Pernikahan Sesuku Menurut Adat Minangkabau dan Hukum Islam

Pernikahan Sesuku Menurut Adat Minangkabau dan Hukum Islam

DEPOK POS – Pernikahan mempunyai syarat-syarat dalam pelaksanaannya. Menurut adat Minangkabau ketentuan larangan Pernikahan selain yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yang mana disebut dengan larangan Pernikahan Sesuku. Larangan yaitu memerintahkan supaya tidak melakukan sesuatu atau tidak membolehkan berbuat sesuatu. pernikahan yaitu perjanjiaan antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri, sedangkan suku maksudnya sama suku bangsa nya, sama asal keturunannya, dalam hal ini garis keturunan di Minangkabau ditentukan menurut garis keturunan ibu (matrilineal).

Jadi, secara keseluruhan larangan Pernikahan sesuku yaitu tidak boleh melakukan perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami isteri jika mereka memiliki hubungan pertalian dari ibu. Larangan melakukan Pernikahan sesuku tersebut bagi masyarakat Minangkabau karena masyarakat Minangkabau memandang bahwa hubungan sesuku itu merupakan hubungan keluarga, masih terdapatnya larangan terhadap ketentuan tidak dibolehkannya melakukan Pernikahan sesuku tersebut, tentunya tidak sesuai yang telah diatur adat. Penyebab terjadinya larangan Pernikahan sesuku ini karena pada masa dahulu Minangkabau diperintah oleh seorang Raja bernama Sri Maharaja. Raja ini menikah dengan Indo Calito dan dalam Pernikahan ini lahirlah seorang anak laki-laki bernama Parapatih. Kemudian Indo Calito itu berpisah dengan Sri Maharaja, kemudian Indo Calito menikah lagi dengan Carti Bilang Pandai. Dari Pernikahan itu lahir lah dua orang anak yaitu Putri Zamilu dan Katumanggungan. Anak pemuda yang bernama Parapatih menikahi Putri Zamilu tidak diketahuinya antara dia dengan Putri Zamilu ada hubungan darah. Dikatakan memiliki hubungan darah karena Putri Zamilu dengan Parapatih merupakan satu keturuanan dari Indo Calito, dimana kita ketahui masyarakat Minangkabau menarik garis keturuan dari Ibu yang berarti Putri Zamilu dan Parapatih Merupakan saudara Kandung. dan saat itu juga para patih dan Katumanggungan membagi masyarakat persuku agar tidak terulang lagi kejadian yang serupa. Pada masa itu dijumpai 4 buah suku asal, yaitu Koto, Piliang, Bodi, Caniago. Sepanjang perkembangan zaman suku-suku tadi bercabang-cabang sampai akhirnya menjadi lebih kurang 40 buah suku.

Sedangkan dalam hukum Islam sendiri tidak ada menjelaskan tentang larangan Pernikahan sesuku asalkan Rukun dan Syarat Pernikahan telah terpenuhi maka orang tersebut bisa menikah dengan siapa saja. Hukum Islam hanya mengatur larangan Pernikahan yang dijelaskan dalam surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

“Dan janganlah kamu Menikahi wanita yang telah dinikahi oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara bapakmu yang perempuan; saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu menikahinya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lalu; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Gambaran Umum Minangkabau

Minangkabau merupakan wilayah yang sangat khas dengan adat istiadat. Minangkabau menganut sistem kekerabatan matrilineal yang mana dalam sistem ini garis keturunan berasal dari ibu. Ibu di Minangkabau biasa disebut mande kanduang. Mande kanduang berfungsi sebagai penjaga harta pusaka kaum. Selain mande kanduang, mamak juga berperan penting dalam suatu golongan. Mamak merupakan saudara laki-laki dari mande kanduang. Orang-orang sekitar Minangkabau juga kental dengan adat bagala datuak. Biasanya gelar datuak diberikan kepada mamak yang dituakan dalam kaumnya. Setiap datuk adalah mamak yaitu adalah panggilan untuk saudara laki-laki ibu, tapi setiap mamak belum tentu seorang datuk. Seseorang yang diberi gelar datuk berasal dari garis keturunannya. Gelar datuk didapat dari kaumnya.Sebagai yang memimpin kaumnya yang mana tugas seorang datuk mencakup segala bidang dalam kaum tersebut. Tugas datuak di Minangkabau diantaranya yaitu masalah perekonomian anak dan kemanakan, masalah pendidikan, kesehatan, perumahan, keamanan, keagamaan, serta menyelesaikan perselisihan dalam lingkungan anak kemanakan dan masyarakat nagari.

Rangkaian Peminangan Adat

Dalam proses pernikahan adat Minangkabau, biasa disebut baralek (pesta), mempunyai beberapa tahapan yang umum dilakukan. Dimulai dengan maminang, manjapuik, marapulai (menjemput pengantin pria), sampai basandiang (bersanding di pelaminan). Setelah maminang dan muncul kesepakatan menentukan hari pernikahan, maka kemudian dilanjutkan dengan pernikahan secara islam yang biasa dilakukan di masjid, sebelum kedua pengantin bersanding di pelaminan. Pada nagari tertentu setelah akad nikah  di depan penghulu, mempelai pria akan diberikan gelar baru sebagai panggilan penganti nama kecilnya.  Kemudian orang-orang sekitar akan memanggilnya dengan gelar baru tersebut. Gelar panggilan tersebut biasanya bermulai dari sutan, bagindo atau sidi (sayyidi) di kawasan pesisir pantai. Sementara itu di Kawasan Luhak Limopuluah, pemberian gelar ini tidak berlaku.

BACA JUGA:  Tips Mengatasi Kesulitan dalam Menulis

Upacara Pernikahan Adat

Proses upacara pernikahan adat Padang Minangkabau pun terbagi dua, yaitu sebelum akad nikah dan setelah akad pernikahan dilangsungkan.

Tradisi Sebelum Akad Nikah

Maresek

Maresek adalah tahapan awal sebelum pernikahan yang dilakukan masyarakat Minangkabau, yaitu pihak keluarga mempelai wanita akan mendatangi kediaman pihak keluarga mempelai pria untuk proses penjajakan. Lalu, pihak keluarga wanita akan menilai apakah pria tersebut layak untuk menjadi pasangan mempelai Wanita.

Manimang (Batimbang Tando)

Batimbang Tando adalah proses bertukar tanda berupa benda pusaka yang dinilai khusus oleh keluarga. Rombongan keluarga calon mempelai wanita akan datang dengan membawa sirih pinang lengkap yang dimasukkan ke dalam tas daun pandan (carano atau kampia) dan mendiskusikan tentang bagaimana cara penjemputan calon mempelai pria.

Mahanda Siriah

Dalam proses Mahanda Siriah, calon mempelai pria memberi kabar dan memohon doa restu pada keluarga besar serta memohon izin untuk menyelenggarakan pernikahan dengan memberikan carano yang berisi daun nipah dan tembakau ke pihak yang dikunjungi. Pihak calon mempelai wanita juga melakukan hal yang sama dengan diwakili oleh kerabat sambil mengantar sirih ke keluarga yang dikunjungi.

Babako – Babaki

Babako – Babaki adalah bentuk kepedulian dan kasing sayang terhadap calon pengantin dengan berusaha meringankan beban biaya pernikahan dengan memberikan sejumlah uang sesuai kemampuan dari keluarga ayan calon mempelai wanita. Calon mempelai wanita ini akan dijemput untuk mengunjungi rumah keluarga dari sang ayah kemudian akan diarak kembali menuju rumahnya dengan membawa sejumlah bantuan yang dijanjikan.

Malam Binai

Ini merupakan pesta lajang sekaligus menjadi malah terakhir bagi calon mempelai wanita sebagai seorang gadis. Pesta ini diadakan dengan calon mempelai wanita melakukan siraman (mandi-mandi) dengan air berisi daun sitawa sidingin yang dilakukan sesepuh dan kedua orang tua. Kemudian dituntun melwati kain jajakan kuning menuju pelaminan guna melakukan ritual pembubuhan pacar merah pada bagian kuku.

Manjapuik Marpulai

Proses penjemputan calon pengantin pria menuju kediaman calom mempelai perempuan untuk melangsungkan akad nikah yang dilakukan pihak keluarga calon mempelai wanita.

Penyambutan di Rumah Anak Daro

Rombongan akan disambut dengan sejumlah dara berbusana adat yang sudah menyiapkan sirih lengkap dan pemuda-pemuda berpakaian silat didepan. Para sesepuh lalu menaburi calon mempelai pria dengan beras kuning, bagian kaki akan dipercikkan air sebagai simbol kesucian sebelum memasuki pintu rumah dan harus berjalan di atas permukaan kain putih menuju meja akad.

Akad Pernikahan

Proses akad dilangsungkan dengan menerapkan syariat Islam mulai dari pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur’an, ijab qobul, pemberian nasihat pernikahan, dan ditutup dengan doa bersama.

Bersanding di Pelaminan

Kedua mempelai di atas pelaminan setelah sah menjadi suami istri dan menyapa tamu dengan iringan musik tradisional.

Tradisi Setelah Akad Nikah

Memulangkan Tando

Mengembalikan barang-barang yang diberikan sebagai pengikat janji kepada kedua belah pihak keluarga.

Malewakan Gala Marapulai

Tanda penghormatan dan kedewasaan untuk mempelai pria yang diumumkan oleh keluarganya.

Balatuang Kaniang atau Mengadu Kening

Kedua mempelai duduk berhadapan dan saling menyentuhkan kening diantara kipas yang diturunkan perlahan, dibimbing oleh seorang sesepun mempelai wanita.

Mangaruak Nasi Kuniang

Kedua mempelai mengambil daging ayam yang tersembunyi di dalam nasi kuning untuk melambangkan kerjasama antara suami dan istri untuk menjaga keutuhan rumah tangga.

Bamain Coki

Permainan tradisional berupa catur yang diamainkan oleh dua orang, menyimpan pengharapan agar pasangan pengantin senantiasa diberi kesabaran dan mampu melepaskan egonya masing-masin.

Tari Payung

Tarian yang dipersembahkan untuk pengantin baru yang mengartikan pasangan tersebut sebagai bentuk berbulan madu. Payung yang dikenakan menyimbolkan tugas suami yang harus melindungi istrinya.

BACA JUGA:  Memahami Perbedaan Asas Culpabilitas Dengan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Hukum Pidana di Indonesia

Manikam Sajak

Seminggu setelah proses akad, pasangan tersebut bertamu ke rumah orang tua dan ninik-mamak pengantin pria sambil membawa buah tangan sebagai bentuk penghormatan kedua pengantin terhadap keluarga besarnya.

Peminangan dan Perkawinan Adat Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam

Berdasarkan kaidah hukum islam (fiqih) mengenai peristiwa yang sudah terjadi berulang-ulang disebut dengan ‘Urf. Tradisi adat termasuk ‘Urf karena dilakukan secara turun-temurun yang terus dijaga oleh seluruh masyarakat daerahnya. ‘Urf dibagi menjadi 2 macam:

‘Urf Shahih

Hal-hal di dalam suatu masyarakat yang telah dikenal dan tidak bertentangan dengan nash syari’at dan diperbolehkan untuk dilestarikan atau dilaksanakan.

‘Urf Fasid

Hal-hal di dalam suatu masyarakat yang bertentangan dengan dalil, Al-Qur’an, dan hadits serta membawa keburukan dan menggoyahkan iman. Tidak diperbolehkan untuk dilestarikan atau dilaksanakan.

Dasar hukum ‘Urf bersandarkan pada Al-Qur’an surat Al-A’raf ayat 199 yang artinya “Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta jangan perdulikan orang-orang yang bodoh.” Maksud dari kata Makruf adalah mengerjakan semua ucapan dan perbuatan yang baik dan akhlak yang baik kepada semua orang.

Mengenai pelaksanaan tradisi adat Minangkabau yang memberikan kemaslahatan (kegunanaan atau manfaat) yang terkandung di dalamnya, bisa dikatakan adat tersebut sebagai ‘Urf Shahih yaitu kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil, tidak mengandung pengabaian terhadap kemaslahatan, dan tidak bersifat kepada kerusakan.

Dalam melakukan tradisi, para sesepuh atau orang tua memberikan pengajaran dan dorongan pada kebaikan, memberi nasihat yang baik, memberikan pendapat yang benar, saling tolong dalam melakukan hal baik dan benar, serta melarang sesuatu yang menjadi sebab tidak adanya kemaslahatan dalam beragama dan hidup di dunia. Tradisi tersebut berdampak baik terhadap kaum laki-laki maupun perempuan, serta adanya penghormatan yang diberikan kepada pihak keluarga. Maka dalam pandangan hukum Islam, melakukan tradisi adat tersebut diperbolehkan karena tidak menyimpang dari ajaran syari’at

Dasar hukum pernikahan

Untuk melakukan perkawinan menurut sebagian para ulama adalah ibadah ataupun diperbolehkan, namun hal ini bisa saja berubah berdasarkan keadaan dan kemampuan seseorang untuk menikah. Oleh karena itu, terdapat 4 hukum pernikahan dalam islam diantaranya sebagai berikut:

Wajib
Pernikahan menjadi wajib hukumnya jika seseorang yang memiliki kemampuan (sudah mampu) dan dia tidak dapat menahan dirinya dari hal yang menjerumuskan kepada perbuatan zina, maka wajib hukumnya untuk menikah, karena jika tidak disegerakan maka akan berdosa.

Sunah
Pernikahan hukumnya Sunnah jika seseorang dapat membangun rumah tangga dengan kehidupan sederhana dan dapat menahan dirinya dari perbuatan zina ketika ia belum menikah, maka hukumnya Sunnah. Jika dirinya menikah maka mendapatkan pahala, namun jika belum nikah pun tidak berdosa baginya. Kemudian dari sisi perempuan yang belum mempunyai keinginan untuk menikah namun memerlukan perlindungan/nafkah dari seorang suami maka sunnah juga untuk dirinya menikah.

Makruh
Pernikahan makruh hukumnya jika keadaan seseorang sudah seharusnya untuk menikah namun belum mendesak dan belum mampu untuk menikah dan menghidupi keluarga serta masih bisa menahan dirinya dari perbuatan zina, tetapi jika tidak menikah dirinya akan terjerumus dalam perbuatan zina. Maka jika menikah dalam keadaan seperti itu justru akan membuat rumah tangga menjadi tidak harmonis dan tidak bahagia karena belum bisa memenuhi kewajiban satu sama lain. Selain itu, jika dilihat dari pihak perempuan yang sudah mampu untuk menikah tapi meragukan dirinya akan kewajibannya nanti ketika menjadi istri maka makruh bagi perempuan tersebut untuk menikah. Oleh karena itu, dalam kondisi tersebut apabila seseorang tetap menikah, tidak berdosa dan tidak berpahala namun, jika tidak menikah akan mendapatkan pahala.

Haram
Pernikahan menjadi haram hukumnya apabila seseorang yang tidak memiliki kemampuan dan tanggung jawab untuk menghidupi rumah tangganya serta apabila dari laki-laki menikah dan dikhawatirkan akan menelantarkan istrinya ataupun memiliki tujuan yang tidak baik kelak. Selain itu, pernikahan dapat dikatakan haram juga apabila seseorang menikah dengan mahramnya, pernikahan sedarah maupun beda agama (kecuali apabila laki-laki muslim menikah dengan perempuan nonmuslim ahli kitab).

Menurut hukum Islam, pernikahan dapat dikatakan sah yaitu apabila terlaksananya akad nikah yang memenuhi rukun dan syaratnya. Rukun nikah yaitu unsur pokok dan bagian inti dari perkawinan yang mana jika salah satu rukun tidak terlaksana maka pernikahan dianggap tidak sah, sedangkan syarat nikah adalah unsur pelengkap dalam setiap perbuatan hukum. Oleh karena itu rukun dan syarat nikah dalam perkawinan adalah sebagai penentu saat tidaknya perkawinan.

BACA JUGA:  Keunikan Air dalam Sudut Pandang Fisika

Adapun rukun nikah ialah sebagai berikut:

Calon suami
Calon istri
Wali nikah
Dua orang saksi
Ijab dan qobul

Adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

Syarat pengantin laki-laki yaitu:
Islam
Ridha terhadap pernikahan tersebut
Orangnya jelas
Tidak ada halangan shara’, misalnya tidak sedang ihram haji atau umrah.  Menurut Ḥanafiyah, baligh dan berakal bukan syarat sah-nya nikah, melainkan syarat sahnya pelaksanaan akad nikah, sementara syarat sahnya nikah cukup mumayyiz, yakni berusia tujuh tahun. Mālikiyah memperbolehkan ayah dan hakim atau orang yang mendapatkan wasiat untuk menikahkan orang gila dan anak kecil untuk kepentingan maslahah seperti dikhawatirkan zina. Shāfi’iyah juga memperbolehkan ayah dan kakeknya menikahkan anaknya yang mumayyiz, sekalipun lebih dari satu istri jika hal tersebut membawa maslahah. Ḥanābilah memperbolehkan seorang ayah menikahkan anak laki-lakinya yang masih kecil, atau gila walaupun yang bersangkutan sudah tua.

Syarat pengantin wanita yaitu:

Ridha terhadap pernikahan tersebut
Islam atau Ahl al-Kitāb
Orangnya jelas
Tidak ada halangan shar’i untuk dinikahi, baik yang bersifat muabbad (selamanya) karena mahram, atau muaqqat (sementara) misalnya sedang terikat pernikahan dengan orang lain.
Syarat wali. Wali ada dua, yakni wali nasab dan wali hakim. Syarat wali yaitu:
Cakap bertindak hukum (baligh dan berakal)
Merdeka
Seagama antara wali dan mempelai yang diakadkan
Laki-laki
Adil. Dalam pandangan Ḥanafiyah, perempuan dapat menjadi wali sebagai wali pengganti atau mewakili. Adil juga bukan syarat bagi seorang wali menurut Ḥanafiyah dan Mālikiyah. Seorang yang fasik dapat bertindak sebagai wali.
Syarat saksi yaitu:
Cakap bertindak hukum
Minimal dua orang laki-laki
Muslim
Melihat
Mendengar
Adil
Paham terhadap maksud akad
Merdeka. Menurut Ḥanābilah, kesaksian budak, sah, karena tidak ada pernyataan naṣṣ yang menolak kesaksian mereka

Syarat ijab-qabul yaitu:

Lafadz yang diucapkan harus bersifat pasti (menggunakan fi’il māḍī)
Tidak mengandung makna yang meragukan
Lafadz akad bersifat tuntas bersamaan dengan tuntasnya akad. Artinya, akad tidak digantungkan pada syarat tertentu, misalnya, “saya nikahkan anak saya jika nanti sudah diterima menjadi pegawai negeri”
Ijab dan qabul diucapkan dalam satu majlis, artinya ijab dan qabul berada dalam situasi dan kondisi yang menunjukkan adanya kesatuan akad. Jika salah satu pihak tidak hadir dalam majlis akad, namun mengirimkan surat yang berisi kesediaan terhadap akad, maka ketika surat tersebut dibacakan di hadapan saksi, maka itulah satu majlis

Qabul tidak berbeda dengan ijab. Jika jumlah mahar disebutkan dalam akad, maka jumlah mahar yang disebut dalam qabul harus sama dengan jumlah yang disebut dalam ijab, kecuali jika dalam qabul (pihak suami) menyebut jumlah mahar yang melebihi jumlah yang disebut dalam ijab. Dalam hal ini, akad, sah. Sekalipun menurut jumhur mahar bukan rukun, namun jika disebut dalam akad, maka menjadi bagian dari akad

Antara ijab dan qabul harus bersifat segera (al-faur), artinya, tidak ada jarak yang lama antara ijab dan qabul yang menunjukkan adanya perubahan/pemalingan dari tujuan akad
Kedua pihak mendengar ijab dan qabul secara jelas
Orang yang mengucapkan ijab tidak mencabut ijabnya
Harus disampaikan secara lisan, kecuali orang bisu dan orang yang tidak berada di tempat
Akad bersifat abadi, tidak dibatasi oleh waktu, misalnya bahwa pernikahan hanya selama satu bulan, dan lain-lain.

Mengenai pernikahan menurut adat yaitu pernikahan sesuku yang dilakukan oleh masyarakat Minangkabau menjadi hal yang dilarang karena masyarakat Minangkabau memandang bahwa hubungan sesuku itu merupakan hubungan keluarga, masih terdapatnya larangan terhadap ketentuan tidak dibolehkannya melakukan Pernikahan sesuku tersebut, tentunya tidak sesuai yang telah diatur adat. Namun dalam pernikahan menurut agama (syar’i) yang mana dalam hukum Islam sendiri tidak menjelaskan tentang larangan Pernikahan sesuku, asalkan Rukun dan Syarat Perkawinan telah terpenuhi maka orang tersebut bisa menikah dengan siapa saja.

Nazwa Zakiatus Salma, Erlina Darawati, Febby Febriyanti
Program Studi Psikologi, Fakultas Psikologi, Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka, Indonesia

Pos terkait