“Ketua Umum KAPTEN Indonesia, Abdul Rauf, Menyuarakan Kelalaian Pemerintah terhadap Buruh Migran”

“Ketua Umum KAPTEN Indonesia, Abdul Rauf, Menyuarakan Kelalaian Pemerintah terhadap Buruh Migran”

Abdul Rauf, S.Ag.: Aktivis dan Caleg PKB Memperjuangkan Hak dan Kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia (PMI)

MJ, Jakarta – Eksistensi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di mata dunia mendapat sorotan tajam akibat kelalaian pemerintah. Menurut laporan World Bank sebelum pandemi Covid-19, lebih dari 10 juta Warga Negara Indonesia (WNI) berada di luar negeri, dengan hanya 3.740.000 yang berstatus resmi; yang lainnya berangkat secara ilegal, menyebabkan hak-hak kemanusiaan mereka, seperti Hak Perlindungan Hukum, Hak Kesehatan, Hak Politik, dan Hak mendapatkan pekerjaan yang layak, tercabut.

Meskipun Pemerintah Indonesia dengan bangga mengumumkan bahwa pada tahun 2019, PMI menjadi penyumbang devisa kedua terbesar setelah Migas, mencapai 159,6 Triliun, realitasnya adalah pelayanan terhadap PMI masih jauh dari optimal.

Problema utamanya terletak pada proses yang keliru, dengan kurangnya pengawasan di bidang Sumber Daya Manusia (SDM), yang memungkinkan berangkatnya PMI tanpa prosedur yang benar, meskipun regulasinya telah jelas dalam Undang-Undang 18 tahun 2017 tentang perlindungan dan penempatan pekerja migran.

Pentingnya keterlibatan pemerintah dimulai sejak proses persiapan hingga kembali ke tanah air, memastikan bahwa PMI tidak hanya dapat mandiri secara ekonomi, tetapi juga mampu mendukung keluarga dan bahkan terlibat dalam usaha yang melibatkan orang lain sebagai karyawan atau mitra usaha.

BACA JUGA:  Ancaman Siber Meningkat, Wamenkominfo Tekankan Perlindungan Data Pribadi

Sejumlah solusi alternatif diajukan untuk merespons masalah ini:

– Penanganan Serius dari Pemerintah: Meningkatkan SDM PMI secara global.

– Pembiayaan Calon PMI: Pemerintah menganggarkan minimal 10 triliun pertahun sebagai pembiayaan kepada calon PMI.

– Bank Khusus PMI: Pendirian bank khusus PMI yang menangani persiapan berangkat dan kepulangan secara profesional.

– Sederhanakan Regulasi: Mempermudah regulasi ke negara tujuan dengan menyederhanakan aturan PMI sesuai dengan negara tujuan.

– Swastanisasi Pengelolaan PMI: Pemerintah hadir sebagai pengendali keadilan sosial, mengawal dari proses hingga kepulangan.

– Lapangan Kerja dan Hubungan Bilateral: Membuka lapangan kerja luas dan membangun hubungan bilateral dengan negara donor tenaga kerja untuk memperjuangkan standarisasi gaji dunia.

– Sertifikasi LPK dan LKP: Menciptakan dan mensertifikasi LPK BLK, LKP, dan sejenisnya sebagai basic control SDM calon PMI di tingkat kabupaten dan kota.

BACA JUGA:  PPIJ Ajak Gen Z dan Milenial Asean Jadi Pelopor Perdamaian Dunia

– Kolaborasi Total Stakeholder: Menyatukan semua stakeholder dalam mendukung pengusaha dan pelaku penyelenggara ketenagakerjaan.

– Bank Data Pengangguran: Melahirkan Bank Data pengangguran konkret untuk memastikan perlindungan PMI setara dengan WNI lainnya.

Perjalanan panjang PMI dan tantangannya yang kompleks membutuhkan agenda prioritas dan dukungan serius pemerintah untuk menghindari kecelakaan demografi sebagai musibah.

Sekilas Info tentang siapa Abdul Rauf, Ketua Umum Komunitas Penyedia Tenaga Kerja Internasional (KAPTEN) Indonesia, saat ini:

Abdul Rauf, seorang aktivis berkomitmen tinggi pada isu Pekerja Migran Indonesia (PMI), telah berdedikasi untuk meningkatkan eksistensi dan kesejahteraan PMI sebagai panggilan hatinya. Dengan kesadaran penuh akan tantangan yang dihadapi PMI, ia telah aktif menyuarakan aspirasi mereka di berbagai forum.

Caleg PKB Dapil 2 – Jakarta Pusat, Selatan, dan Luar Negeri

Melalui perjalanan panjangnya sebagai aktivis, Abdul Rauf memutuskan untuk mencalonkan diri sebagai Calon Legislatif (Caleg) dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Pilihan jalur Dapil 2 yang mencakup Jakarta Pusat, Selatan, dan Luar Negeri merupakan strategi cerdas untuk memberikan representasi yang lebih efektif kepada PMI yang tersebar di berbagai wilayah.

BACA JUGA:  Fungsi dan tanggung jawab penilaian pertanahan dalam pengadaan tanah pada proyek strategis nasional

Misi Politik untuk PMI dan Masyarakat Umum

Dengan latar belakang pengalaman sebagai Pekerja Migran Magang dan Praktek Kerja di Jepang (2002-2005), Abdul Rauf berkomitmen membawa suara dan aspirasi PMI ke Gedung DPR/MPR di Senayan. Pencalonannya bukan hanya langkah politik, tetapi juga sebagai upaya nyata untuk membawa perubahan positif bagi PMI dan masyarakat pada umumnya.

Partai: Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
Dapil 2, No : 3

Domisili: Kota Makassar
Usia: 47 tahun
Riwayat Pekerjaan dan Organisasi:
Pekerja Migran Magang dan Praktek Kerja ASAMA SESISHAKUSHO JEPANG (2002-2005)
Wakil Ketua Umum Garda BMI PKB (2020-2025)

Pendidikan Formal:

S1: STAI DDI Mangkoso Barru (1995-2000)
SMA: Madrasah Aliyah Ponpes Al-Ikhlas DDI Takkalasi Kab. Barru (1992-1995)

Program Usulan:

– Mengawal regulasi dan mengentaskan pengangguran kota hingga pelosok

– Meretas potensi kerja dengan menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya.

– Mengajak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mencari solusi alternatif soal perlindungan dan pengawasan pekerja migran.

– PKB Dapil 2 DKI harus mendapatkan satu kursi DPR RI.

Pos terkait