Kisruh Antara Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun Dengan Pengembang Apartemen

MJ, Jakarta – Magister Hukum Universitas Kristen Indonesia kembali gelar Webinar “ Sosilisasi Hukum Apartemen Dalam Proses Pembangunan, Pengelolaan, dan Fungsi PPPSRS Jumat ( 19/1/2024) dengan menghadirkan para pembicara Direktorat Rumah Umum dan Komersial, Kemen PUPR, Suminarti, Benyamin Purba MTRLK., S.E., S.H., Mahasiswa MH UKI, Kurator dan Pengurus AKPI dan Dr. Dianan RW Napitupulu SH, MH, M.Kn, M.Sc Dosen MH UKI.

Kita ketahui bersama Dimana kisruh antara Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) dengan pengembang apartemen terkait pembentukan ataupun manajemennya menjadi sebuah masalah yang selayaknya segera diselesaikan.

Dimana sejumlah masalah itu terjadi lantaran belum adanya peraturan yang diterbtikan Gubernur, sehingga tidak dapat diterbitkan AJB/SHMSR sebagai tanda bukti kepemilikan sebagaimana tercantum dalam Pasal 23 Peraturan Gubernur Nomor 132/2018. Masalah lainnya soal keengganan pelaku pembangunan untuk menfasilitasi terbentuknya PPPSRS.

BACA JUGA:  Sidang Gugatan Wanprestasi, Penyerahan Bukti Ellen Sulistyo Kelola Sangria Resto

Disamping itu juga adanya kepentingan sebagian para pemilik untuk menjadi pengurus, namun tidak memenuhi. Dimana persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Pergub Nomor 133 Tahun 2019, ujar advokat dan kurator yang juga pengurus AKPI, Benyamin Purba, MTRLK., S.E., S.H.

“Kenapa sering terjadi perselisihan, saya melihat ini karena perputaran uangnya sangat besar. Oleh karenanya, sering dispute antara PPPRS yang resmi dan yang dibentuk sendiri ,” ungkap Benyamin Purba.

BACA JUGA:  Apel Gelar Pasukan Operasi Mantap Brata Krakatau 2023-2024, AKBP Jibrael Sampaikan Pesan Kapolri

Disisi lain Dosen Tetap MH UKI, Dr. Diana RW. Napitupulu, S.H., M.H., MM., M.Kn., M.Sc. menegaskan, bahwa permasalahan yang sering dihadapi penghuni apartemen memang kerap terjadi.

“Banyak yang bermasalah. Saya juga mengalami beli apartemen, sudah 10 tahun belum dapat AJB. Setelah saya ketuk-ketuk baru dikasih. Pemertintah sudah saatnya harus mendorong adanya PP untuk meminimalisir permasalahan yang terjadi antara pemilik dan pengembang apartemen. Harus ada gebrakan agar PP itu lahir,” tegas Diana Napitupulu.

Menurut Diana, bahwa kisruh antara PPPSRS dengan pengembang bisa terjadi karena beberapa hal. Antara lain, terkait Iuran Pengelolaan Lingkungan, Singking Fund, biaya utilitas (listrik, air, gas dan internet). Perpanjangan SHM SRS dan SHP SRS.

BACA JUGA:  Ultah AMI Ajak Seluruh Masyarakat Tour Wali Secara Gratis

“Hal itu bisa jadi sumber perselisihan PPPSRS dengan pengembang,” ungkap Diana lagi.

Sementara itu Jafung Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Madya, Direktorat Rumah Umum dan Komersial, Kemen PUPR, Suminarti mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan pemerintah setempat untuk mencari solusi terbaik.

“Kita juga kerap berkolaborasi dengan BPSK, mereka bisa panggil developernya untuk duduk bareng mencarikan solusinya”

Sedangkan terkait peraturan, Sumiati menyebut, sudah diatur sanksinya jika tidak memenuhi ketentuan.

Pos terkait