Pengawasan Syariah Terhadap Lembaga Keuangan Syariah

Pengawasan Syariah Terhadap Lembaga Keuangan Syariah

DEPOK POS – Sistem pengawasan lembaga keuangan syariah adalah suatu sistem yang mengawasi kegiatan operasional lembaga keuangan secara luas atau secara umum, dan juga mengawasi kepatuhan dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan keuangan tersebut.

Tata kelola perusahaan di lembaga keuangan Islam

Lembaga keuangan Islam atau di sebut juga dengan LKI merupakan lembaga keuangan yang secara resmi atau efisien dalam menjalankan syariat Islam di dalam kegiatannya. Tercatat pada tahun 2006 jumlah LKI mencatat 458 di seluruh dunia. LKI menyediakan produk yang tampak sama dengan produk lembaga keuangan konvensional tetapi sangalah berbeda, perbedaan itu terletak pada konsep dan aplikasinya.

IFI dimulai di Mesir pada tahun 1970 dan kemudian meluas melalui timur tengah , Eropa dan Amerika Serikat. IFI sudah banyak tersebar di berbagai negara tetapi sudah seimbang dengan komunitas muslim termasuk di dalamnya Bank, asuransi, reksa dana, dana lindung nilai dan penerbitan obligasi Islam. Kegiatan tersebut akan di atur oleh bank sentral, otoritas pasar modal, dam regulator lainnya.

Definisi Syariah

Prinsip-prinsip terkait tata kelola LKI ada dalam hukum syariah yang memberikan pedoman untuk bertransaksi ekonomi dengan berperilaku yang bermoral. Praktik transaksi terbaik yang dilakukan adalah transaksi umat Islam dalam kegiatan sehari-hari yang menganggap bahwa harta kekayaan yang mereka punya hanyalah amanah dari Tuhan sebagai ujian bagi mereka. Haque (1999) menyampaikan keutamaan bisnis Islam adalah keadilan dan kejujuran, dan di mana pemanfaatan secara sewenang-wenangnya di larang.

BACA JUGA:  Bank Muamalat Pacu Penyaluran Pembiayaan Korporasi

Dari sekian banyaknya definisi tentang pengawas syariah, dapat di simpulkan bahwa definisi tersebut mencakup empat kegiatan utama dalam pengawasan syariah, yaitu;

  • Merevisi anggaran dasar dan semua kebijakan internal
  • Penerbitan keputusan agama atau fatwa sebelum meluncurkan produk ke publik untuk memastikan kepatuhan mereka terhadap syariah
  • Meninjau kembali produk dan kontrak baru selama masa pelaksanaannya untuk memastikan kepatuhan syariah
  • Melaporkan pendapat syariah kepada pihak yang terkait.

Pentingnya Pengawasan Syariah

Pengawasan syariah merupakan pengawasan yang sangat penting dalam struktur tata kelola LKI. Pentingnya pengawasan syariah ini berasal dari 5 sumber, yaitu;

Agama

Keagamaan ini berasal dari ulama syariah untuk memahami tentang prinsip-prinsip syariah. mendidik para pedagang dalam syariat Islam untuk tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Pada saat ini kurangnya pemahaman prinsip-prinsip syariah para manajemen LKI, maka dari itu perlunya keberadaan pengawasan syariah untuk membantu LKI dalam melaksanakan tugasnya dalam berbisnis sesuai dengan prinsip syariah.

Sosial

Pengawasan syariah menghapuskan keraguan bagi pengelola kepentingan tentang kegiatan LKI. Karena memfokuskan kepatuhan terhadap transaksi ini dengan syariat Islam. Ulama syariah mempunyai posisi yang dihormati oleh seluruh masyarakat muslim, persetujuan ulama syariah terhadap kegiatan atau transaksi IFI memberikan kepercayaan kepada pengelola terhadap kepentingan legitimasi transaksi. Jika klien tidak mendapatkan persetujuan dari pengawas syariah, maka kontrak tersebut batal. Oleh karena itu, pengawasan syariah secara material berasal dari kekuatan para ulama syariah.

BACA JUGA:  Peran Audit Internal dalam Mengelola Tata Kelola Lembaga Zakat di Malaysia

Ekonomi

Pengawasan syariah mempunyai kekuatan ekonomi. El-Khelaifi (2002) menyatakan bahwa pengawasan syariah berhubungan dengan profitabilitas. Ia menyampaikan pendapat bahwa profitabilitas LKI tergantung pada kinerja para ulama syariah dan mengatakan bahwa bantuan pengawasan syariah dalam menciptakan produk yang sesuai dengan syariat dapat meningkatkan profitabilitas IFI.

Hukum

Kekuatan hukum pengawasan syariah berasal dari banyak sumber. Standar tata kelola AAOIFI mewajibkan keberadaan Dewan Pengawas Syariah di setiap bank. Penegasan ini merupakan tiang otoritas DPS dan mewajibkan fatwanya kepada manajemen eksekutif.

Pemerintahan

Posisi heirarki pengawasan syariah dialokasikan di bawah pemegang saham untuk mengutamakan keunggulannya di atas tata kelola lainya. Para ulama syariah menetapkan kebijakan internal mereka termasuk tugas, tanggung jawab dan hubungan dengan pemerintahan lainnya di IFI.

Pengawasan Syariah : Manfaat vs Biaya

Pengawasan syariah membawa beberapa manfaat dan biaya bagi LKI. Manfaat dari pengawasan syariah yaitu kontrol atas LKI, bimbingan kepada manajemen, dan tata kelola yang baik. Pengawasan dari lembaga syariah memiliki otoritas tertinggi untuk membatalkan produk atau investasi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. fatwa yang dikeluarkan oleh dewan pengawas syariah dapat mempengaruhi kinerja LKI secara negatif dan mengurangi kepercayaan pengelola kepentingan jika dikeluarkan oleh ulama tetapi tidak memenuhi syarat atau lalai.

BACA JUGA:  Tata Kelola Syariah Bank Syariah di Bangladesh

Bentuk-bentuk Pengawasan Syariah

Pengawasan syariah beroperasi pada tingkatan makro maupun mikro. Pada level makro (tingkat negara) pengawasan syariah di lakukan oleh dewan tertinggi syariah. sedangkan pada tingkat mikro (tingkat kelembagaan) pengawasan syariah di lakukan oleh dewan pengawas syariah atau konsultan syariah maupun penasihat syariah.

Tujuan Pengawasan Syariah

Standar tata kelola AAOIFI mengatakan bahwa tujuan utama dari pengawas syariah adalah memastikan seluruh kegiatan LKI sesuai dengan aturan dan prinsip syariah.

Fungsi Pengawasan Syariah

Hassan (2001) membagi dua fungsi, yang pertama fungsi pembinaan yang dibagi revisi kebijakan, kontrak, kesepakatan, serta melatih manajemen dalam menjalankan aturan syariah. Dan yang kedua, pengendalian yang meliputi penelaahan menyeluruh atas semua transaksi agar memastikan semua kepatuhan terhadap fatwa dan keputusan.

Kesimpulan

Pengawasan syariah mempunyai fungsi yang penting dalam tata kelola LKI. Dan mempunyai bentuk yang berbeda dalam tingkat makro dan mikro. Dalam makro pengawasan syariah dijalankan oleh KSS baik di dalam maupun di luar bank sentral. Pada tingkat mikro di jalankan oleh Dewan pengawas syariah, konsultan syariah dan penasihat syariah. Bentuk pengawasan umum diperoleh dari lima sumber, agama, sosial, ekonomi, hukum dan pemerintahan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kegiatan yang di lakukan oleh LKI sesuai dengan syariah.

Thalia Juni Yanti
STEI SEBI

Pos terkait