Peran Transnational Advocacy Network Terhadap Kebijakan Indonesia Kembali Legalkan Ekspor Pasir Laut

Oleh Silva Hafsari, mahasiswi HI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

DEPOKPOS – Baru-baru ini kabar mengenai penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut menuai respons dari berbagai kalangan, mulai dari pejabat pemerintahan, aktivis lingkungan, LSM dan masyarakat luas ramai berkomentar memenuhi headline berita, dan tagar sosial media. Sebagian besar sepakat bahwa keputusan Indonesia yang kembali membuka jalur ekspor pasir laut merupakan tindakan tidak tepat.

Kebijakan baru ini dinilai akan beresiko tinggi mengingat segala aktivitas tambang akan selalu berdampak pada kerusakan alam. Serupa dengan yang pernah dialami Indonesia pada tahun 1997-2002 sebelum ekspor pasir laut dilarang, banyak pulau di sekitar Batam mengalami kerusakan karena aktivitas penambangan tersebut, lebih lagi jarang para pihak terkait memperhatikan faktor keberlanjutan dan regenerasi sebagai titik perhatian karena mereka sering kali hanya fokus terhadap sisi keuntungan.

Sejarah menjelaskan bahwa Indonesia pernah menjadi salah satu negara eksportir utama pasir laut, dengan Singapura sebagai pelanggan tetap. Bagi negara singa, pasir laut berguna untuk memperluas wilayahnya yang hanya seluas Ibu kota provinsi Samarinda itu. Maka jamak penilaian masyarakat terhadap kebijakan baru yang diambil Presiden Jokowi hanya akan menguntungkan pihak Singapura.

Risiko Kerusakan Iklim

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 ini perlu ditinjau kembali karena bersifat merugikan serta bukan sebuah peraturan yang memperhatikan kelestarian lingkungan. Meskipun ekspor pasir laut akan menambah pendapatan negara, banyak pihak menilai keuntungan yang tak seberapa akan berdampak panjang terhadap kerusakan ekosistem lautan. Terlebih Indonesia merupakan negara dengan keragaman hayati terkaya dan pemilik luas perairan yang lebih besar dibanding daratan.

BACA JUGA:  Fenomena Selebriti Terjun ke Dunia Politik: Bermodal Privilege atau Kualitas?

Berdasarkan laporan Nationally Determined Contribution (NDC) dari UNDP pada September 2022, Indonesia termasuk kategori negara Net Zero Emission and Resilience sehingga kebijakan ini sama sekali tidak mencerminkan komitmen Indonesia untuk memitigasi krisis iklim melainkan memperbesar kenaikan emisi karbon dampak dari kerusakan lautan.

Seiring berjalannya waktu, dampak kerusakan dari kegiatan ekspor akan berpengaruh terhadap sisi kehidupan karena lautan menyimpan begitu banyak manfaat bagi manusia, tak hanya sebagai sumber pangan yang besar, laut juga bermanfaat sebagai penyeimbang ekosistem global karena perannya menyerap emisi karbon yang lebih besar dibanding ekosistem darat.

Ancaman Untuk Wilayah Indonesia

Tanggapan dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mendukung keras pencabutan kebijakan ekspor pasir laut karena menganggap kebijakan ini serupa dengan menjual Tanah Air. Lebih lagi proyek ini hanya pihak asing yang akan lebih diuntungkan sama halnya atas tujuan Singapura mengimpor pasir laut sebagai upaya reklamasi wilayahnya. Berdasarkan inilah ancaman besar akan datang yaitu tenggelamnya desa-desa kecil yang tinggal di pesisir pulau.

Menurut ekonom dan pakar kebijakan publik sekaligus CEO Narasi Institute Achmad Nur Hidayat, “tindakan ini serupa dengan Indonesia menyerahkan daratan kepada negara lain.” imbuhnya, melalui keterangan tertulis, Kamis, 1 Mei 2023. Hal ini senada dengan pendapat pakar Ekonomi klasik, Adam Smith menyatakan bahwa kedaulatan negara adalah tanah.

Ditambah aktivitas penambangan Ekspor pasir laut ini sangat rentan dimanipulasi oleh pemangku oligarki eksportir, serta mengancam kedaulatan negeri sehingga meskipun ada sisi keuntungan, dengan ini Indonesia akan hanya mempercepat kehancuran pulau-pulau kecil dan meningkatkan eksploitasi terhadap keberlangsungan kehidupan laut.

BACA JUGA:  Ramadhan Bukan Bulan Biasa

Refleksi TAN dalam Menanggapi Kebijakan Ekspor Pasir Laut

Mulanya alasan utama penutupan gerbang ekspor pasir laut pada 20 tahun silam, sebab untuk menghentikan kerusakan lingkungan yang kian terjadi. Pun sinyal dari konstelasi antara pemerintah dan organisasi penggiat lingkungan mengenai pengelolaan keamanan alam semakin mengarah pada kemajuan, sedangkan jika kebijakan ekspor pasir laut kembali dibuka tampak sebagai sinyal kemunduran.

Meski pemangku kebijakan dan representasi masyarakat adalah pihak pemerintah, bukan berarti eksistensi organisasi dan LSM tidak dilibatkan dalam perumusan kebijakan. Keduanya sama-sama berperan dan memiliki tempat khusus sebagai pengamat serta penilai atas kebijakan yang telah disahkan.

Dalam jurnal berjudul “Trasnational Advocacy Networks in International and Regional Politics”, Keck menulis bahwa TAN merupakan Jaringan aktivis transnasional yang memainkan peran penting dalam politik internasional dan regional, juga telah berkontribusi pada perubahan kebijakan organisasi dan negara multilateral. Tidak hanya menyebarluaskan prinsip dan nilai dalam memotivasi aktor jaringan, melainkan juga mendepankan bidang-bidang tertentu seperti hak asasi manusia, lingkungan dan hak-hak perempuan.

Kategori aktor yang ditemukan dalam TAN diantaranya berupa NGO lokal, INGO, Social Movement lokal, yayasan, media, gereja, intelek, persatuan dagang, organisasi lokal dan internasional pemerintah, serta lembaga eksekutif dan legislatif pemerintah. Dalam persoalan ini, isu lingkungan menjadi perhatian, banyak aktor TAN seperti Greenpeace, WALHI, dan partai buruh menjalankan aksi untuk menolak kebijakan ekspor pasir laut.

Ramai dari mereka beraksi mengampanyekan berbagai kegiatan perlindungan kelautan, karena kepentingan laut juga kepentingan bersama. Bagi partai buruh pengerukan pasir laut hanya merugikan pihak nelayan yang terancam kehilangan mata pencarian disebabkan hilangnya ikan-ikan.

BACA JUGA:  Kesadaran Kasta Politik, Hikmah Untuk Indonesia Maju. H Minus 35 Hari Dari Pencoblosan

Dalam hal ini aktor TAN dalam menjalankan kewajibannya memiliki tiga model, yakni kerja pendukung (Supporting Units), Kerja Basis (ground-underground works), dan Kerja Garis Depan (Front lines). Ketiganya, saling mendukung posisi satu dengan yang lain dalam mengangkat isu advokasi baik dari penyedia dukungan, gerakan utama advokasi, hingga pelaksana di garis depan.

Suara dari para organisasi penggiat lingkungan sangat berpengaruh untuk keberlangsungan PP Nomor 26 Tahun 2023 ini, sebab respons yang dihasilkan dari sistem advokasi yang kemudian akan tertampung dan terproses dalam sistem politik guna menghasilkan luaran berupa konstitusi, UU, dan lainnya.

Model Sistem Politik oleh Gabriel Almond menjelaskan bahwa sistem tersebut di mulai dari proses input, artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan, pembuatan kebijaksanaan, penerapan kebijakan, penghakiman kebijakan, yang kemudian akan menghasilkan output dari pengaruh yang ada, proses inilah yang kemudian akan berdampak pada lingkungan fisik, sosial, dan ekonomi domestik.

Oleh karena itu kebijakan ini sewaktu-waktu dapat berubah meskipun peraturan tersebut telah disahkan, jika aktor TAN berhasil melobi pemerintahan atas pencapaian advokasi dan ramai dukungan maka PP Nomor 26 Tahun 2023 itu bukan tidak mungkin dapat dicabut.

Penulis :
Silva Hafsari, mahasiswi HI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Senang menulis dan tertarik pada isu SDGs, kini menjabat sebagai Duta Baca Jawa Barat 2023 dan Communication Division di 2030 Youth Force Indonesia.

Pos terkait