Pengadilan Negeri Jakarta Utara Menggelar Aksi Public Campaign Di Jakarta Internasional Stadion (JIS)

MJ, Jakarta –Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jak-Ut) mencanangkan zona integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Pencanangan zona Integritas yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut dilakukan dengan aksi turun ke jalan dengan membagikan Kaos serta stiker anti korupsi kepada pengguna jalan yang melintas di kawasan Jakarta Internasional Stadion (JIS) Jakarta Utara pada 16 Februari 2023.

Bacaan Lainnya
BACA JUGA:  Sesi Tahunan AALCO ke-61 di Indonesia Akan Bahas Sejumlah Isu Hukum Internasional

Kepada wartawan, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Tumpal Sagala SH.MH. mengatakan,”Pencanangan Zona Integritas ini kita lakukan untuk akreditasi penjamin mutu yang telah diperoleh oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Kegiatan pencanangan Zona Integritas ini, dalam rangka reformasi birokrasi yang dicanangkan oleh pemerintah, Sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK), dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Instansi Pemerintahan.

BACA JUGA:  Digitalisasi Sebagai Mesin Pertumbuhan Ekonomi Baru: Menteri Koordinator Airlangga Memimpin Transformasi

“Zona integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi khususnya dalam kaitan pencegahan korupsi dan peningkatan pelayanan publik pencari keadilan,” paparnya.

BACA JUGA:  Sulsel Kembangkan Program Literasi Al Quran

“Terkait reformasi birokrasi ini, Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah melaksanakan beberapa inovasi untuk memberikan kemudahan pelayanan, Baik pelayanan persidangan maupun pelayanan administrasi lainnya seperti pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) serta pelayanan persidangan. E- Court dimana pengguna pengadilan dapat melakukan pendaftaran secara elektronik (E-Filling) dan pembayaran secara elektronik (E-Payment), serta pemanggilan secara elektronik (E-Summons). “ujar Tumpal Sagala SH.MH. kepada Wartawa,

Pos terkait