Pengaruh Pembagian Harta Bersama Terhadap Perceraian

Pengaruh Pembagian Harta Bersama Terhadap Perceraian

DEPOK POS – Sudah menjadi kodrat manusia antara satu sama lain selalu saling membutuhkan. Semenjak manusia dilahirkan kita telah dilengkapi dengan sebuah naluri untuk senantiasa hidup bersama dengan orang lain. Naluri tersebut yang mengakibatkan adanya hasrat kuat untuk hidup teratur. Demikian juga halnya antara perempuan dan laki-laki yang saling membutuhkan (Suryani, 2013)

Negara Indonesia merupakan Negara berdasarkan hukum maka seluruh aspek kehidupan masyarakat diatur oleh hukum termasuk tentang perkawinan, perceraian, dan kewarisan. Adanya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974, setelah itu mulai berlaku efektif semenjak tanggal 1 Oktober 1975 adalah salah satu bentuk hukum di Indonesia tentang perkawinan serta akibat hukumnya.

Perkawinan dalam islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak suatu kepadatan biasa, tetapi ia memiliki nilai ibadah. Perkawinan adalah salah satu perintah agama terhadap yang mampu untuk segera melaksanakannya. Perkawinan juga dapat mengurangi maksiat penglihatan dan memelihara diri dari suatu perbuatan zina.

Pada masa sekarang, banyak perkawinan yang harus berakhir dengan perceraian. Perkawinan tak lagi dianggap sesuatu yang sakral oleh karena itu apabila terjadi perceraian maka merupakan hal yang biasa dan bukan merupakan hal yang tabu, bahkan di kalangan tertentu perceraian dapat dijadikan sebagai suatu sarana untuk meningkatkan popularitas.

Maka dari itu perceraian semakin banyak terjadi tidak hanya di kalangan masyarakat awam, akan tetapi juga banyak terjadi di kalangan masyarakat golongan intelektual. Namun apakah kalian tahu bahwa ada beberapa pengaruh pembagian harta bersama terhadap perceraian?

BACA JUGA:  Fanatisme Suporter Bola Indonesia

Pada Pasal 126 KUHPerdata bahwa perceraian mengakibatkan bubarnya harta bersama sehingga harta bersama tersebut harus dibagi di antara pasangan suami istri. Harta bersama pada awalnya merupakan tradisi masyarakat adat Indonesia termasuk yang beragama islam, kemudian diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) berdasarkan Instruksi Presiden no.1 Tahun 1991.

Harta bersama perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam diistilahkan dengan istilah “syirkah” yang berarti harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun (Pradoto, 2015).

Hukum seringkali tidak dapat secara efektif dalam mengatur hubungan yang terjadi antar manusia yang merupakan anggota masyarakat, biasanya disebabkan oleh adanya faktor-faktor manusia dalam kapasitasnya sebagai masyarakat maupun manusia sebagai pelaku hukum, perencana, pelaksana, penegak maupun pengaman hukum yang tidak mendukung keberlakuan suatu hukum yang dalam hal ini efektivitas pembagian harta bersama.

Untuk melihat efektivitasnya maka terlebih dahulu, ditinjau dari dua hal yaitu legal standing (harta bersama yang menunjukkan dimana seorang penggugat diberikan legal standing untuk mengajukan gugatan terhadap tergugat) dan peran aparat serta pemerintah dalam penerapannya secara efektif (Nurbaya et al., 2021)

Terjadi perceraian maka pembagian dari harta yang telah di syirkahkan meliputi modal awal dan hasil dari usaha tersebut. Apabila modal usaha tersebut berasal dari salah satu dari mereka maka modal tersebut harus dikembalikan kepada si pemilik. Sementara itu, menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan apabila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

BACA JUGA:  Dampak yang Membuat Warga Indonesia Minim dalam Membaca Buku

Apa faktor dari perceraian ini? Dari Jurnal yang telah ada yaitu Jurnal Psikologi, Dariyo, 2004 ; Faktor-faktor penyebab perceraian sebagai sebuah cara yang harus ditempuh oleh pasangan suami-istri ketika ada masalah-masalah dalam hubungan perkawinan mereka tak dapat diselesaikan dengan baik. Menurut para ahli, seperti Nakamura (1989), Turner & Helms (1995), Lusiana Sudarto Henny E. Wirawan (2001), memiliki beberapa penyebab perceraian, yaitu kekerasan verbal, masalah atau kekerasan ekonomi, keterlibatan dalam perjudian, keterlibatan dalam penyalahgunaan minuman keras, perselingkuhan (Kurniawati & Mustikawati, 2019)

Dilihat dari pemaparan diatas, bahwasanya ada faktor psikologi mengenai pembagian harta bersama, diantaranya yaitu:

Ketidakadilan
Dalam hal ini efektivitas penerapan hukum juga dapat dipengaruhi oleh ketidakadilan yang sangat berkaitan dengan sudut pandang suami selaku penanggung jawab keluarga terhadap istri selaku seorang ibu rumah tangga dalam memberikan bagian Harta milik bersama karena budaya.

Kepribadian
Pengaruh kepribadian juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pandangan ataupun persepsi masyarakat terhadap pembagian harta bersama akibat dari perceraian. Pengaruh kepribadian yang dimaksud ialah jika kepribadian individu itu baik dalam memandang baik terhadap suatu masalah seperti pembagian harta bersama, maka masyarakat yang melihat kepribadiannya itu akan cenderung memiliki pandangan yang sama dalam pembagian harta bersama.

Pengaruh pembagian harta bersama terhadap perceraian ternyata memiliki beberapa faktor psikologisnya, yaitu ketidakadilan dan juga kepribadian seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Adanya hukum harta bersama yang juga telah diatur dalam Undang-Undang mungkin akan membuat kita jadi lebih memahami bagaimana pembagian harta bersama perkawinan terlebih saat seseorang sedang berhadapan dengan perceraian.

BACA JUGA:  Pentingnya Mengendalikan Emosi

Pengertian tentang harta bersama dalam UU RI No.1 Tahun 1974 pada BAB VII Pasal 35 ayat (1), yang menyebutkan bahwa “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”. Penjelasan nya menyatakan bahwa “apabila perkawinan putus maka harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing”.

Pasal 12 huruf (d) tentang Hukum Kekeluargaan yaitu Badan Perencana Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (BPLPHN) telah memutuskan pada tanggal 28 Mei 1962 bahwa dalam setiap perkawinan diakui ada harta bersama suami-istri, mengenai harta benda yang diperoleh dalam perkawinan itu atas usaha suami atau istri.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 7 ayat (1) : jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut :

  • Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
  • Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
  • Peraturan Pemerintah
  • Keputusan Presiden
  • Peraturan Daerah

Berdasarkan UU RI No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 49 berbunyi “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama orang-orang yang beragama islam dibidang : a. perkawinan ; b. waris ; c. wasiat ; d. hibah ; e. wakaf ; f. zakat ; g. infaq ; h. shadaqah; dan i. ekonomi syariah.

Oleh:
Salfa Marcshanda Putri, Sabita Aziziah, & Sinta Tunjung Puspita
Fakultas Psikologi, Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka

Pos terkait