Pdt. Dr. Mulyadi Sulaeman : Kerukunan Antar Umat Beragama Modal Utama Menciptakan Kerukunan Nasional

MJ, Jakarta – Praktik Moderasi Beragama di Indonesia menunjukkan perkembangan menggembirakan seiring dengan kerukunan umat yang terbukti terus terbina kuat.

Optimisme implementasi program Moderasi Beragama akan berjalan semakin sistematis, terencana dan berkelanjutan juga besar dengan terbitnya regulasi baru, yakni Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama. Hal ini sepenuhnya setuju dikatakan Pdt. Dr. Mulyadi Sulaeman bahwa kerukunan antar umat beragama merupakan modal utama dalam menciptakan kerukunan Nasional.

“Dengan adanya kerukunan, Indonesia dapat menjadi Bangsa yang maju dan sejahtera. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk menyadari dan membangun serta menjaga kerukunan ini,” kata Gembala Sidang GSPDI (Gereja Sidang Pantekosta Di Indonesia) jemaat House of Filadelfia Bellezza, Permata Hijau kepada majalahjakarta.id Selasa (5/12/2023).

BACA JUGA:  Jawab Tantangan Zaman, Kaum Betawi Gelar Kongres

Dari pandangan Pdt. Mulyadi, bahwa praktik Moderasi Beragama di Indonesia telah mengalami perkembangan yang menggembirakan. Kerukunan umat terus terbina kuat, dan implementasi program Moderasi Beragama semakin sistematis, terencana, dan berkelanjutan. Terbitnya regulasi baru, yaitu Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama, juga menjadi indikasi positif untuk kemajuan program ini.

“Dalam menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama, Presiden Joko Widodo telah mempertimbangkan keragaman agama dan keyakinan sebagai anugerah Tuhan kepada bangsa Indonesia. Namun, untuk memastikan penerapan program ini sampai ke akar rumput di daerah-daerah, perlu dilakukan evaluasi dan pemantauan secara berkala,” tegas Ketua Umum Sinode GSPDI periode 2013-2017 ini.

BACA JUGA:  Renungan Politik: H minus 67 hari, dari pencoblosan

Pernyataan Menag Yaqut yang menegaskan, bahwa penguatan Moderasi Beragama bukan tugas individu atau kelompok semata. Tanpa kolaborasi dan bersinergi, implementasi Moderasi Beragama sulit akan terwujud.

“Pengaruh utama Moderasi Beragama bukan hanya tugas Kementerian Agama, Program prioritas ini sudah menjadi tugas bersama kita, semua kementerian, lembaga dan masyarakat juga termasuk para aktivis hak asasi manusia. Pdt. Mulyadi sangat setuju apa yang dikatakan Menag Yaqut bahwa penguatan Moderasi Beragama bukanlah tugas individu atau kelompok semata. Kolaborasi dan sinergi dari berbagai pihak, termasuk kementerian, lembaga, masyarakat dan aktivis hak asasi manusia sangat penting dalam mewujudkan implementasi yang berhasil,” paparnya.

BACA JUGA:  Telkom Berdayakan Generasi Muda Lewat Program Edukasi Konservasi

Jika dilihat pejalananya mengenai apakah Moderasi Beragama sudah berjalan sesuai harapan Presiden Jokowi selama tahun 2023 kata Pdt. Mulyadi menegaskan, hal ini mungkin perlu ditinjau secara lebih mendalam. Evaluasi yang komprehensif dan melibatkan berbagai pihak terkait akan membantu dalam mengevaluasi kemajuan dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi program ini, pungkasnya.

Pos terkait