Mengenal Perbankan Syariah Dikalangan Konvensional

 

Bank Syariah menjalankan berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (UU NO 21 Tahun 2008) Bank Syariah Prinsip Syariah adalah kegiatan prinsip hukum perbankan Islam berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah adapun kegiatan usaha bank syariah antara lain mudharabah,musyarokah, murobahah, ijarah, ijarah wa iqtina. pada sistem operasional bank syariah, pemilik dana menanamkan uangnya di bank tidak dengan motif mendapatkan bunga, melainkan keuntungan bagi hasil.

Dana nasabah, kemudian disalurkan kepada mereka yang membutuhkan dengan perjanjian pembagian keuntungan sesuai kesepakatan. bank syariah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah yang mengacu pada syariat Islam, dengan berpedoman utama kepada Alquran dan hadis. Terdapat dua jenis bank syariah, yaitu Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). bank syariahpun memiliki kelemahan yaitu tidak Semua Daerah Ada Bank Syariah. Meski sudah ada sejak lama, ternyata penyebaran bank syariah di Indonesia tidak merata, Sistem Nisbah (Bagi Hasil) Dinilai Masih Rumit, Fasilitas Tabungan Syariah Masih Terbatas, dan pinjam Lebih Mahal.

BACA JUGA:  E-wallet sebagai Media Promosi dalam Bisnis Online

adapun peranan uang dalam perspektif syariah yaitu aktivitas pertukaran mata uang atau kurs disebut aktivitas sharf. Dimana aktivitas sharf tersebut hukumnya mubah. Sharf adalah jual beli atau pertukaran antara satu mata uang asing dengan mata uang asing lain, seperti rupiah dengan dolar, dolar dengan yen dan sebagainya dan ekonomi Islampun berbeda dengan ekonomi konvensional dalam memandang istilah uang dan kapital.

dalam pandangan ekonomi konvensional, istilah uang dan kapital seringkali digunakan secara sama (interchangeable) sebab dalam ekonomi konvensional identik dengan kapital sedangkan ekonomi Islam membedakan secara tegas antara uang dan kapital. Konsekuensi pembedaan secara lebih jauh kemudian dapat dibedakan uang sebagai barang publik (public goods) dan kapital sebagai barang private (private goods), uang merupakan sesuatu yang bersifat flow concept sedangkan kapital bersifat stock concept. Sehingga dalam ekonomi Islam, uang harus mengalir dan beredar dimasyarakat atau tidak boleh diendapkan dan ditimbun.

BACA JUGA:  Pemimpin yang Berintegritas

sistem perbankan dalam finansial islam ialah perbankan bertindak sebagai administrator sistem pembayaran perekonomian dan sebagai intermediasi finansial dan peranan perbankan adalah eksploitasi ketidaksempurnaan di pasar finansial seperti biaya transaksi dari pencarian, akuisisi, dan diversifikasi, serta skala ekonomi dalam pengawasan transaksi.

dalam pengubah aset, perbankan menjadi evaluator resiko dan bertindak sebagai filter untuk mengevaluasi sinyal pasar finansial dengan informasi yang terbatas. perbedaan utama dengan perbankan konvensional, bank islam akan banyak mendasarkan diri pada pola bagi-hasil.

BACA JUGA:  Pembelian LPG Subsidi Dibatasi, Begini Cara Mengatur Keuangan Keluarga yang Sehat

Kebijakan moneter adalah keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka menunjang aktivitas ekonomi melalui berbagai hal yang berkaitan dengan penetapan jumlah peredaran uang di masyarakat.

Tujuan utama kebijakan moneter adalah menjaga kestabilan ketersediaan Jang suatu negara. Karena persediaan uang negara mempengaruhi berbagai aktivitas ekonomi, seperti inflasi, suku bunga bank, dan sebagainya. oleh sebab itu, penanggung jawab dan pelaksana kebijakan moneter di Indonesia yaitu Bank Indonesia selaku bank sentral di Indonesia.

Jenis kebijakan moneter ekspansif yang melakukan pengelolaan dan pengaturan peredaran uang aktivitas ekonomi disebut sebagai kebijakan moneter ekspansif. Dalam hal ini, tujuan dalam utamanya meningkatkan peredaran uang di masyarakat sehingga roda perekonomian meningkat.

Kebijakan moneter kontraktif dimana kebijakan diambil sebagai langkah mengurangi peredaran uang di masyarakat saat terjadi inflasi. Hal ini diwujudkan melalui penjualan obligasi pemerintah, peningkatan suku burga bank, dan meningkatkan persyaratan cadangan untuk bank.

-Nisaut Tazkiyah-

Pos terkait