KPK Sebut Masih Ada 10.685 Pejabat Negara Belum Lapor Kekayaan

DEPOKPOS – Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periodik tahun 2022 di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah berakhir. Diketahui, setiap tahunnya batas akhir penyampaikan LHKPN dilakukan pada 31 Maret 2023.

Plt Juru Bicara Pencegahan KPK Ipi Maryati Kuding menyebut hingga batas akhir lapor LHKPN tahun 2022, per 31 Maret 2023, KPK menerima 361.568 pelaporan LHKPN dari jumlah keseluruhan 372.253 wajib lapor (WL).

“KPK menyampaikan apresiasi kepada 97% Ppenyelenggara negara atau wajib lapor (PN/WL) yang telah memenuhi kewajibannya menyampaikan LHKPN tahun pelaporan 2022 secara tepat waktu,” ujar Ipi dalam keterangannya, Senin (3/4/2023).

BACA JUGA:  Mubes Nahdliyin Nusantara Fokus Pada Netralitas Nahdlatul Ulama (NU) dalam Pemilu dan Pemilihan Presiden 2024

Ipi mengatakan penyampaian LHKPN ini sebagai bentuk akuntabilitas penyelengara negara dan wajib lapor dalam mempertanggungjawabkan kepemilikan harta kekayaannya. Atas dasar itu, Ipi mengimbau kepada 10.685 wajib lapor lainnya agar segera menyampaikan LHKPN ke KPK.

“Kami juga mengimbau kepada 10.685 PN/WL yang belum lapor LHKPN, untuk segera menyampaikannya kepada KPK,” kata Ipi.

BACA JUGA:  Terjerat Kasus Korupsi BTS 4G Kominfo, PT Solitechmedia Synergy Minta Komisaris Mundur

Ipi menyebut, LHKPN berfungsi sebagai instrumen untuk mengawasi harta kekayaan penyelengara negara atau wajib lapor. Tak hanya itu, LHKPN juga menjadi pengelolaan sumber daya manusia, seperti mengangkat atau mempromosikan penyelenggara negara atau wajib lapor berdasarkan kepatuhan LHKPN-nya.

Ipi mengatakan, dalam jajaran yudikatif, dari total 18.635 wajib lapor, sejumlah 18.371 telah menyampaikannya, atau sebesar 98,6%. Pada jajaran legislatif pusat dan daerah, dari 20.064 wajib lapor, tercatat 17.661 sudah menyampaikannya, atau sebesar 88,0%.

BACA JUGA:  270 Kursi Tersedia di Fakultas Syariah UIN KHAS Jember

Kemudian pada jajaran eksekutif pusat dan daerah, dari total 290.891 wajib lapor sejumlah 283.474 telah menyampaikannya, atau sebesar 97,5%. Lalu dari jajaran BUMN/BUMD dari total 42.663 wajb lapor, sejumlah 42.062 telah melaporkan LHKPN-nya, atau sebesar 98,6%.

“KPK juga mencatat 23 pemerintah daerah tingkat provinsi dan 369 pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota telah melaporkan LHKPN-nya 100%,” Ipi menandasi.

Pos terkait