Mitigasi Kecelakaan Perahu Nelayan

Mitigasi Kecelakaan Perahu Nelayan

DEPOK POS – Indonesia sebagai negara kepulauan adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan antara darat, laut dan udara. Secara fisik, laut adalah pemisah yang nyata antara pulau satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu untuk mencapai pulau yang lain dibutuhkan alat transportasi, dari segi kelautan adalah kapal laut.

Kecelakaan Kapal merupakan salah satu masalah utama sistem transportasi laut, khususnya diindonesia. Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), melaporkan terdapat 54 kecelakaan pelayaran pada tahun 2021. Jumlah tersebut meningkat 58,33% dibandingkan setahun sebelumnya yang sebanyak 12 kasus.

Kegiatan pelayaran mengandung resiko terjadi musibah yang dapat mengancam keselamatan kapal maupun jiwa manusia yang salah satunya bisa dikarenakan kesalahan prosedur atau tata cara dalam penanganan muatan barang berbahaya pada pelayaran.

Banyak kasus kecelakaan kapal merupakan salah satu indikasi perlunya perbaikan dalam sistem transportasi laut, dalam hal ini pelayaran. Faktor-faktor yang diduga berkontribusi dalam kecelakaan kapal diantaranya kelalaian manusia (Human Eror), teknis dan cuaca.

Kecelakaan kapal terdiri dari beberapa jenis diantaranya tabrakan, kegagalan peralatan, ledakan, kebakaran, kebocoran, kandas, terbalik dan tenggelam. Kecelakaan kapal menimbulkan berbagai akibat terkait dengan keselamatan manusia, finansial dan lingkungan. Kecelakaan kapal disebabkan oleh beberapa faktor, baik dipantai maupun disepanjang alur perairan yang meliputi elemen manusia dan teknologi.

BACA JUGA:  Rumah Adat Melayu, Hunian Kayu Tradisional yang Unik Limas Potong

Faktor manusia dan teknologi sebagai faktor yang berkontribusi terhadap kecelakaan kapal dapat disebabkan oleh kecerobohan awak kapal terkait dengan keselamatan melalui pemberian izin pemuatan barang yang melebihi kapasitas muat (Overloading), Penyalahgunaan alkohol, atau perawatan kapal yang buruk, mesin dan perlengkapan tidak berfungsi dengan baik serta cuaca yang buruk.

Keselamatan pelayaran perlu menjadi perhatian dari semua pihak, baik regulator maupun operator. Salah satu pernyataan bahwa pelayaran akan selalu penuh dengan resiko, meskipun standar keselamatan selalu ditingkatkan, menunjukkan pentingnya peranan dari pihak-pihak terkait, dengan kata lain implementasi regulasi yang dijalankan dengan baik oleh pelaku dilapangan.

Insiden laut adalah pristiwa atau kejadian yang disebabkan atau yang berhubungan dengan pengoprasian kapal dan mengakibatkan kapal musnah atau hilangnya nyawa seorang, atau yang menyebabkan konstruksi kapal mengalami kerusakan berat atau mengakibatkan pencemaran lingkungan.

Diketahui bahwa kecelakaan pada tahun 2021 tercatat sebanyak 45 kali, dari kecelakaan kapal tercatat sebanyak 23 kali, kemudian operasi kondisi membahayakan manusia sebanyak 17 kali dan bencana alam 5 kali.

Kecelakaan kapal banyak terjadi karena wilayah perairan bangka belitung termasuk jalur perlintasan yang strategis.Jalur tersebut menjadi penghubung laut jawa, Natuna, dan selat malaka, tidak hanya dilayari nelayan setempat, tapi juga dilewati oleh kapal-kapal internasional.

BACA JUGA:  Bagaimana Hukum Tidak Menikah di dalam Islam?

Badan SAR Nasional (BASARNAS) Ambon mencatat sebanyak 54 kasus kecelakaan kapal terjadi di perairan maluku sepanjang 2021. Kecelakaan tersebut sering terjadi dikarenakan kapal tenggelam, perahu nelayan hilang, dan lain sebagainya.

Kepala kantor Basarnas Ambon Mustari mengatakan, sebanyak 940 warga menjadi korban dari 54 kasus kecelakaan kapal diperairan Maluku sepanjang 2021.

Hal yang perlu dilakukan

Sesuai dengan ketentuan PP No.8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas PP No. 1 Tahun 1998 tentang pemeriksaan kecelakaan kapal jo pasal 251,252,253,254 UU No. 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, kecelakaan kapal yang pemeriksaannya dilakukan oleh Mahkamah pelayaran, termasuk juga kecelakaan kapal yang menyebabkan terancamnya jiwa manusia dan kerugian harta benda.

Oleh karena itu penguasa pelabuhan atau syahbandar harus memasang kabel-kabel listrik, pipa dan sejenisnya dan pembangunan instalasi lain diwilayah perairan pelabuhan dilengkapi dengan lokasi dan petanya.

Beberapa hal yang perlu dilakukan ialah satu pengetatan penerbitan surat izin berlayar. Kedua sosialisasi terus menerus untuk menjaga agar nelayan tidak masuk kealur pelayaran kapal besar yang bisa menimbulkan resiko tabrakan. Ketiga keselamatan pelayaran rakyat harus diperbaiki tapi tetap mempertimbangkan manfaat ekonomi rakyat.

BACA JUGA:  Manajemen Risiko pada Bank Syariah

Direktur jendral perhubungan laut, Tonny Budiono, MM mengeluarkan Maklumat Nomor : 190/XII/DU-16 Tanggal 7 Desember 2016 perihal kewajiban pelaksanaan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran.

Maklumat ini ditujukan bagi para kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) yaitu para kepala kantor kesyahbandaran utama, dan otoritas kepala pelabuhan.

Kemudian juga perlu adanya pengawasan setiap perbaikan kapal khususnya pekerjaan pengelasan dan pengisian bahan bakar serta mengawasi setiap bongkar muat khususnya bongkar muat barang berbahaya dan barang khusus atau barang berat yang berpotensi terjadi kecelakaan dipelabuhan.

Nahkoda juga diminta untuk selalu mengawasi pergerakan lalu lintas kapal secara visual dan memperhatikan laporan cuaca yang dikeluarkan oleh Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG) agar kecelakaan kapal tidak terulang lagi.

Mewajibkan kapal untuk menggunakan radio VHF sebagai alat komunikasi penting dikapal yang diperuntukkan sebagai alat komunikasi antar kapal ke kapal, kapal ke darat dan darat ke kapal.

Kemudian menteri perhubungan laut juga agar melakukan sosialisasi dan pelatihan juga terhadap nelayan-nelayan kecil tata cara mengoprasikan radio dengan benar, karena harus mengikuti prosedur khususnya menyangkut penggunaan frekuensi atau kanal.

Suryadi
Mahasiswa Prodi Manajemen Bisnis Syariah Angkatan 2020 STEI SEBI

Pos terkait