LPPOM MUI DKI Jakarta dan Bidang Fatwa MUI DKI Jakarta Gelar Bimtek Fatwa Halal

MJ. Jakarta – LPPOM MUI DKI Jakarta bersama Bidang Fatwa MUI DKI Jakarta menggelar bimbingan teknis (Bimtek) Fatwa Halal di Gedung Sosial Budaya Jakarta Islamic Centre pada Rabu (15/5/2024).

Acara ini berlangsung secara hybrid dengan tema “Ushul Fiqih dalam Menetapkan Hukum Produk Halal” dan menghadirkan narasumber Sekretaris Komisi Fatwa MUI Pusat, KH. Miftahul Huda.

Sebanyak 79 peserta menghadiri Bimtek ini, terdiri dari auditor MUI DKI Jakarta dan Pengurus MUI Komisi Fatwa DKI Jakarta. Ketua Bidang Fatwa MUI DKI Jakarta, Ahmad Mujtaha Syahab, hadir secara online. Selain itu, hadir pula Sekretaris Bidang Fatwa Marhadi Muhayyar dan Direktur LPPOM MUI Jakarta, Deden Edi S.

BACA JUGA:  Bunda Elly Sambangi Korban Kekerasan Ayah Kandung di Jatijajar

Sekretaris Bidang Fatwa MUI Jakarta, Marhadi Muhayyar, mengatakan bahwa Bimtek ini bertujuan untuk menyamakan persepsi antara MUI Pusat dan Provinsi.

“Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk memastikan kejelasan hukum agar tidak berubah-ubah,” jelasnya.

Menyoroti pentingnya menyamakan persepsi antara MUI provinsi dan MUI pusat. Dalam karyanya, ia menyampaikan temuannya terkait gula merah, di mana dari 30 sampel yang diuji, 20 di antaranya positif mengandung formalin, sementara 10 lainnya negatif. Temuan ini menjadi penting dalam menyamakan metodologi penetapan halal, sehingga standar penetapan halal tidak berbeda antara MUI Pusat dan Provinsi.

BACA JUGA:  Kuasa Hukum: Pemeriksaan Perkara Pidana Tidak Mutlak Bergantung Kepada Adanya Akta Yang Dibuat Di Notaris

Menyambut pandangan Marhadi, Direktur LPPOM MUI DKI, Deden Edi, menekankan pentingnya pelaksanaan bimbingan teknis (bimtek). Baginya, MUI atau LPPOM MUI adalah satu kesatuan antara pusat dan daerah, sehingga informasi yang disampaikan harus seragam dari pusat ke daerah. Hal ini merupakan langkah penting dalam memastikan keberlangsungan standar kehalalan yang konsisten di seluruh wilayah.

Deden menjelaskan bahwa dalam penetapan halal, mereka mengundang Kiyai Miftahul Huda dari MUI Pusat untuk memberikan pemahaman lebih mendalam tentang Ilmu agar SOP pelaksanaan ketetapan halal dari MUI Pusat dapat terlaksana dengan baik secara teori. Penjelasan langsung ini dianggap penting karena dapat meningkatkan pemahaman, terutama mengingat beberapa kasus di DKI Jakarta yang disampaikan oleh pusat.

BACA JUGA:  8 SMA Terbaik di Depok Berdasarkan Nilai UTBK

Selain itu, Deden juga menjelaskan proses penentuan kehalalan produk dan tugas auditor dalam melakukan pengecekan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Kriteria tersebut mencakup komitmen dan tanggung jawab, bahan baku, proses produksi, produk akhir, serta audit internal yang dilaksanakan setiap tahun.

“Dalam menjaga kehalalan produk, penting untuk melakukan review setiap tahunnya. Halal adalah komitmen seumur hidup, oleh karena itu, kita harus memastikan bahwa setiap produk dijamin kehalalannya. Hal ini merupakan komitmen bersama untuk mencapai target wajib halal pada bulan Oktober dengan baik,” tambah Deden.

Pos terkait