Pengacara Poltak Silitonga Ungkap Bobroknya Bank Sumut dalam RDP Komisi C DPRD Sumut terkait Sengketa Agunan

MJ. Medan – Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi C DPRD Sumut yang digelar pada Rabu, 5 Juni 2024, di Ruang Komisi C DPRD Sumut, Medan, diwarnai dengan aksi protes keras dari Kuasa Hukum Tianas Br Situmorang, Poltak Silitonga SH MH.

Dalam rapat tersebut, Poltak Silitonga secara terang-terangan mengungkap kelakuan buruk para petinggi Bank Sumut, membuat mereka tak berkutik selama rapat berlangsung.

RDP tersebut menjadi salah satu pertemuan paling buruk sepanjang sejarah pelayanan perbankan Bank Sumut. Ibarat menenggak kopi berasa garam, para petinggi Bank Sumut terpaksa menghadapi kritikan pedas dan tuduhan yang dilontarkan oleh Poltak Silitonga.

Selama RDP, Poltak Silitonga dengan lantang membongkar berbagai aib dan masalah dalam pelayanan yang diberikan oleh Bank Sumut terhadap debiturnya. Pengacara kondang ini mengungkapkan berbagai ketidakberesan yang semakin membuat pihak Bank Sumut tersudutkan.

Tak hanya Poltak Silitonga, Ketua Komisi C DPRD Sumut, Poaradda Nababan SpB dari Partai PDIP, bersama Anggota Komisi C DPRD Sumut Hj Meilizar Latief SE MM dari Partai Demokrat, juga menekan pihak Bank Sumut. Mereka mendesak agar kuasa hukum Bank Sumut memberikan penjelasan sesuai fakta dan bukti-bukti dokumen yang konkret.

Dalam rapat yang digelar di Ruang Komisi C DPRD Sumut, Medan, Kuasa Hukum Tianas, Poltak Silitonga SH MH, mengkritik tajam jawaban pihak Bank Sumut yang dinilai hanya sebatas ucapan tanpa didukung data pendukung.

Sengketa ini bermula dari laporan pengaduan penipuan, penggelapan, dan pemalsuan dokumen dalam kasus agunan debitur yang hingga kini belum dikembalikan oleh Bank Sumut kepada Tianas Br Situmorang.

Sebelumnya, Bank Sumut berdalih bahwa pembuatan surat persetujuan penyelesaian hutang kredit dan pengambilan agunan kredit atas nama Thomas Panggabean dilakukan secara salah prosedur dan masih terdapat permasalahan keluarga.

Namun, dalam RDP ini, alasan yang disampaikan Bank Sumut berubah, menyebutkan bahwa terdapat dua pihak yang mengklaim sebagai ahli waris atas agunan tersebut, serta menuding Derita Br Sinaga sebagai sumber masalah, sehingga agunan harus ditahan.

BACA JUGA:  Potensi Pelanggaran dan Penanganan Administratif dalam Proses Rekapitulasi Suara Pemilu 2024

Sementara itu, diketahui bahwa Derita Br Sinaga saat ini hidup nyaman bersama anak dan keluarganya dengan uang pinjaman sebesar Rp. 1 miliar yang dimaksud.

RDP ini menghadirkan berbagai pihak terkait, termasuk Tianas Br Situmorang beserta kuasa hukumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI) Kantor Perwakilan Sumut, dan Bank Sumut. Dalam kesempatan tersebut, Poltak Silitonga membeberkan kronologi sengketa penahanan agunan milik Tianas.

Semua fakta yang disampaikan oleh Poltak Silitonga awalnya diakui oleh pihak Bank Sumut. Bukti-bukti dokumen tertulis yang dimiliki Tianas dan kuasa hukumnya juga sesuai dengan temuan Bank Sumut.

Namun, terkait penahanan agunan, pihak Bank Sumut berdalih bahwa hal tersebut disebabkan oleh klaim dari Derita Sinaga (DS), yang merupakan selingkuhan almarhum Thomas Panggabean, mantan suami Tianas. DS, melalui kuasa hukumnya, juga mengklaim sertifikat sebagai ahli waris.

“Pada prinsipnya, hampir sama dengan fakta yang kami temukan. Hanya saja, pada kesimpulan kami, mengingat di akad kredit ada pihak lain berinisial DS tadi, yang dimana melalui kuasa hukumnya, mengklaim juga sebagai ahli waris, jadi yang kami temukan, ada dua pihak yang mengklaim sebagai ahli waris, ini yang membuat kami sampai sekarang belum menyerahkan agunan tersebut. Itu saja kesimpulan kami,” ungkap Kepala Divisi Hukum Bank Sumut Faisal Lubis.

Pernyataan Kepala Divisi Hukum Bank Sumut, Faisal Lubis, bahwa terdapat dua pihak yang mengklaim sebagai ahli waris atas agunan tersebut, langsung disanggah oleh Poltak Silitonga. “Gini pak Faisal, Saudara itu harus jujur, ada nggak ditunjukkan Surat Keterangan Ahli Waris kepada Saudara?” tandas Poltak Silitonga, mendesak kuasa hukum Bank Sumut untuk memberikan jawaban yang jujur dan berbasis dokumen.

BACA JUGA:  Terkait Korupsi BTS Kominfo, Kejagung Kembali Periksa Pihak ZTE

Ketua Komisi C DPRD Sumut, Poaradda Nababan, turut menekan kuasa hukum Bank Sumut untuk berbicara berdasarkan fakta dan dokumen tertulis resmi. Poaradda menekankan pentingnya menghadirkan bukti konkret dalam penyelesaian sengketa ini.

“Pak Faisal, bawa dokumen bapak, bawa dokumen Bank Sumut. Maaf ya, ini sudah lama saya dengar, jangan bapak pikir saya tidak tahu ini semua. Lengkapi dokumennya, baru bapak bercerita dari dokumen, gitu lho, itu yang saya ingatkan. Karena ini sudah saya kasih tahu bukan semalam, bukan kemarin. Sudah saya bilang, sudah bapak pahami apa yang disampaikan Ibu Tianas? Mana data bapak, dari situ bapak bicara. Ini saya ingatkan, nanti saya telepon Dirutnya kalau seperti ini caranya. Ini supaya clear, bawa dokumen bapak, mereka bawa dokumennya, selesai. Supaya kita tahu bagaimana, jangan kita debat kusir,” cetus Poaradda Nababan.

Hj Meilizar Latief SE MM, anggota Komisi C dari Partai Demokrat, menekankan pentingnya transparansi dan kejelasan dalam penyelesaian sengketa agunan debitur Tianas Br Situmorang.

“Dari pihak Bank Sumut, harus jelas sistem dan fakta yang ada. Kreditnya bagaimana, faktanya bagaimana. Ada atau tidak penyimpangan dari fakta-fakta yang mereka bawa, cukup. Jadi, tidak ada cerita ‘Saya tidak tahu,’ itu tidak boleh. Ada yang bilang ‘Saya tidak jelas,’ juga tidak boleh. Karena semua harus jelas,” tambah Hj Meilizar Latief.

Kepala Divisi Hukum Bank Sumut, Faisal Lubis, menyebut adanya Akta Perkawinan antara Thomas Panggabean dan Derita Sinaga yang diberikan secara sah kepada Bank Sumut sebagai dasar tindakan mereka.

“Kalau dari fakta-fakta dokumen sebenarnya sudah disampaikan pak Poltak. Sudah ada beberapa yang kita terima dan dokumennya sama. Pada dokumen tersebut, di satu sisi ada pencairan kredit. Kenapa kita akomodir atas nama DS tadi? Karena ada Akta Perkawinan yang secara formal suami istri antara pak Thomas dan ibu DS. Ada Akta Catatan Sipil,” tutur Faisal.

BACA JUGA:  Baharkam Polri Gelar Do'a Bersama Wujudkan Pemilu 2024 Aman Dan Damai

Pernyataan ini segera mendapat protes keras dari Poltak Silitonga, kuasa hukum Tianas Br Situmorang. Poltak menegaskan bahwa Akta Perkawinan bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas harta.

“Izin pimpinan. Kemarin saya sudah jelaskan kepada beliau ini (kuasa hukum Bank Sumut-red) sebagai Kepala Divisi Hukum. Akta Perkawinan itu bukan bukti kepemilikan hak atas harta. Itu sudah saya jelaskan kepada bapak. Bisa saja saya menikah besok, harta saya sudah banyak kali. Apakah istri saya besok mempunyai hak atas harta saya yang dibelakang…? Itu yang saya tanyakan kepada saudara sebagai ahli hukum. Kalau tidak bisa menjadi ahli hukum, jangan dilaksanakan, rusak negara ini kalian buat,” tandas Poltak dengan nada lantang di hadapan perwakilan BI Sumut dan OJK, serta para jurnalis.

Dalam RDP ini, Komisi C DPRD Sumut belum mendapatkan solusi atas permasalahan penahanan agunan di Bank Sumut. Sebelum menutup RDP, Ketua Komisi C DPRD Sumut Poaradda Nababan kembali mengingatkan pihak Bank Sumut untuk membawa data yang konkret serta menghadirkan Dirut Bank Sumut dan Derita Br Sinaga pada RDP berikutnya.

Selain Ketua Komisi C DPRD Sumut dr. Poaradda Nababan SpB dan anggota Komisi C DPRD Sumut Hj. Meilizar Latief SE MM, RDP ini juga dihadiri oleh sejumlah anggota Komisi C lainnya, yakni HM Subandi ST dari Gerindra, Mahidin Ritonga dan Jobel Tambunan SE dari Nasdem, serta Delvin Barus dari PDIP.

Sementara itu, perwakilan dari OJK Sumut dihadiri Dep/Dir Yovi Sukandar bersama Raya dan Alekson. Perwakilan dari Bank Indonesia Intan selaku Asisten Analis BI dan Zulfan RA. Sedangkan dari Bank Sumut mengutus salah satu jajaran direksinya Arieta dan bidang hukumnya.

Pos terkait