KPK Terima 373 Laporan Gratifikasi Hari Raya Idul Fitri

Objek gratifikasi dari masyarakat selama Hari Raya Idul Fitri 1444 H dengan nilai taksir mencapai Rp240.712.804

DEPOKPOS – Juru Bicara Pencegahan KPK, Ipi Maryati Kuding, mengatakan per 3 Mei 2023, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima laporan 373 barang atau objek gratifikasi dari masyarakat selama Hari Raya Idul Fitri 1444 H dengan nilai taksir mencapai Rp240.712.804.

“Laporan tersebut terdiri dari tiga objek berupa cindera mata atau plakat dengan nilai taksir Rp3.700.000; 292 objek berupa karangan bunga, makanan, dan minuman dengan nilai taksir Rp164.390.920; sembilan objek berupa uang, voucher, logam mulia dengan nilai taksir Rp6.400.001; serta 115 objek dalam bentuk lainnya dengan nilai taksir Rp66.221.883,” ujar Ipi, dalam keterangan tertulis yang diterima Depok Pos, Kamis (4/5/2023).

BACA JUGA:  Korban yang Jadi Terlapor di Bali Akhirnya Dibebaskan

Lanjut Ali, sejumlah laporan tersebut terdiri dari 345 laporan penerimaan dan 28 laporan penolakan gratifikasi.

Ali menjelaskan, saat ini barang-barang yang dilaporkan tersebut sebagian telah diterima KPK, dan sebagian lainnya sedang dalam proses dikirimkan oleh para pihak pelapor. Untuk penerimaan gratifikasi berupa makanan telah disalurkan langsung sebagai bantuan social (bansos) kepada pihak-pihak yang membutuhkan.

BACA JUGA:  Sekda Riau dan Kadinkes Lampung Kembali Dipanggil KPK

“KPK juga masih terus menerima laporan gratifikasi lainnya, dan akan kami update pada kesempatan berikutnya,” paparnya.

Ali juga menambahkan, KPK menyampaikan apresiasi kepada pihak-pihak yang telah melaporkan penerimaan maupun penolakan gratifikasi tersebut. Hal ini sebagai langkah awal untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

“Sebelumnya, KPK menyampaikan imbauannya melalui Surat Edaran No. 6 Tahun 2023 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi terkait Hari Raya,” ujarnya.

BACA JUGA:  Lapas Rutan Wilayah Medan Dukung Pengungkapan Kasus Narkotika

Ali menerangkan, KPK terus mengajak masyarakat untuk menghindari praktik gratifikasi, baik sebagai pemberi maupun penerima, khususnya gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugasnya. Karena tindakan tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan dan kode etik, serta memiliki risiko sanksi pidana.

“Jika karena kondisi tertentu, seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara tidak dapat menolak gratifikasi maka wajib melaporkan kepada KPK paling lambat 30 hari kerja sejak tanggal gratifikasi diterima,” imbuhnya.

Pos terkait