Perdagangan Manusia Tak Akan Berhenti Selama Kemiskinan Masih Terjadi

Oleh: Sanya, Mahasiswi Universitas Indonesia

Permasalahan perdangangan manusia, kerja paksa, dan praktik perbudakan modern menjadi ancaman serius di Indonesia. Perdangan manusia ini tidak terbatas pada kata “penjualan” semata, melainkan tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi berdasarkan definisi perdangan orang pada Pasal 1 angka 1 UU 21/2007.

Diperkirakan setiap harinya terdapat 27,6 juta orang yang menjadi korban kerja paksa berdasarkan data Organisasi Perburuhan Internasional (ILO). Perdangan manusia ini dapat terjadi pada siapapun, baik perempuan, laki-laki, orang tua, dan anak-anak. Modusnya pun beragam mulai dari prostitusi, eksploitasi tenaga kerja, perdangan organ, adopsi illegal, dan bentuk eksploitasi lain.

Permasalahan yang semakin kompleks ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan memerangi penyalahgunaan teknologi, pengadaan kemitraan pemerintah dan sektor swasta, serta pemantauan rantai pasokan tenaga kerja seperti yang disimpulkan pada forum Bali Process Ministerial Conference (BPMC) 2022.

Perdangan manusia atau human trafficking yang terjadi hingga saat ini adalah salah satu dampak carut-marutnya sistem pemerintahan, banyak program-program pemerintah yang tidak terealisasi salah satunya, yaitu pengentasan kemiskinan.

BACA JUGA:  Menumbuhkan Minat Membaca, Membuka Cakrawala dan Menguak Jendela Dunia

Dana yang dianggarkan untuk mengentas kemiskinan yang mencapai Rp500 triliun pun dipertanyakan kejelasan peruntukannya karena dengan jumlah yang tidak sedikit, angka kemiskinan di Indonesia hanya turun 0,6%.

Ditambah pernyataan Menteri PANRB soal anggaran kemiskinan yang banyak terserap untuk studi banding, biaya konsultan, dan seminar di hotel-hotel tentu membuat kita semakin miris.

BPS mencatat garis kemiskinan di Indonesiia mencapai Rp535.547 per bulan per kapita berdasarkan data per September 2022. Dengan standar perhitungan dari rata-rata pengeluaran masyarakat diperoleh data penduduk miskin pada periode yang sama sebanyak 26,36 juta orang, atau setara dengan 9,57% dari total penduduk Indonesia.

Inilah yang terjadi jika pemerintah hanya melihat kasus kemiskinan dari permukaan, yaitu kecilnya pengeluaran dan minimnya penghasilan. Dengan standar bahwa penduduk dengan penghasilan Rp600.000 per bulan sudah tidak dikatakan miskin dan mendapat bantuan.

Tentu bantuan ini juga tidak menjadi solusi karena program perlindungan sosial hanya bisa bertahan selama masih ada anggaran. Padahal, biaya kebutuhan pokok saja sudah serba mahal, termasuk biaya listrik, air bersih, transportasi, kesehatan, bahkan pendidikan.

BACA JUGA:  Hilang Rasa Antara Suami Istri

Wajar jika meskipun sudah dilakuakan banyak penyuluhan hak-hak tenaga kerja dan bahaya perdangan manusia, masyarakat masih terjebak pada kasus eksploitasi ini. Kondisi kemiskinan, minimnya lapangan pekerjaan, dan tingginya angka pengangguran dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tak bertanggung jawab dengan menjanjkan korban pekerjaan layak dan gaji besar.

Solusi persoalan ini membutuhkan peran negara. Negara sudah sering menyampaikan komitmen untuk memberantas persoalan ini. Faktanya, adanya UU dan ratifikasi konvensi PBB belum membawa hasil.

Terbaru adalah kesepakatan dalam Bali Process untuk menghentikan perdagangan manusia. Selama tidak ada perubahan dalam sistem kehidupan, komitmen tak akan mampu memberantas perdagangan manusia. Bantuan dan jaminan sosial yang dibangga-banggakan hanya seperti obat balsam yang meredakan gejala nyeri sementara, sedangkan problem akarnya tidak pernah bisa selesai dengan tuntas.

Banyaknya program yang diperuntukkan untuk mengentaskan kemiskinan selalu saja menggandeng swasta, artinya ada profit di sana. Negara korporatokrasi hanya akan menghasilkan kebijakan yang mengarah pada kemaslahatan pengusaha.

Jika mencermati fakta, jenis kemisminan di Indonesia adalah jenis kemiskinan struktural, yaitu adanya golongan masyarakat tertentu yang tidak dapat mengakses sumber-sumber pendapatan yang sejatinya ada di antara mereka.

Akibat penerapan sistem ekonomi kapitalisme dan liberalisme, sumber daya yang melimpah tidak dapat diakses oleh masyarakat dan diprivatisasi oleh segelintir orang, yakni swasta dalam negeri bahkan asing yang menghalalkan kebebasan kepemilikan.

BACA JUGA:  Baby Blues Tinggi, Ada Apa dengan Kesehatan Mental Ibu?

Sistem ini menjadikan kekayaan terkonsentrasi pada segelintir elite saja. Jika dalam sistem kapitalis liberal kebebasan kepemilikan diagungkan sehingga yang kuat dapat menguasai sumber daya sementara tiap individu akan dibiarkan mengurusi kehidupannya sendiri dan negara hanya bertugas sebagai pengawas dan pengontrol maka untuk apa sistem ini masih terus dipertahankan.

Islam memiliki berbagai mekanisme untuk memberantas masalah ini secara tuntas. Politik ekonomi Islam dalam khilafah merupakan kebijakan yang diterapkan untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar rakyat. Dalam Islam, kebutuhan setiap rakyat adalah prioritas negara.

Pemenuhan kebutuhan ini akan didukung oleh penerapan sumber pemasukan negara yang sesuai dengan syariat Islam, bukan dengan bertumpu pada pajak dan utang, melainkan dari pemasukan tetap, yaitu dari fai, kharaj, zakat, seperlima harta rikaz, dan jizyah.

Dalam praktiknya, kepemilikan umum akan dikelola oleh negara dan keuntungannya dikembalikan kepada rakyat. Bisa dalam bentuk harga yang murah, bahkan gratis. Jaminan kesejahteraan dan keamanan yang diberikan oleh negara akan mampu menyelesaikan masalah kemiskinan dan mencegah perdagangan manusia. Sistem Islam akan menjadi pilar yang melindungi manusia dari kejahatan eksploitasi ini. []

Pos terkait