Perda RTH Muba Terancam Diobok-obok Demi Meloloskan Bangunan Ilegal

MJ. Musi Banyuasin – Hasil konfirmasi dari tim DPC PROJAMIN MUBA pada Kasi Trantip (Taufik) mengindikasikan bahwa Peraturan Daerah (Perda) terkait Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Musi Banyuasin akan mengalami proses lanjutan atau revisi/perubahan.

Menyikapi pemberitaan viral terkait Hotel Chacha yang diduga tidak memiliki izin dan berada di zona hijau, rapat dipimpin oleh Sekda dan Kepala OPD terkait sedang dalam proses untuk memutuskan apakah Perda RTH akan dilanjutkan atau direvisi.

BACA JUGA:  DPC Pro Jamin MUBA Bersiap Gelar Aksi Damai Jilid 2 Terkait Kasus Sumur Minyak Ilegal

Ketua DPC PROJAMIN MUBA, Tanto Hartono, menegaskan penolakan keras terhadap revisi Perda RTH Musi Banyuasin, jika benar-benar terjadi (07/02/2024). Menurutnya, perubahan tersebut dianggap sebagai upaya tidak benar untuk melegalkan bangunan ilegal dan dapat menyusutkan wilayah RTH, yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

BACA JUGA:  Akhir Tahun 2023, Lapas Pati Raih Dua Penghargaan

RTH memiliki fungsi vital seperti menyerap CO2, menambah oksigen, meredam kebisingan, serta berperan dalam aspek ekologi, estetis, pendidikan, dan ekonomi.

Lembaga PROJAMIN mendesak PJ Bupati Musi Banyuasin untuk segera membersihkan bangunan tidak berizin di zona hijau. Ancaman aksi damai besar-besaran di depan Kantor Bupati dan DPRD Muba akan dilakukan jika desakan ini diabaikan.

BACA JUGA:  Sat Narkoba Polres Simalungun Berhasil Mengungkap Pengedar Narkoba

Selanjutnya, akan disampaikan surat kepada Aparat Penegak Hukum terkait dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Bab XI Ketentuan Pidana Pasal 69 ayat (2).

Pos terkait