Peran Strategis Kementerian Kebudayaan: Presiden Prabowo Lantik Fadli Zon sebagai Menteri Kebudayaan Pertama Indonesia Periode 2024-2029

Peran Strategis Kementerian Kebudayaan: Presiden Prabowo Lantik Fadli Zon sebagai Menteri Kebudayaan Pertama Indonesia Periode 2024-2029

MJ. Jakarta – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memanggil sejumlah menteri, wakil menteri, dan kepala badan ke Istana Negara, Jakarta, dalam rangka pelantikan kabinet barunya. Momen ini menjadi sorotan publik, terutama karena pelantikan Fadli Zon sebagai Menteri Kebudayaan, posisi baru yang diusulkan dalam pemerintahan Prabowo, Minggu malam 20 Oktober 2024.

Fadli Zon, seorang tokoh politik senior, sebelumnya diprediksi akan mengisi posisi Menteri Kebudayaan, dan kini prediksi tersebut telah menjadi kenyataan. Pembentukan Kementerian Kebudayaan dianggap sebagai terobosan besar dalam struktur pemerintahan Indonesia, karena gagasan ini sudah lama diusulkan dalam berbagai forum kebudayaan nasional.

Sejak awal kemerdekaan, isu pemisahan kebudayaan dari sektor pendidikan telah menjadi topik perdebatan di kalangan pendiri bangsa. Kongres Pendidikan di Sukabumi pada November 1946 menghasilkan resolusi penting yang mengusulkan perubahan Kementerian Pengajaran menjadi Kementerian Kebudayaan. Pemikiran ini didasarkan pada kesadaran bahwa kebudayaan merupakan elemen penting dalam membangun dan memperkuat identitas serta persatuan bangsa Indonesia.

Menurut Supardi (2013), kebudayaan sebagai pilar strategis bangsa seharusnya memiliki badan tersendiri dalam sistem pemerintahan. Kebudayaan tidak hanya menjadi pelengkap pendidikan, tetapi juga memerlukan lembaga khusus yang mandiri untuk melestarikan nilai-nilai luhur bangsa serta keragaman budaya yang dimiliki Indonesia.

Dengan dilantiknya Fadli Zon sebagai Menteri Kebudayaan, langkah ini diharapkan dapat mewujudkan visi besar tersebut, menjadikan kebudayaan lebih terintegrasi dan strategis dalam pembangunan nasional di berbagai bidang. Pelantikan ini juga menjadi simbol penting bahwa kebudayaan kini diakui sebagai elemen fundamental yang harus mendapat perhatian penuh dalam struktur pemerintahan.

Jhohannes Marbun, S.S., M.A., seorang Praktisi Kebijakan Kebudayaan, Anggota Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia (IAAI), dan Koordinator Masyarakat Advokasi Warisan Budaya (MADYA), menyampaikan pandangannya terkait pembentukan Kementerian Kebudayaan dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, “Jika Kementerian Kebudayaan terbentuk di era kepemimpinan Prabowo Subianto, ini akan menjadi realisasi dari harapan berpuluh tahun. Kebudayaan sebagai kementerian memerlukan pendekatan yang berbeda dengan pendidikan, yang fokus pada aspek akademik dan peningkatan sumber daya manusia. Sementara itu, kebudayaan akan lebih menitikberatkan pada penggalian nilai-nilai sosial, pelestarian warisan budaya, serta pengembangan dan pemanfaatan aset budaya untuk memperkuat identitas nasional,” ujarnya saat usai menghadiri penyambutan Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta.

“Langkah ini juga sejalan dengan upaya pengarusutamaan kebudayaan di seluruh aspek pembangunan nasional, mulai dari ideologi, politik, ekonomi, hingga keamanan. Sebuah kementerian yang fokus pada kebudayaan diharapkan mampu memberikan perhatian khusus pada dinamika kebudayaan nasional dan mendorong pengembangan kebudayaan dalam segala sektor kehidupan berbangsa dan bernegara. Pembentukan Kementerian Kebudayaan ini menjadi babak baru dalam sejarah pemerintahan Indonesia dan akan menjadi salah satu capaian penting di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto,” tambahnya.

Selanjutnya, dalam konferensi pers yang digelar di kantor Cakra Satya 08, Tanah Abang II, Jakarta Pusat, Joe Marbun menyampaikan sejumlah pernyataan penting tentang Kementerian Kebudayaan.

Acara ini dihadiri oleh sejumlah awak media dan tokoh masyarakat, memberikan kesempatan bagi Joe Marbun untuk menjelaskan pandangannya secara mendalam.

Joe Marbun menekankan bahwa Kementerian Kebudayaan memiliki peran strategis dalam mewujudkan visi Indonesia Maju dan Indonesia Emas 2045. Ia mengungkapkan bahwa kementerian ini harus mampu menggerakkan sektor kebudayaan sebagai kekuatan nasional. “Peran budaya bukan hanya sebagai elemen pelestarian warisan, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi, sosial, dan diplomasi,” jelasnya. Senin (21/10/24)

Dalam kesempatan ini, Joe Marbun juga menyoroti beberapa fungsi penting Kementerian Kebudayaan, antara lain:

Terbentuknya Kementerian Kebudayaan di Era Kepemimpinan Prabowo: Peran Strategis Menuju Indonesia Emas 2045

Terbentuknya Kementerian Kebudayaan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menjadi langkah strategis untuk mewujudkan visi Indonesia Maju dan Indonesia Emas 2045. Kementerian ini berpotensi memainkan peran aktif dalam mendukung pencapaian target-target pembangunan nasional, seperti penguatan identitas bangsa, pengembangan ekonomi kreatif, hingga peningkatan pengaruh budaya Indonesia di dunia internasional.

Peran Kementerian Kebudayaan dinilai sangat penting dalam menjaga, mempromosikan, serta mengembangkan identitas budaya bangsa yang kuat, sembari beradaptasi dengan tantangan modernisasi.

Dalam mendukung visi besar Indonesia Emas 2045, terdapat beberapa peran strategis yang perlu dijalankan oleh Kementerian Kebudayaan:

1. Pelestarian Kebudayaan dan Penguatan Identitas Nasional Kementerian Kebudayaan memiliki tanggung jawab untuk menjaga warisan budaya, baik yang berwujud (tangible) seperti artefak, situs bersejarah, dan seni rupa, maupun yang tidak berwujud (intangible) seperti tradisi, bahasa, dan adat istiadat. Pelestarian ini akan memperkuat identitas nasional yang beragam dan memperkokoh persatuan bangsa, terutama dalam menghadapi tantangan globalisasi.

2. Pengembangan Industri Kreatif dan Ekonomi Budaya Dalam visi Indonesia Emas 2045, pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya merupakan salah satu pilar penting. Kementerian Kebudayaan diharapkan mampu mendorong industri kreatif seperti seni pertunjukan, musik, film, dan kerajinan tangan, yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional dan meningkatkan soft power Indonesia di panggung internasional.

3. Pendidikan Karakter dan Literasi Budaya Kementerian Kebudayaan akan bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dalam memperkuat pendidikan karakter berbasis budaya. Pendidikan ini penting untuk menanamkan kesadaran budaya kepada generasi muda, memperkenalkan sejarah dan tradisi lokal yang kaya, serta mempersiapkan mereka menjadi inovator yang bangga dengan warisan budaya Indonesia.

4. Diplomasi Budaya Diplomasi budaya merupakan instrumen penting dalam memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional. Melalui program pertukaran budaya, festival internasional, serta pembentukan Pusat Kebudayaan Nasional Indonesia di luar negeri, Kementerian Kebudayaan dapat mempromosikan kekayaan budaya Indonesia sebagai bagian dari diplomasi global.

5. Inovasi Teknologi dan Digitalisasi Budaya Pemanfaatan teknologi digital dalam mendokumentasikan dan mempromosikan warisan budaya menjadi salah satu fokus penting Kementerian Kebudayaan. Digitalisasi aset budaya dapat membantu menjaga warisan yang rentan punah, serta memudahkan generasi muda mengakses dan memahami kekayaan budaya Indonesia melalui platform digital.

6. Pelibatan Komunitas Lokal dan Budaya Daerah Kementerian Kebudayaan juga memiliki peran dalam memperkuat komunitas budaya lokal di seluruh Indonesia. Melalui program pembinaan komunitas seni tradisional dan adat istiadat, kementerian dapat memperkuat kohesi sosial dan menjaga keberagaman budaya yang menjadi kekayaan Indonesia.

7. Kontribusi terhadap Pembangunan Berkelanjutan Kebudayaan berperan penting dalam pembangunan berkelanjutan. Kementerian Kebudayaan dapat mendorong praktik budaya yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, sehingga warisan budaya dapat dilestarikan tanpa mengorbankan kesejahteraan generasi mendatang.

8. Penyiapan Indonesia sebagai Pemimpin Global di 2045 Melalui apresiasi budaya yang lebih tinggi, pengembangan ekonomi kreatif, dan diplomasi budaya, Indonesia bisa memposisikan diri sebagai pemimpin global di bidang kebudayaan pada tahun 2045. Hal ini akan memperkuat posisi Indonesia di kancah dunia, tidak hanya sebagai negara maju secara ekonomi dan politik, tetapi juga sebagai negara yang kaya dan dihormati secara budaya.

Pembentukan Kementerian Kebudayaan ini menandai babak baru dalam sejarah pemerintahan Indonesia dan diharapkan menjadi tonggak penting dalam perjalanan bangsa menuju Indonesia Emas 2045.

Fungsi Strategis Kementerian Kebudayaan Dalam Mewujudkan Indonesia Maju dan Menyongsong Indonesia Emas 2045

Kementerian Kebudayaan di bawah pemerintahan Prabowo memiliki peran strategis dalam mewujudkan visi Indonesia Maju dan Indonesia Emas 2045. Dengan menggerakkan sektor kebudayaan sebagai kekuatan nasional, kementerian ini diharapkan dapat mendukung pencapaian target-target pembangunan nasional yang mencakup penguatan identitas bangsa, pembangunan ekonomi kreatif, dan peningkatan pengaruh budaya Indonesia di tingkat global.

Fungsi utama Kementerian Kebudayaan mencakup regulasi kebijakan, koordinasi, pelestarian, fasilitasi, pembinaan, penelitian, kerjasama, dan diplomasi. Peran budaya tidak hanya sebagai elemen pelestarian warisan, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi, sosial, dan diplomasi, yang semuanya mendukung Indonesia sebagai negara yang berdaya saing tinggi di kancah internasional.

Berikut adalah beberapa fungsi strategis Kementerian Kebudayaan yang akan dijalankan:

1. Penyusunan Regulasi Kebijakan dan Penegakan Hukum
Kementerian Kebudayaan bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan pelestarian dan pemajuan kebudayaan, serta menegakkan hukum terhadap pelanggaran kekayaan intelektual dan penghancuran warisan budaya.

2. Pembangunan Karakter Bangsa
Kementerian berperan dalam membentuk jati diri masyarakat yang toleran, gotong-royong, dan inovatif berdasarkan nilai-nilai budaya luhur. Karakter yang kuat ini sangat penting dalam menghadapi persaingan global menuju 2045.

3. Pengembangan Kreativitas dan Ekonomi Kreatif
Kementerian Kebudayaan akan memfasilitasi pengembangan industri kreatif berbasis budaya, seperti seni, musik, film, dan kuliner, yang dapat menciptakan lapangan kerja dan menambah devisa negara.

4. Pelestarian Warisan Budaya
Pelestarian budaya menjadi prioritas, dengan fokus pada warisan tak benda seperti bahasa, adat istiadat, dan pengetahuan lokal, untuk memastikan generasi mendatang dapat menikmati kekayaan budaya bangsa.

5. Penguatan Infrastruktur Budaya
Pembangunan dan perbaikan infrastruktur budaya seperti museum, galeri, dan pusat kesenian akan mendukung kegiatan kreatif dan memberikan akses lebih baik bagi masyarakat.

6. Diplomasi Budaya dan Kerjasama Internasional
Kementerian Kebudayaan berperan penting dalam memperkenalkan budaya Indonesia di dunia internasional melalui program-program diplomasi budaya yang mendukung soft power negara.

7. Fasilitasi dan Pembinaan Komunitas Budaya
Dukungan kepada komunitas budaya, pekerja seni, dan kelompok adat akan diperkuat, memastikan budaya lokal mendapatkan ruang untuk berkembang dan berkontribusi dalam pembangunan.

8. Apresiasi dan Insentif
Kementerian akan memberikan penghargaan kepada seniman dan budayawan yang berprestasi dalam melestarikan budaya, sebagai bentuk pengakuan atas kontribusi mereka.

9. Inovasi dan Digitalisasi Budaya
Mengadaptasi perkembangan teknologi, Kementerian Kebudayaan akan mempermudah akses masyarakat terhadap warisan budaya dan meningkatkan dokumentasi budaya di era digital.

10. Penopang Pembangunan Berkelanjutan
Kementerian berfungsi memastikan bahwa pembangunan di Indonesia tetap memperhatikan aspek budaya dan lingkungan, mengintegrasikan nilai-nilai pelestarian alam dalam kebijakan pembangunan.

11. Memperkuat Identitas Nasional
Kementerian akan mempromosikan persatuan dalam keragaman, memastikan semua kelompok etnis merasa dihargai dan berkontribusi dalam pembangunan nasional.

12. Kolaborasi dengan Sektor Lain
Kementerian Kebudayaan akan bekerja sama dengan kementerian dan lembaga lain untuk memaksimalkan potensi budaya sebagai aset ekonomi dan pendidikan.

13. Penguatan Akses Budaya
Meningkatkan akses masyarakat terhadap seni dan budaya melalui festival, pameran, dan program pendidikan untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam pelestarian budaya.

Dengan semua fungsi strategis tersebut, Kementerian Kebudayaan diharapkan dapat mendorong terciptanya masyarakat yang tidak hanya maju secara ekonomi dan teknologi, tetapi juga kokoh dalam nilai-nilai budaya yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia.

Dalam perjalanan menuju Indonesia Emas 2045, peran aktif Kementerian Kebudayaan akan sangat vital dalam menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan kuat dengan identitas budaya yang kokoh.

Penulis: SasEditor: Red