Peran Audit Internal dalam Mengelola Tata Kelola Lembaga Zakat di Malaysia

Peran Audit Internal dalam Mengelola Tata Kelola Lembaga Zakat di Malaysia

DEPOK POS – Disetiap lingkungan yang kita tinggali pastilah memiliki aturan yang berlaku, dan kemudian harus kita patuh. Begitu pula dengan negara yang pastinya memiliki aturan serta tata kelola negara tersendiri. Salah satunya malaysia yang merupakan negara yang mayoritas masyarakatnya beragama islam. Dimana kewajiban sebagai seorang muslim yang harus terpenuhi adalah kewajiban dalam menunaikan zakat.

Beberapa dekade setelah masa kemerdekaan, malaysia menunjukkan rapatnya asosiasi antara keislaman dan kemelayuan. Bahkan dalam kontitusi federal pasal 160 (b) dinyatakan bahwa yang disebut dengan melayu adalah mereka yang beragama islam, berbicara dan berbahasa melayu juga mengikuti adat melayu. Salah satu pengamalan ajaran-ajaran islam adalah zakat sebagai implikasi utama tingkat pengamalan umat islam terhadap ajaran-ajaran islam.

Dimalaysia, implikasi zakat sudah dilakukan sejak masa pra penjajahan, masa penjajahan, pasca kemerdekaan 1957, tahun 80-an, dan tahun 90-an hingga sekarang. Sebagai masyarakat yang beragama muslim tentu harus paham bagaimana pengelolaan dana zakat dilembaga zakat.

BACA JUGA:  Bank Muamalat Pacu Penyaluran Pembiayaan Korporasi

Dengan demikian tata kelola tidak dapat dipisahkan dari prinsip-prinsip dasar atas terwujudnya pemerintahan dengan tata kelola yang baik. Dalam terwujudnya tata kelola yang baik, audit internal bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perusahaan telah menyelesaikan pengendalian internal, kepatuhan terhadap peraturan yang relevan dan memberikan nilai tambah bagi perusahaan tersebut.

Selain itu, peran audit internal sebagai pengawas terhadap potensi resiko terjadinya kecurangan, serta bertanggung jawab untuk membantu manajemen serta mempu menjadi pendukung dalam mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas.

Hasil audit yang didapat akan dilaporkan sebagai temuan audit yang merupakan hak istimewa bagi seorang audit internal. Disamping adanya audit internal dalam suatu perusahaan, tidak terlepas dari management risiko yang melakukan proses identifikasi risiko financial, analisis, evaluasi, pengendalian dan menanggulangi risiko yang dihadapi perusahaan dengan cakupan ruang yang sangat luas baik secara internal maupun eksternal.

BACA JUGA:  Seberapa Pentingnya Peran Pengawasan Syariah Terhadap Lembaga Keuangan Syariah?

Kode standar manajemen risiko telah ditetapkan secara internasional yakni : ISO 31000. Kode ini digunakan juga diberbagai perusahaan yang ada di malaysia, sedangkan negara islam lainnya bisa merujuk ke MCCG 2017, dimana management risiko didelegasikan kepada kepala audit internal perusahaan itu sendiri.

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh : Suhaimi Ishak, Mohammad Naikmi, dkk dengan judul The Role of Internal Audit in Governance of Zakat in Malaysia, ditemukan 5 fakta menarik tentang peranan audit dan tata kelola lembaga zakat di malaysia.

Hasil temuan yang pertama dimalaysia, hukum tertinggi yang ada adalah konsitusi federal dengan tata kelola perusahaan lembaga zakat yang terbaik dan dapat diadopsi oleh negara islam lainnya, yang kemudian dijadikan panduan serta contoh dalam mengelola lembaga zakat, yang kedua Dinegara tersebut administrasi dan pengelolaan zakat berada dibawah yurisdiksi negara, yang ketiga Konstitusi federal merupakan hukum tertinggi di malaysia, yang keempat Undang-undang administrasi negara agama islam yaitu hukum utama dalam administrasi islam di malaysia, yang kelima bagian VII tentang ketentuan keuangan pasal 97 ayat 3 konstitusi federal menyatakan bahwa semua uang atau dana yang berkaitan dengan islam harus dicatat secara terpisah dan tidak boleh dicampur dengan dana lainnya.

BACA JUGA:  Rusia Pertimbangkan Terapkan Sistem Perbankan Syariah

Dari hasil penelitian tersebut bahwa audit internal memegang peran dan tanggung jawab yang sangat penting. Dan Tata kelola lembaga zakat menjadi tanggung jawab utama untuk peran audit internal. Penelitian ini juga menemukan bahwa malaysia memiliki kode tata kelola terbaik (MCCG) sehingga dapat diadposi oleh negara islam lainnya selama tidak bertentangan denngan hukum islam dan perdata

Oleh : Zuama Mazaya, Mahasiswi STEI SEBI

Pos terkait