PERAN MASYARAKAT DALAM PERLINDUNGAN KAWASAN HUTAN

MJ, SulBar – Peran masyarakat dalam perlindungan hutan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 1999. Pasal 69 ayat (1) menjelaskan bahwa masyarakat berkewajiban untuk ikut serta memelihara dan menjaga kawasan hutan dari gangguan dan perusakan. Untuk penerapan dari aturan ini masyarakat dilibatkan dalam pelaksanaan pengamanan Hutan.

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P. 56/menhut-II/2014 Pasal 1 ayat 4 menjelaskan bahwa masyarakat adalah mitra Polisi kehutanan untuk membantu dalam pelaksanaan perlindungan hutan. Dalam Pasal 2 ayat 1 dijelaskan dalam peraturan ini adalah sebagai pedoman bagi pemangku kawasan bersama masyarakat dalam perlindungan Hutan.

BACA JUGA:  Kemendag Gandeng UMKM di Pameran AEM Retreat

Bagaimana peran masyarakat dalam perlindungan kawasan hutan.

Sebagai upaya menjaga kelestarian hutan, kita dapat menanam sejuta pohon, tidak membuka lahan dengan membakar hutan, tidak melakukan penebangan pohon secara liar, dan melaporkan pada pihak berwajib jika mengetahui adanya praktik illegal logging.

Dari Kabupaten Pasangkayu, ditemukan Korporasi yang diduga telah merambah kawasan hutan yaitu PT. Pasangkayu. Di dalam kawasan perkebunan kelapa sawit PT. Pasangkayu di temukan tiga Pos Kehutanan dan di titik yang diduga masuk kawasan hutan telah di berikan tanda tulisan Hutan Lindung yaitu di Pohon Kelapa sawit yang di tanami PT. Pasangkayu.

BACA JUGA:  Kapolres Tulang Bawang Pimpin Upacara Hari Sumpah Pemuda Ke 95

PT. Pasangkayu juga di duga melanggar Pasal 98 Jo Pasal 116 ayat (1) huruf a UU 32/2009 PPLH dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10 miliar. Selain itu, sebagaimana diatur dalam Pasal 119 UU 32 PPLH selain pidana pokok, untuk kejahatan korporasi dapat dijatuhkan pidana tambahan salah satunya pemulihan lingkungan hidup berupa perbaikan akibat tindak pidana.

BACA JUGA:  PLN Resmikan 21 Unit Green Hydrogen Plant

Kelompok masyarakat Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat bersama Aktivis Pemerhati Lingkungan mendesak APH untuk memeriksa secara Komprehensif izin PT. Pasangkayu.

“Kami tegaskan, kami akan laporkan dugaan PT. Pasangkayu merambah kawasan hutan dan mendesak Direksi PT. Pasangkayu untuk taat pada regulasi yaitu UNDANG-UNDANG TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN. UU No.18 Tahun 2013, ” tegas Dedi Aktifis Pemerhati Lingkungan dan dari Kelompok Masyarakat Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat.

Pos terkait