Kemiskinan Berujung Stunting

 

Oleh : Ayyuhanna Widowati, Pengajar di Depok

Negeri elok nan subur, pantaslah sebagai negeri gemah ripah loh jinawi tersemat padanya. Bangga menjadi bagiannya, banyak sumber daya alam yang Allah anugerahkan kepada negeri ini.Namun sungguh ironi, sedari awal kemerdekaannya hingga saat ini, masyarakat Indonesia selalu di bawah garis kemiskinan. Padahal, berbagai upaya telah dilakukan, tetapi belum mencapai keberhasilan.

Irisan kemiskinan ekstrem dan stunting mencapai 60%. Artinya, sebagian besar penyebab stunting dilatarbelakangi oleh kemiskinan ekstrem, seperti mengakses kebutuhan dasar (sandang, pangan, papan), akses air bersih, fasilitas sanitasi, kesehatan, pendidikan, dan lainnya.Oleh karena itu, menurut Menko PMK Muhadjir Effendy, menyelesaikan kemiskinan ekstrem dan stunting harus dengan “keroyokan” berbagai pihak. Pemerintah harus berupaya serius menangani masalah tersebut melalui intervensi spesifik dan intervensi sensitif. (Republika, 14/1/2023).

Dalam sistem saat ini, persoalan kemiskinan tidak akan pernah terselesaikan. Kemiskinan akan terus berulang sebab sistem kapitalis lahir dari akal manusia yang memiliki keterbatasan . Sistem kapitalie bukanlan sistem yang berasal dari aturan Sang Pencipta, yang paling mengetahui segala yang terbaik bagi makhluk-Nya, Dia lah Allah Ta’ala.

BACA JUGA:  Jokowi Bagai Malin Kundang Politik Bagi PDIP

Salah satu penyebab sistem ekonomi kapitalisme tidak bisa menyelesaikan permasalahan kemiskinan dan stunting karena adanya kebebasan kepemilikan dengan meliberalisasi seluruh sumber daya, termasuk sumber daya yang menjadi hajat hidup orang banyak. Sebagai contoh barang tambang batu bara mayoritas dikuasai oleh swasta. Padahal, batu bara sebagai bahan bakar sangatlah diperlukan bagi terpenuhinya kebutuhan hidup manusia.

Dampaknya, tarif listrik menjadi mahal karena sebagian besar pembangkit listrik menggunakan bahan bakar batu bara. Seandainya batu baranya milik negara, sudah pasti ongkos produksinya tidak akan mahal. Belum lagi kepemilikan saham PLN yang ternyata mayoritasnya milik swasta. Jika sudah terkait swasta, maka orientasinya ada pada keuntungan perusahaan, tidak lagi pada terpenuhinya kebutuhan rakyat.Ini baru kepemilikan batu bara yang jika seluruhnya dikuasai negara.

Seharusnya, Indonesia pun tidak terjerat utang untuk menutupi defisitnya APBN. Sebab melimpahnya sumber daya alam seperti tambang nikel, minyak dan gas, emas, dan sebagainya.

Begitu juga potensi laut kita yang melimpah. Sebanyak 70% negara kita adalah lautan seperti perikanan, terumbu karang, mangrove, energi, pertambangan, dan lain-lain. Kenyataannya mayoritas potensi itu justru dikuasai swasta, sehingga mengoptimalkan potensi bahari oleh desa menjadi sangat sulit.

BACA JUGA:  Pertarungan Generasi di Perpolitikan Indonesia pada Pemilu 2024 Dimata Denny Tewu

Sistem kapitalisme juga menjadikan kekayaan terkonsentrasi pada segelintir kalangan saja. Mayoritas rakyat yang tidak memiliki kekuatan akan tersendat memenuhi kebutuhan hidupnya. Inilah penyebab listrik, air, pangan, kesehatan, pendidikan, dan seluruh kebutuhan hidup menjadi sulit diakses warga secara merata dan adil. Padahal Allah berfirman dalam QS. Al Hasyr ayat 7 yang artinya “…agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu”.

Begitulah pengelolaan dalam sistem Kapitalis yang tak akan pernah selesai permasalahannya. Sehingga perlu adanya sistem ekonomi alternatif untuk menyelesaikan masalah kemiskinan dan stunting. Tentu saja sistem ekonomi Islamlah yang akan mampu menyelesaikan persoalan tersebut. Sistem ekonomi Islam mampu menyelesaikan persoalan kemiskinan dan stunting.

Dalam penetapan sistem ekonomi Islam, ada pembatasan aturan dalam kepemilikan. Aturan ini mampu mencegah kemiskinan secara permanen karena yang menjadi hak orang banyak terlarang dikuasai individu, sekalipun ia mampu membelinya.

Dalam Islam, kepemilikan terbagi menjadi tiga, yaitu kepemilikan individu, umum, dan negara. Untuk kepemilikan individu, setiap individu boleh memilikinya dengan cara sesuai syariat, seperti hasil kerja keras, warisan, pemberian harta, hadiah, dan sebagainya.

BACA JUGA:  Beranjak Dewasa Bukan Sekedar Bertambah Umur

Adapun kepemilikan umum, terlarang bagi individu untuk memprivatisasi/menguasainya sebab aset tersebut adalah milik rakyat. Misalnya, rumput, air, pembangkit listrik, danau, laut, jalan raya, ataupun barang tambang melimpah (emas, batu bara, dan minyak bumi).

Kepemilikan negara meliputi harta yang pengelolaannya dikelola oleh negara seperti ganimah, jizyah, kharaj, harta orang murtad, dsb.

Selanjutnya ada peran negara yang begitu sentral dalam distribusi kekayaan. Negara wajib menjamin seluruh kebutuhan dasar umatnya. Negara akan benar-benar mendata warganya, memastikan para kepala keluarga bisa menafkahi tanggungannya, sekaligus menyediakan lapangan pekerjaannya. Dan apabila kepala keluarga dan kerabatnya tidak sanggup menafkahi, negara wajib membantu warganya untuk bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhannya pun harus layak, perumahan, pakaian, termasuk pangannya, semuanya dalam keadaan baik dan bergizi.

Begitulah jika sistem aturan Allah dijalankan, sehingga kemiskinan yang berujung stunting pun tidak akan terjadi. Wallahu ‘alam bishowab. []

Pos terkait