PEPANRI.

Dengan hasil ini, Bobby Nasution-Surya semakin memperkuat posisi mereka sebagai pasangan yang siap membawa perubahan untuk Sumatera Utara. Masyarakat berharap program-program unggulan mereka segera direalisasikan demi kemajuan daerah.

Dalam penangkapan tersebut, ditemukan 16 amplop yang masing-masing berisi uang pecahan Rp50.000. Menurut pengakuan Nurdin, dirinya bersama Supriyadi diperintahkan oleh seorang koordinator desa (Kordes) bernama Grandil untuk membagikan total 30 amplop kepada warga setempat.

“Ya Pak, saya ditugaskan membagikan 30 amplop yang berisi uang Rp50 ribu. Saya bagian dari timses Paslon nomor 2, Qordatul Hankam,” ungkap Nurdin kepada Tim Satgas 60 saat dimintai keterangan.

Barang Bukti Diamankan ke Polsek

Ansori, salah seorang anggota Tim Satgas 60, mengonfirmasi bahwa kedua pelaku langsung diamankan bersama barang bukti untuk ditindaklanjuti.

“Kami menangkap dua orang timses Paslon 02 yang tengah membagikan amplop di Kampung Trirejo Mulyo. Saat ini, keduanya telah kami bawa ke Polsek Penawartama bersama barang bukti berupa 16 amplop yang masih utuh,” jelas Ansori saat dihubungi via ponsel.

Ia juga menambahkan bahwa praktik politik uang yang dilakukan pada masa tenang ini sangat jelas melanggar aturan yang berlaku dalam pemilihan umum.

Money Politic Melanggar UU Pemilu

Praktik politik uang seperti ini merupakan pelanggaran serius dalam pemilu dan telah dilarang tegas dalam Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Meski demikian, praktik tersebut masih ditemukan dalam Pilkada 2024, termasuk di Kabupaten Tulangbawang.

“Ini adalah praktik culas yang mencoreng nilai-nilai demokrasi. Kami berharap kasus ini dapat diproses hingga tuntas agar memberikan efek jera bagi para pelaku,” pungkas Ansori.

Kasus ini kini sedang ditangani oleh pihak berwajib. Publik menantikan tindak lanjut yang tegas untuk memastikan keadilan dalam proses pemilu di Tulangbawang tetap terjaga.

Darmadi Durianto, anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, bersama Brando Susanto, anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi yang sama, hadir langsung mengawal jalannya penghitungan suara di Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara. Kehadiran mereka bertujuan untuk memastikan bahwa proses demokrasi berlangsung secara lancar dan transparan.

Mereka didampingi oleh Rida, Koordinator Kecamatan (Korcam) Pademangan dari PDI Perjuangan, serta sejumlah anggota Forum Betawi Rempug (FBR). Kehadiran mereka menunjukkan komitmen untuk memastikan penghitungan suara berjalan lancar, transparan, dan sesuai aturan.

Menurut Darmadi Durianto, keterlibatannya dalam pengawasan ini bertujuan untuk memastikan suara rakyat tidak disalahgunakan. “Penghitungan suara adalah tahap krusial dalam proses demokrasi. Kami hadir untuk memastikan tidak ada celah bagi kecurangan dan menjaga amanah masyarakat,” ujar Darmadi saat ditemui di lokasi. (29/11)

Sementara itu, Brando Susanto menambahkan bahwa kolaborasi antara kader partai, simpatisan, dan organisasi masyarakat seperti FBR sangat penting untuk menciptakan suasana yang kondusif selama penghitungan suara. “Kehadiran kami di sini bukan hanya untuk mengawasi, tetapi juga untuk memastikan suasana tetap aman dan tertib,” katanya.

Rida, selaku Korcam Pademangan, menyampaikan apresiasi atas dukungan dan kehadiran para tokoh partai yang membantu menjaga integritas proses pemilu. “Ini menunjukkan bahwa PDI Perjuangan tidak hanya berjuang dalam kontestasi politik, tetapi juga menjaga demokrasi tetap sehat,” ujar Rida.

Anggota FBR yang hadir juga menyatakan komitmennya untuk mendukung pengamanan jalannya penghitungan suara. Mereka bersinergi dengan petugas keamanan untuk mengantisipasi potensi gangguan.

Proses penghitungan suara di Pademangan berjalan lancar dengan pengawasan ketat dari berbagai pihak. Keterlibatan para tokoh politik dan masyarakat ini menjadi contoh nyata bagaimana kolaborasi dapat mendukung kelancaran demokrasi di tingkat lokal.

Proses pengawalan dilakukan di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pademangan, Jakarta Utara, guna memastikan transparansi dan kejujuran dalam rekapitulasi suara.

Forum Betawi Rempug (FBR) Gardu 0.177 di bawah kepemimpinan Haji Yuldiansyah menunjukkan komitmen penuh dalam menjaga jalannya demokrasi dengan mengawal proses rekapitulasi suara Pilkada DKI Jakarta 2024 di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pademangan, Jakarta Utara. Langkah ini dilakukan untuk memastikan proses berjalan lancar, adil, dan transparan.

“Kami hadir untuk memastikan proses rekapitulasi berjalan lancar, adil, dan tanpa kecurangan. Ini adalah amanah yang harus kami kawal demi kedaulatan suara rakyat,” ujar Haji Yuldiansyah. (28/11/24)

Meski FBR sejak awal menyatakan dukungan kepada pasangan calon (Paslon) nomor 03, Pram Doel, Haji Yuldiansyah menegaskan bahwa pihaknya tetap menjaga profesionalisme selama mengawal jalannya pemilu. “Kami bertugas memastikan bahwa proses demokrasi ini berjalan sesuai aturan. Tidak ada ruang untuk intervensi atau manipulasi hasil,” tegasnya.

Proses rekapitulasi di PPK Kecamatan Pademangan berlangsung dalam pengawasan ketat, melibatkan aparat keamanan, pengawas pemilu, saksi-saksi dari seluruh paslon, serta elemen masyarakat seperti FBR. Kehadiran FBR dalam pengawalan ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak sebagai upaya mendukung pelaksanaan demokrasi yang bersih dan damai

Secara umum, pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta 2024 di Kecamatan Pademangan tercatat berlangsung aman dan tertib. Pengawalan yang dilakukan FBR bersama pihak lainnya diharapkan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu. FBR Gardu 0.177 dan G.0.252 berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas keamanan hingga seluruh tahapan Pilkada selesai dan hasil resmi diumumkan oleh KPU.

Pada tahun 2014, Lucky Hakim memulai kiprah politiknya sebagai anggota DPR RI melalui Partai Amanat Nasional. Ia kemudian terpilih sebagai Wakil Bupati Indramayu pada tahun 2021, berpasangan dengan Nina Agustina.

Meskipun perjalanan politiknya di Indramayu tidak berjalan mulus, Lucky Hakim tetap memiliki basis massa yang kuat di daerah tersebut. Ia dikenal sebagai sosok yang dekat dengan masyarakat dan memiliki visi membangun Indramayu.

Selamat dari GMOCT dan Harapan untuk Masyarakat Desa Tegal Taman

GMOCT Gabungan Media Online dan Cetak Ternama mengucapkan selamat atas keunggulan melalui quick count atas kemenangan Haji Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan untuk Gubernur dan Wagub Jawa Barat, serta Lucky Hakim – Syaefudin untuk Bupati Indramayu.

Namun, mewakili masyarakat Desa Tegal Taman, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, GMOCT—yang terdiri dari 58 media online dan cetak ternama di seluruh Indonesia, dan masing-masing telah memiliki legalitas hukum—mengajukan harapan kepada kedua pemimpin terpilih.

GMOCT selama ini mengawal pemberitaan terkait terisolirnya lahan milik warga Desa Tegal Taman akibat dampak pembangunan PT Tesco Indomaritim.

Permasalahan ini belum menemui titik terang dan diduga melibatkan oknum mafia. Hasil monitoring Ombudsman RI menunjukkan PT Tesco Indomaritim tidak memiliki perizinan dasar, telah menutup akses saluran irigasi (fasilitas umum milik Pemdes Tegal Taman), dan mengabaikan penyegelan oleh DPMPTSP Kab Indramayu dan Satpol PP Kabupaten Indramayu pada 27 September 2024.

Asep NS, juru bicara GMOCT, berharap agar Haji Dedi Mulyadi dan Lucky Hakim dapat memperhatikan isu ini.

Kemenangan Dedi Mulyadi dan Lucky Hakim dalam Pilkada 2024 menunjukkan bahwa popularitas dan kedekatan dengan masyarakat menjadi faktor penting dalam meraih simpati dan dukungan.

Keduanya memiliki pengalaman dan rekam jejak yang kuat dalam melayani masyarakat, sehingga diharapkan dapat membawa perubahan positif di Jawa Barat dan Indramayu, termasuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat Desa Tegal Taman.

KPU Kabupaten Bandung telah menetapkan masa tenang sejak 24 November 2024, setelah berakhirnya masa kampanye pada 23 November 2024. Sesuai PKPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, masa tenang ini berlaku hingga hari pencoblosan, 27 November 2024. Selama masa tenang, KPU dan Bawaslu Kabupaten Bandung telah menghimbau agar semua pihak mematuhi aturan dan melaporkan setiap pelanggaran.

Namun, pantauan media di sejumlah lokasi di Kabupaten Bandung menunjukkan masih banyaknya APK yang belum ditertibkan. Menariknya, sebagian besar APK yang masih terlihat adalah baliho pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Bandung nomor urut 2. Sementara APK paslon lain telah dibersihkan.

Ketua Jaringan Bela Suara (JBS), Asep Bom, menyoroti fenomena ini dan meminta KPU dan Bawaslu Kabupaten Bandung untuk segera bertindak. Asep menduga adanya unsur kesengajaan dalam pembiaran keberadaan APK paslon nomor urut 2 hingga H-1 pencoblosan. Ia pun mempertanyakan netralitas kedua lembaga tersebut.

“Jika ditemukan pelanggaran, pihak yang bertanggung jawab dapat dikenakan sanksi administratif atau pidana sesuai UU Pemilu dan peraturan yang berlaku,” tegas Asep.

Keberadaan APK yang masih terpasang di masa tenang ini menimbulkan kekhawatiran akan terganggunya prinsip netralitas dan keadilan dalam Pilkada Kabupaten Bandung. Publik menantikan langkah tegas KPU dan Bawaslu dalam menindaklanjuti temuan ini dan memastikan Pilkada berjalan dengan jujur dan adil.

Arak-arakan ini melibatkan sekitar 70 orang peserta, termasuk Kepala Desa Karet, Sekretaris Desa, anggota PPS, Panwaslu, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Linmas, KPPS, PTPS, serta warga sekitar. Mereka menyusuri berbagai rute di Desa Karet, mulai dari depan kantor sekretariat PPS, Jalan Raya Mauk-Cadas, Kampung Lebak, kawasan Akong, hingga perumahan Telaga Bumi Asri. (24/11/2024)

Ketua KPPS Desa Karet, M. Rifal Fauzi, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk sosialisasi untuk memastikan warga, terutama generasi muda, tidak melewatkan kesempatan menggunakan hak pilihnya. “Kami turun langsung ke jalan untuk mengingatkan masyarakat, khususnya generasi muda, agar hadir di TPS sesuai DPT pada hari Rabu nanti. Ini hari libur nasional, jadi tidak ada alasan untuk tidak memilih. Jangan sampai golput,” ungkapnya.

Sekretaris Desa Karet juga aktif mengajak warga melalui pengeras suara. “Hayu, warga Desa Karet! Jangan lupa datang ke TPS pada 27 November 2024. Gunakan hak pilih sesuai hati nurani,” ucapnya berulang kali sepanjang arak-arakan.

Antusiasme Warga dan Dukungan Penuh
Meskipun cuaca mendung dan sempat gerimis, kegiatan tetap berjalan dengan semangat. Agus Beckam, seorang warga Kampung Lebak, mengapresiasi kegiatan tersebut. “Luar biasa! PPS dan perangkat desa mengingatkan kami dengan cara yang kreatif. Saya sempat kaget melihat keramaian ini, tapi ternyata ini untuk woro-woro Pilkada. Semoga banyak yang datang ke TPS,” ujarnya.

Dengan kehadiran Linmas, kemacetan yang sempat terjadi di beberapa titik dapat diatasi dengan baik, sehingga kegiatan berlangsung lancar dan kondusif.

Ketua PPS Desa Karet optimis bahwa kegiatan ini dapat meningkatkan partisipasi pemilih. “Kami berharap Pilkada serentak ini berjalan aman, lancar, dan kondusif. Dengan tingginya partisipasi masyarakat, kita bisa memastikan suara rakyat benar-benar tercermin dalam hasil pemilihan,” tutupnya.

Pilkada serentak 2024 akan memilih Calon Bupati dan Wakil Bupati Tangerang, serta Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten. Mari bersama sukseskan pesta demokrasi ini demi kemajuan bersama!