PDIP Kritisi Kebijakan Penerimaan PPPK Pemkot Depok

PDIP Kritisi Kebijakan Penerimaan PPPK Pemkot Depok

DEPOK POS – Berada di ruang kerjanya ikravany Hilman dari Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Depok menyoroti betapa bobroknya mekanisme penerimaan PPPK (Pegawai Pemerintah dan Perjanjian Kerja) di Kota Depok Tahun Anggaran 2022 khususnya di bidang tenaga guru agama non muslim.

Ikravany mengatakan bahwa, “dalam formasi yang di buat BKPSDM Kota Depok ada Diskriminasi hal ini terlihat tanpa membuka lowongan formasi bagi para guru tenaga agama non muslim baik di tingkat SDN maupun di SMPN di kota Depok tahun anggran 2022,”ucapnya dengan nada sedikit tinggi.

Bacaan Lainnya
BACA JUGA:  Green Lake View Waterpark jadi Favorit Libur Sekolah

Masih menurut Ikravany Hilman. Selaku Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Depok bahwa, “kebijakan Pemerintah Kota Depok dalam penerimaan PPPK khususnya tenaga guru agama lewat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya manusia sangat jelas. Bahwa kuota formasi untuk guru agama non muslim tidak mereka buka padahal sudah jelas bahwa sekitar 13 SMP Negeri di Kota Depok yang masih kekurangan guru agama non muslim. Jadi apapun ceritanya paradikma dinas pendidikan kota depok telah melakukan diskriminasi terhadap calon-calon guru agama non muslim yang mau mengabdi ke dinas pendidikan tetapi tidak di berikan formasinya, dan hal ini sudah berlangsung hampir 3 tahun,” tegas Ikravany di dampingi Frans Samosir di ruang kerjanya di gedung DPRD Kota Depok Rabu (2/11/2022).

BACA JUGA:  Idris Beberkan Rencana Pembangunan 2024-2025

Selain itu, Ikravany juga menganggap, pemerintah Kota Depok omong kosong tidak melakukan diskriminasi dalam pelaksanaan pemerintahanya saat ini. Karena dari temuan kita, ini fakta nyata bahwa dalam penerimaan PPPK Tahun Anggaran 2022 dalam perekrutan tenaga guru non muslim formasi tidak mereka buka, sehingga membuat para lulusan guru agamam non muslim yang akhirnya mereka tidak mendapat peluang untuk mengabdi dan mendapatkan haknya di dinas pendidikan kota Depok, khususnya untuk para mengajar siswa-siswa SD dan SMP yang beragama non muslim untuk mendapat pendidikan keagamaan melalui Rohkris di beberapa sekolah SD maupun SMP Negeri di kota Depok.

BACA JUGA:  80 Persen Anggota DPRD Mangkir Sidang, FWJI Depok: Bukti Omong Kosong Janji Manis Kampanye!

“Dari data yang kami dapat bahwa masih cukup banyak guru non muslim yang dibutuhkan sekolah-sekolah SD dan SMP negeri di kota Depok yang membutuhkan sesuai dengan perkembangan kuantitas jumlah siswa non muslim di setiap sekolah tersebut,” tutup Ikravany dengan nada kesalnya. [Susi]

Pos terkait