Kontroversi Anggaran Publikasi Menggema di Kota Bekasi

MJ. Bekasi – Ketua Lembaga Investigasi Negara (LIN) Kota Bekasi, Frits Saikat, mengungkapkan keprihatinannya terkait alokasi anggaran publikasi yang diserap oleh sejumlah Perusahaan Media di Kota Bekasi.

Saat ini, transparansi terkait jumlah dan penggunaan anggaran tersebut masih menjadi tanda tanya besar.

Frits menyoroti kurangnya keterbukaan terkait nilai anggaran dan penerimaannya oleh media-media lokal. “Banyak yang aneh anggaran media. Berapa jumlahnya, dan ke siapa aja anggaran itu diserap. Saya dapat aduan bahkan media yang wartawannya gak pernah berkontribusi di Kota Bekasi juga dapat anggaran itu,” ungkap Frits pada Senin (1/4/2024).

BACA JUGA:  Roti Buaya: Tradisi Seserahan dan Simbol Kesetiaan Masyarakat Betawi

Keprihatinan Frits semakin mendalam ketika ia menyoroti penurunan fasilitas bagi insan pers. “Jangan untuk lembaga yang ora danta kinerjanya anggaran dialokasikan tapi untuk insan Pers malah diabaikan, fasilitas yang terpantau makin berkurang bahkan hilang seperti komputer di ruang humas bahkan ruang Pers Release sekarang dikunci,” tegasnya.

BACA JUGA:  Apel Siaga Pasukan, TNI - Polri dan Pemkot Tangerang Siap Sambut Kedatangan Presiden Jokowi

Observasi terhadap sejumlah media yang menerima anggaran melalui advertorial di Pemerintah Kota Bekasi menunjukkan ketidakmerataan nilai. Bahkan, perusahaan media itu sendiri sering mempertanyakan perbedaan nilai advertorial yang mereka terima.

Menurut Frits, peran media sangat vital dalam membentuk citra sebuah kota. “Kita berharap ada kesetaraan media, dan serapannya juga tepat sasaran. Jangan media yang jarang di Kota Bekasi yang diutamakan, timbul dugaan apa ada komisi makanya dibedakan, kalo ora mau dibilang mandul bikin dong program yang membidik insan Pers sebagai Mitra Pemerintah Kota,” tandas Frits.

BACA JUGA:  DPRD Kota Depok Gelar Paripurna Istimewa, Dengarkan Pidato Presiden

Hingga berita ini ditayangkan, upaya konfirmasi melalui WhatsApp kepada Sekda Kota Bekasi belum membuahkan hasil.

Masih menjadi pertanyaan besar apakah transparansi anggaran dan ketersediaan fasilitas bagi insan pers akan segera diatasi oleh pemerintah setempat.

Pos terkait