Kegiatan yang dimulai pukul 16.45 WIB tersebut dipusatkan di Jalan Kelapa Nias Raya, tepat di depan Mapolsek Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Dalam pelaksanaannya, petugas menemukan sejumlah pengendara yang tidak menggunakan helm dan tidak membawa surat-surat kendaraan.

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh IPTU H. Hendra Hardiansyah, S.H., selaku Perwira Pengawas (Pawas) dan Kapolsubsektor Pegangsaan Dua. Sebanyak 12 personel Polsek Kelapa Gading turut dikerahkan dalam kegiatan ini di bawah arahan Kapolsek Kelapa Gading, Kompol Seto Handoko Putra, S.I.Kom., S.I.K.

” Tujuan kegiatan ini bukan semata-mata penindakan, tapi lebih pada pendekatan persuasif dan edukatif kepada masyarakat agar tertib berlalu lintas demi keselamatan bersama,” ujar IPTU Hendra saat ditemui di lokasi kegiatan.

Dalam kegiatan tersebut, petugas mengamankan pengendara dengan rincian sebagai berikut

10 pengendara tidak menggunakan helm saat berkendara, dan 5 pengendara tidak dapat menunjukkan STNK saat diminta.

Alih-alih memberikan sanksi tegas secara langsung, petugas lebih mengedepankan pendekatan edukatif. Para pelanggar diberi pemahaman langsung mengenai pentingnya perlengkapan berkendara serta aturan berlalu lintas.

” Kami berikan imbauan kepada para pelanggar untuk tidak mengulangi kesalahan serupa. Mereka diminta menggunakan helm terlebih dahulu sebelum diperbolehkan meninggalkan area Mapolsek,” jelas Hendra.

Kapolsek Kelapa Gading, KOMPOL Seto Handoko Putra, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Polsek dalam menciptakan keamanan dan ketertiban berlalu lintas di wilayah hukumnya. Ia juga mengajak masyarakat untuk menjadikan keselamatan sebagai prioritas utama saat berkendara.

Kegiatan berakhir dalam situasi yang aman, tertib, dan kondusif.

Kemudian dalam kegiatan cooling sistem tersebut Bhabinkamtibamas Polsek Cisarua Satuan  polres Bogor desa tugu selatan,

Aiptu Dadan Hermawan melaksanakan patroli dan sambang dilogis dengan warga binaaan untuk terciptanya lingkungan aman serta memberikan himbauan

Kamtibmas, selalu menjaga keamanan lingkungan dan upaya silaturahmi serta memberikan pemahaman tentang menjaga Kamtibmas di lingkungan.

Sesuai Arahan  Kapolres Bogor AKBP RIO WAHYU ANGGORO S.H., S.I.K, M.H melalui Bapak Kapolsek Cisarua KOMPOL masyarakat EDDY SANTOSA, S.P.d, M.H. Bhabinkamtibmas jajaran Polres Bogor ditekankan untuk selalu menjaga kondusifitas diwilayahnya masing-masing.

Kegiatan cooling sistem rutin ini adalah sebagai upaya untuk menjalin kerjasama dan kemitraan dengan tokoh pemuda, tokoh masyarakat,maupun warga masyarakat agar menciptakan situasi bh kamtibmas di wilayah hukum Polsek Cisarua yang aman dan kondusif, selain itu juga untuk menggali informasi yang berkembang di masyarakat.

“sehingga warga akan lebih mudah berkolaborasi dengan anggota dan turut serta menjaga Kamtibmas dilingkungan serta akan mudah mendapatkan informasi guna untuk ditindak lanjuti” terang kapolsek.

Kegiatan cooling sistem patroli sambang petugas ronda ini merupakan salah satu kegiatan rutin Bhabinkamtibmas dalam upaya menghidupkan kembali kegiatan siskamling guna terciptanya situasi yang aman dan kondusif.

Tetap Profesional dan Humanis kunci keberhasilan Personil Polri dalam melaksanakan tugas di lapangan dengan mengedepankan Buddy System disetiap Langkah dan bertugas melayani Masyarakat agar keselamatan diri lebih diutamakan selanjutnya Melayani masyarakat dengan Arif dan bijaksana.

Petugas Polisi juga mengimbau masyarakat agar tetap waspada dan segera melaporkan kejadian mencurigakan.

Personil Polri pun menyampaikan bahwa untuk menciptakan keamanan dan ketertiban di lingkungan perlu adanya kerjasama dan saling peduli agar lingkungan sekitar aman dan kondusif.

Kepolisian juga bisa mengajak seluruh elemen masyarakat untuk membantu Polri dalam menciptakan ketertiban dan keamanan dengan melaporkan kepada aparat apabila melihat dan mengetahui pelaku tindak kriminalitas dilingkungannya.

Sesuai dengan arahan  Kapolres, langkah ini diharapkan akan semakin memperkuat ikatan antara TNI, Polisi dan warga dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan setempat” ucapnya.

Antisipasi Kejahatan yang saat ini marak antara lain Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Tawuran Pelajar dgn membawa SAJAM seperti Clurit , Parang , Samurai dll , untuk itu kami berharap masyarakat juga dapat meningkatkan kewaspadaan terhadap kejahatan Jalanan / Geng Motor dan keberadaan sindikat atau tempat penampungan calon tenaga kerja migran lingkungan sekitarnya.

Dikesempatan lain Kasi Humas Polres Bogor IPTU Desi Triana, SH.,MH menyampaikan apabila warga masyarakat ada yang menemukan hal – hal yang mengganggu kamtibmas dan menemukan tindakan kriminalitas lainnya dan adanya perekrutan Tenaga kerja Ilegal dengan Menjanjikan Gaji besar akan tetapi tidak resmi payung hukumnya masuk dalam tindak pidana perdagangan orang TPPO segera adukan laporkan ke Call Center (021) 110 operator kami melayani 24 jam aduan serta laporan masyarakat ataupun nomor aduan Polres Bogor di 0812 1280 5577. Rudolf

“Program TPS3R telah menunjukkan hasil yang positif di beberapa daerah, seperti pengurangan hingga 40% sampah yang masuk ke TPA. Namun, efektivitasnya masih perlu ditingkatkan secara merata di seluruh wilayah Indonesia,” ujar Muh Haris di sela-sela kegiatan resesnya di Semarang, Jawa Tengah, Kamis (26-12-2024).

Menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), Indonesia menghasilkan sekitar 40,2 juta ton sampah per tahun, dengan 57%-nya berupa sampah organik dan 17%-nya sampah plastik. Sementara itu, hanya sekitar 60,4% dari total sampah yang berhasil dikelola melalui pengurangan dan penanganan, sisanya masih mencemari lingkungan.

Di beberapa daerah, TPS3R telah menunjukkan keberhasilan. Sebagai contoh, TPS3R di Kota Bandung berhasil mengurangi hingga 35% sampah yang masuk ke TPA, sementara di Kota Bekasi, tingkat efektivitas pengelolaan sampah melalui TPS3R mencapai 70%. Namun, efektivitas ini belum merata di seluruh Indonesia karena adanya tantangan seperti minimnya infrastruktur, rendahnya partisipasi masyarakat, dan terbatasnya anggaran operasional.

Haris menjelaskan bahwa salah satu tantangan utama dalam pengelolaan TPS3R adalah keterbatasan infrastruktur, rendahnya partisipasi masyarakat, serta minimnya dana operasional. “Di banyak daerah, TPS3R belum optimal karena kurangnya fasilitas yang memadai, seperti mesin pencacah plastik dan komposter otomatis. Selain itu, masyarakat juga belum sepenuhnya memahami pentingnya memilah sampah dari sumber,” tambahnya.

Ia menekankan bahwa tanpa dukungan kebijakan yang tepat, TPS3R sulit untuk menjawab tantangan sampah nasional, yang mencapai 40 juta ton per tahun.

Muh Haris mengusulkan sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas program TPS3R di Indonesia. Pertama, pemerintah harus meningkatkan investasi dalam pengadaan infrastruktur pengelolaan sampah, seperti mesin pencacah plastik dan komposter otomatis, yang dapat meningkatkan kapasitas pengolahan di TPS3R. Kedua, diperlukan kampanye nasional yang masif untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya memilah sampah dari sumber, khususnya di daerah yang belum memiliki sistem pengelolaan yang memadai.

Ketiga, pelibatan sektor swasta melalui program Extended Producer Responsibility (EPR) harus diperluas, sehingga perusahaan turut bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah dari produk yang mereka hasilkan. Keempat, pemanfaatan teknologi digital juga perlu didorong, misalnya dengan aplikasi pelaporan sampah untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi operasional TPS3R. Terakhir, pemerintah diharapkan memberikan insentif kepada masyarakat yang aktif dalam program daur ulang atau memilah sampah dari rumah tangga, sebagai bentuk apresiasi dan motivasi untuk berpartisipasi lebih aktif.

Muh Haris percaya bahwa dengan pelaksanaan strategi-strategi ini, TPS3R dapat menjadi solusi yang lebih efektif dalam mengatasi permasalahan sampah di Indonesia.

“Dukungan DPR akan difokuskan pada penguatan anggaran untuk program-program lingkungan seperti TPS3R, yang tidak hanya menyelesaikan masalah sampah, tetapi juga membuka peluang ekonomi, seperti pengembangan produk daur ulang dan kompos,” ujar Haris.

Dalam kesempatan ini, Muh Haris juga mengajak pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta untuk bersama-sama memperkuat program TPS3R. “Sampah adalah tanggung jawab bersama. Dengan kolaborasi yang baik, kita tidak hanya menyelesaikan masalah lingkungan, tetapi juga menciptakan ekosistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan,” pungkasnya. Rudolf

“UUD 1945 Pasal 33 Ayat 3 jelas menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kebijakan subsidi BBM harus memastikan itu, terutama bagi kelompok masyarakat kecil seperti driver ojol,” ujar Muh Haris di Jakarta, Kamis (5/12).

Haris juga menekankan pentingnya keberlanjutan subsidi sebagai bentuk dukungan nyata pemerintah terhadap kelompok masyarakat yang rentan secara ekonomi. Menurutnya, para pengemudi ojol merupakan salah satu elemen penting dalam roda perekonomian, yang berhak mendapatkan akses subsidi BBM untuk menunjang mata pencaharian mereka.

“Kami di DPR akan terus mendorong agar subsidi BBM benar-benar sampai ke tangan rakyat kecil, termasuk para pengemudi ojol yang menjadi bagian penting dari ekosistem transportasi dan perekonomian masyarakat,” tambahnya.

Meski demikian, Haris mengimbau masyarakat untuk menghormati proses yang tengah dilakukan pemerintah dalam menyusun aturan subsidi BBM, khususnya terkait ojek online. Ia meminta semua pihak bersabar dan tidak terburu-buru memberikan penilaian sebelum kebijakan final diumumkan.

“Pemerintah perlu waktu untuk memastikan kebijakan ini tepat sasaran. Saya percaya, dengan kajian yang matang dan pendekatan yang inklusif, aturan ini akan memberikan keadilan bagi semua pihak,” katanya.

Muh Haris juga mendorong pemerintah untuk melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk asosiasi driver ojol, dalam perumusan kebijakan tersebut. Langkah ini dinilai penting agar kebijakan yang dihasilkan tidak menimbulkan gejolak di lapangan.

“Subsidi BBM adalah hak rakyat kecil, dan harus dikelola dengan prinsip keadilan. Kami akan terus mengawal agar kebijakan ini benar-benar berpihak pada masyarakat yang membutuhkan,” tegas Haris.

Sebagai wakil rakyat, Muh Haris menegaskan komitmennya untuk memastikan bahwa kebijakan subsidi BBM tidak hanya sesuai dengan amanah konstitusi, tetapi juga dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat kecil, termasuk para pengemudi ojek online.

Anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta, Ali Lubis, mengungkapkan bahwa rencana ini perlu dipertimbangkan kembali dengan matang. “Penarikan retribusi terhadap kantin sekolah hanya akan menyulitkan pelaku UMKM yang notabene masih dalam proses pemulihan pasca-pandemi,” ujarnya, dikutip dari wartakotalive.com.

Sementara itu, Ketua Umum Cakra Satya 08 (CS 08), Joe Marbun, menyoroti pentingnya pemerintah DKI Jakarta untuk memprioritaskan peningkatan kualitas gizi siswa di sekolah sebagaimana telah menjadi program nasional unggulan pada Pemerintahan Prabowo-Gibran. “Daripada menarik retribusi kantin sekolah, Dinas Pendidikan DKI Jakarta sebaiknya fokus pada upaya menyediakan makanan bergizi gratis bagi siswa dan bersinergi dengan pemerintah pusat.

Pemerintah daerah perlu membuat formulasi agar kantin-kantin di sekolah memenuhi standar minimal gizi pada kantin kantin sekolah sebagai bentuk dukungan terhadap makanan bergizi gratis,” katanya.

Joe Marbun juga mengingatkan bahwa beberapa kasus sebelumnya menunjukkan bahwa terdapat beberapa siswa diduga sakit akibat mengkonsumsi makanan yang tidak memenuhi standar gizi di sekolah.

Menurutnya, langkah memastikan kesehatan siswa sangat penting untuk mendukung tumbuh kembang generasi muda. “Karakter yang kuat dan mental yang sehat terbentuk dari pola asuh yang baik, termasuk melalui asupan makanan bergizi dan lingkungan belajar yang kondusif. Ini adalah tugas utama pemerintah daerah, khususnya Dinas Pendidikan,” tambahnya.

Prioritas Kebijakan untuk UMKM dan Siswa
Ali Lubis dan Joe Marbun sepakat bahwa pemerintah seharusnya lebih memprioritaskan kebijakan yang mendukung pemulihan ekonomi pelaku usaha kecil serta peningkatan gizi siswa. Penarikan retribusi terhadap kantin sekolah, menurut mereka, hanya akan menjadi langkah kontraproduktif yang dapat menimbulkan masalah baru.

Penolakan terhadap wacana ini mencerminkan komitmen para legislator dan aktivis pendidikan terhadap perlindungan UMKM, kesejahteraan dan kualitas siswa di masa depan. Mereka mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk lebih bijak dalam menyusun kebijakan, dengan fokus pada keberlanjutan ekonomi pelaku usaha kecil dan penguatan gizi anak sekolah.

Dengan memprioritaskan tumbuh kembang anak agar cerdas, memiliki mental kuat, dan karakter unggul, Dinas Pendidikan diharapkan dapat menjadi motor utama dalam membangun generasi muda yang berkualitas di Jakarta dan daerah lainnya.

Kritikan ini salah satunya disuarakan oleh JPKP Nasional Bogor Raya yang dipimpin Rizwan, yang menilai Ketua DPRD tidak mampu menjalin komunikasi efektif dengan elemen masyarakat.

Menurut Rizwan, upaya organisasi dan masyarakat untuk memperoleh informasi terkait kebijakan sering terhambat. Banyak permintaan informasi yang diajukan melalui surat ke Sekretariat Daerah hanya mendapat jawaban normatif, yakni “menunggu arahan pimpinan.” Namun, ketika pimpinan sendiri terkesan tidak responsif dan bahkan memblokir saluran komunikasi seperti WhatsApp, hal ini menunjukkan ketidakseriusan dalam menjalankan tugas dengan transparansi dan akuntabilitas. (13/11/24)

“Sebagai wakil rakyat, ketua DPRD memiliki tanggung jawab besar untuk mendengar dan merespons aspirasi masyarakat. Ketika komunikasi terputus, ini mencederai amanat undang-undang yang seharusnya dijalankan dengan transparansi dan akuntabilitas,” ujar Rizwan.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 61 mewajibkan kepala daerah dan DPRD untuk berkoordinasi dan berkomunikasi dengan masyarakat. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 juga mengatur bahwa DPRD harus melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah serta memberikan akses transparan terhadap informasi publik. “Keengganan Ketua DPRD Kabupaten Bogor untuk terbuka dan responsif jelas mencederai amanat undang-undang,” tambahnya.

Rizwan juga menyoroti sikap Ketua DPRD yang dianggap tidak menjunjung asas kebersamaan dan sportivitas dalam menjalankan hubungan politik. Ia menilai bahwa pemblokiran komunikasi terhadap tokoh masyarakat yang menginginkan transparansi adalah tindakan yang tidak profesional dan tidak bertanggung jawab.

“DPRD sebagai lembaga pengontrol jalannya pemerintahan daerah harusnya menjaga hubungan harmonis dengan berbagai pihak, termasuk organisasi sosial seperti JPKPN (Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan Nasional) yang memiliki peran penting dalam mengawasi kinerja pemerintah daerah,” ungkap Rizwan.

Selain itu, Rizwan juga menyinggung peran Partai Gerindra sebagai partai politik yang menaungi Ketua DPRD Kabupaten Bogor. Sebagai bagian dari koalisi penguasa daerah, Gerindra dinilai bertanggung jawab atas dinamika yang terjadi di DPRD, terutama terkait kepemimpinan yang kurang komunikatif.

Partai Gerindra yang berkomitmen memperjuangkan rakyat, seharusnya memastikan wakil-wakil rakyat yang mereka usung menjalankan amanat dengan baik, terutama dalam hal komunikasi dan akuntabilitas publik.

Pimpinan DPRD yang mengabaikan kewajibannya untuk mendengarkan dan merespons aspirasi masyarakat dinilai berisiko memperburuk citra lembaga legislatif dan mengurangi kepercayaan publik. Rizwan menegaskan bahwa ini bukan hanya soal etika, tetapi juga kewajiban konstitusional yang tidak bisa diabaikan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD menegaskan bahwa DPRD wajib memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat serta menerima masukan dan saran dari masyarakat. Jika Ketua DPRD Kabupaten Bogor terus mengabaikan amanat ini, maka ia berpotensi melanggar prinsip dasar yang diatur negara.

“Masyarakat, melalui berbagai organisasi dan elemen sosial, memiliki hak untuk menuntut agar Ketua DPRD menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai aturan yang berlaku. Jika situasi ini dibiarkan, bukan hanya kredibilitas Ketua DPRD yang dipertaruhkan, tetapi juga citra partai yang menaunginya, dalam hal ini Partai Gerindra,” tutur Rizwan.

Di akhir pernyataannya, Rizwan berharap agar Ketua DPRD Kabupaten Bogor dan para pemimpin politik di daerah kembali pada prinsip demokrasi yang mengutamakan komunikasi, transparansi, dan tanggung jawab.

“Rakyat berhak mendapatkan pelayanan yang baik dan responsif dari wakil-wakil mereka. Ini adalah kewajiban yang tidak bisa ditunda. Semoga kritikan ini dapat didengar oleh DPP Partai Gerindra dan menjadi bahan evaluasi bagi kepemimpinan Ketua DPRD yang dipegang Sastra Winara,” pungkasnya.