Perpanjangan Kontrak Proyek Senilai Rp 2,7 Triliun, Ilyas Sitorus Pastikan, Pj Gubsu Tidak Ikut Tanda Tangan Kontrak Seperti Yang Di Sampaikan Ketua Komisi D DPRD Sumut

MJ, Sumatera Utara – Kepala Dinas komunikasi dan Imformatika [Dis Komimfo] Sumatra Utara [ Sumut ] Ilyas Sitorus menegaskan hal surat perpanjangan kontrak proyek multiyears rangka perbaikan jalan dan jembatan senilai Rp 2,7 triliun, Penanda-tanganan surat tersebut hanya ditandatangani oleh pejabat pembuat komitmen, yakni Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat [PUPR] provinsi Sumatra Utara dan pihak ketiga.

Pejabat [ Pj ] Gubernur Sumatra Utara [Gubsu] Hasanuddin sama sekali tidak ikut melakukan rangkaian penandatanganan surat perpanjangan kontrak selama 210 hari kedepan’ nya, terhitung sejak berakhirnya kontrak kerja per 2 Desember 2023. Perpanjangan kontrak dilakukan guna menuntaskan pengerjaan proyek pembangunan jalan, jembatan yang belum selesai.

BACA JUGA:  Pemerintah Kota Bekasi Raih Kualitas Tertinggi dalam Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023

Justru karna itu perlu kami luruskan, sebagaimana dalam berita sebelumnya di beberapa pemberitaan di media cetak, media online atas penyampaian Ketua Komisi D DPRD Sumut Benny Hariyanto Sihotang katakan, ” bahwa Pj. Gubernur Sumatra Utara ikut bertanggung jawab karna ikut menandatangani perpanjangan surat kontrak proyek multiyears Rp 2,7 triliun saat gelar rapat dengar pendapat bersama Kadis PUPR Sumut, Marlindo Harahap dan PT Waskita Karya tergabung dalam Kerja Sama Operasional [ KSO ] serta asisten Staf Ahli Pemprovsu.

Sekali lagi saya tegaskan bahwa,” Pj Gubernur Sumatra Utara sama sekali tidak ikut menanda tangani perpanjangan kontrak proyek tersebut “ujar Kepala Diskomimfo Sumut Ilyas Sitorus saat menjawab pertanya’ an wartawan, terkait imformasi yang beredar keterlibatan Pj Gubsu Hasanuddin ikut menanda tangani perpanjanangan kontrak kerja multiyears Rp 2,7 triliun, Rabu kemarin 10/01/24

BACA JUGA:  Sat Binmas Polres Pematangsiantar Laksanakan Pojok Pemilu

Masih penjelasan Ilyas Sitorus, sepengetahuan dirinya, sesuai aturan pengadaan barang dan jasa, adapun adendum kontrak perpanjangan proyek harus ditandatangani kedua belah pihak, antara pejabat pembuat komitmen dan pihak ketiga,” tegas Ilyas.

BACA JUGA:  "Langkah Terkini Satreskrim Polres Pematangsiantar : 07 Adegan Diperagakan dalam Rekonstruksi Pembunuhan Secara Bersama-Sama"

Dengan sendirinya perpanjangan waktu itu harus memenuhi standart serta kreteria disertai data dan bukti – bukti syah sesuai hukum kontrak yang sebelumnya telah dibahas antara Pejabat Pembuat Komitmen [ PPK ] dan Kerja Sama Opererasional [ KSO ] serta Manejemen Kontruksi [ MK ]

Hal tersebut disampaikan Ilyas Sitorus, sekaligus meluruskan pemberitaan di media massa sebelumnya tentang pernyataan Ketua Komisi D DPRD Sumut Tersebut Benny Harianto Sihotang meyebutkan Pj Gubernur Sumut ikut tanda tangan diatas surat kontrak perpanjangan proyek mutiyears tersebut.

Pos terkait